Digitalisasi, tingkatkan perekonomian namun bikin pekerja gelisah

Merdeka.com - Pemerintah tengah mendorong digitalisasi di Indonesia, tak hanya untuk meningkatkan perekonomian namun juga untuk mengejar ketinggalan dengan negara lain. Mengingat, saat ini setiap negara di dunia berlomba-lomba menciptakan inovasi agar tidak tergerus dengan negara lain.

Fletcher School, Universitas Tufts bekerja sama dengan Mastercard mengeluarkan hasil penelitian yaitu Indeks Evolusi Digital 2017. Studi tersebut menunjukkan Indonesia bersama dengan