Digitalisasi Pembayaran Kunci Pulihkan Ekonomi RI Setelah Vaksin Covid-19
Merdeka.com - Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), Filianingsih Hendarta menyatakan, akselerasi digitalisasi pembayaran merupakan kunci untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional selain vaksinasi Covid-19. Percepatan digitalisasi pembayaran menjadi solusi untuk menggerakkan roda perekonomian.
"Selama ini program vaksinasi merupakan salah satu kunci untuk bisa terjadinya pemulihan ekonomi. Nah kunci lainnya lagi itu adalah digitalisasi, utamanya terkait digitalisasi pembayaran," ujarnya dalam acara Taklimat Media BI-Fast, Rabu (3/11).
Filianingsih merangkan, melalui percepatan digitalisasi pembayaran dapat menjadi solusi untuk menggerakkan roda perekonomian di tengah pandemi Covid-19. Menyusul, adanya kepraktisan melalui penggunaan teknologi untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat.
-
Bagaimana BRI mendorong digitalisasi finansial? Lewat kegiatan ini, BRI terus mendorong sosialisasi pemakaian QRIS BRI sebagai wujud edukasi digitalisasi finansial kepada masyarakat.
-
Mengapa transaksi digital penting untuk ekonomi digital? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie menyebutkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk digital ekonomi senilai 800 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp12.096,8 triliun.
-
Bagaimana cara BRI mendorong transformasi digital? Terdapat beberapa strategi yang dilakukan BRI dalam mendorong transformasi digital tersebut. Pertama, dengan mendorong digitalisasi proses bisnis internal. Dalam hal ini, BRI berupaya menyederhanakan proses bisnis dan meningkatkan efisiensi. Lalu selanjutnya, BRI mendorong new business model demi mendorong penciptaan value.
-
Mengapa BI mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Mengapa BRI fokus pada digitalisasi? Hal ini untuk menjawab tantangan yang harus dihadapi oleh BRI terkait pemanfaatan data yang begitu besar untuk menumbuhkan kinerja. Karena kami menyadari mayoritas nasabah BRI adalah UMKM yang perlu edukasi dan sosialisasi untuk pemanfaatan teknologi perbankan secara khusus',
-
Apa saja yang dibutuhkan untuk transformasi digital di Indonesia? Ada dua hal yang menjadi poin penting. Pertama, talenta dan yang kedua adalah infrastruktur digital.
"Mungkin teman-teman sudah 2 tahun tidak pergi ke kantor bank, tetapi mungkin 1 menit yang melakukan transaksi pembayaran melalui gadget. Meskipun tidak bisa tatap muka, tapi transaksi ekonomi tetap bisa jalan, kita tetap bisa berlanja, tetap bisa transfer, tetap bisa lakukan pembayaran itu melalui digitalisasi pembayaran," bebernya.
Maka dari itu, Bank Indonesia bersama stakeholders terus berupaya mengakselerasi digitalisasi pembayaran di berbagai wilayah tanah air. Dengan begitu, diharapkan bisa membantu pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia.
"Nah kita harapkan, (digitalisasi pembayaran) ini mendorong transaksi ekonomi keuangan. Karena ujung-ujungnya juga berkontribusi untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional," pungkasnya.
Negara ASEAN Sepakat Dorong Pemulihan Ekonomi dengan Digitalisasi
Dalam pertemuan ke-7 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara ASEAN, negara anggota berkomitmen untuk meningkatkan upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Para perwakilan negara yakni Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral sepakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan digitalisasi dan pendekatan berkelanjutan.
"Negara-negara ASEAN berkomitmen untuk meningkatkan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19 dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui dukungan digitalisasi dan pendekatan yang lebih berkelanjutan," kata Kepala Departemen Komunikasi, Bank Indonesia, Erwin Haryono dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (31/3).
Dalam pertemuan tersebut ada 9 komitmen disepakati dalam pertemuan tersebut. Pertama, menyambut baik berbagai langkah kebijakan yang telah dilaksanakan secara cepat dan berskala besar oleh negara-negara anggota ASEAN. Termasuk kebijakan fiskal dan moneter, untuk memulihkan ekonomi dan menjaga stabilitas keuangan dari dampak pandemi Covid-19.
Kedua, menyelesaikan rencana kerja transisi dari ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) menuju ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA). Termasuk memastikan komitmen pembukaan akses pasar di sektor jasa keuangan yang lebih substantif dan bermakna dalam Protokol ke-9 AFAS.
"Protokol ke-9 AFAS merupakan protokol terakhir sebelum transisi ke ATISA dan direncanakan untuk ditandatangani dalam tahun ini," kata Erwin.
Ketiga, mempersiapkan langkah-langkah strategis menuju integrasi perbankan di kawasan ASEAN di era digital melalui penyempurnaan pedoman ASEAN Banking Integration Framework (ABIF). Keempat, melanjutkan komitmen untuk memperlancar arus lalu lintas modal di kawasan ASEAN. Caranya, melalui penghapusan restriksi secara bertahap, monitoring dan diskusi kebijakan secara reguler, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Kelima, mendorong keterkaitan sistem pembayaran di kawasan ASEAN untuk memfasilitasi perdagangan, bisnis, dan inklusi keuangan. Keenam, mengembangkan ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance yang akan menjadi panduan dan bahasa umum bagi semua negara anggota dalam mengembangkan sistem keuangan dan pembiayaan yang berbasis lingkungan.
Ketujuh, mendukung inisiatif ASEAN Sustainable Banking Principles. Inisiatif ini akan berfungsi sebagai panduan bagi bank sentral di ASEAN dalam mengembangkan praktik-praktik perbankan berbasis lingkungan yang sesuai dengan kondisi di masing-masing negara.
Ke delapan, melanjutkan upaya pengembangan inklusi keuangan di ASEAN. Antara lain melalui kegiatan monitoring dan evaluasi serta pengembangan panduan tentang kebijakan literasi keuangan digital.
Kesembilan, mengapresiasi dan mendukung operasionalisasi dari ASEAN Cybersecurity Resilience and Information Sharing Platform (CRISP) sebagai sarana tukar-menukar informasi di antara bank sentral ASEAN dalam menangani ancaman cybersecurity dan mengembangkan langkah-langkah mitigasi bersama.
Dalam pertemuan virtual tersebut, beberapa lembaga internasional juga hadir untuk memberikan pandangannya. Meraka adalah Asian Development Bank (ADB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), World Bank (WB), dan International Monetary Fund (IMF).
Selain itu, ada juga beberapa organisasi dunia usaha, yaitu ASEAN Business Advisory Council, EU-ASEAN Business Council, dan US-ASEAN Business Council.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BI menegaskan rupiah digital tidak akan menggantikan uang kertas dan koin yang ada saat ini
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga menyebut, sektor digital telah tumbuh 2,5 kali lipat lebih cepat dibandingkan sektor non-digital dan berkontribusi 15 persen terhadap PDB.
Baca SelengkapnyaNilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan mencapai USD 146 miliar pada tahun 2025. Angka tersebut menjadi yang terbesar di kawasan Asia Tenggara.
Baca SelengkapnyaDisertasinya berjudul ‘Telaah Kebijakan Publik atas Peran DPR Mengintegrasikan Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Postur APBN untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaAdapun untuk mendorong transformasi digital di daerah, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan terus membuat sistem pembayaran yang semakin efisien.
Baca SelengkapnyaHIPMI menyoroti berbagai aspek penting terkait isu ekonomi pada Pilpres 2024, salah satunya transformasi UMKM melalui digitalisi.
Baca SelengkapnyaSektor keuangan digital ASEAN berada di ambang revolusi.
Baca SelengkapnyaInovasi pembayaran tersebut dirancang dalam rangka fasilitasi kebutuhan transaksi yang cepat dan massal untuk berbagai jenis pembayaran
Baca SelengkapnyaPemerintah meluncurkan Visi Indonesia Digital 2045, mengubah Indonesia dari pengguna teknologi global menjadi inovator global.
Baca Selengkapnya"Digitalisasi oleh UMKM membuka berbagai peluang bagi perluasan akses pasar," kata Menteri Budi
Baca SelengkapnyaPercepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.
Baca SelengkapnyaTransformasi digital juga tidak sekadar untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, namun menjadi langkah strategis memperkuat bangsa di era digital.
Baca Selengkapnya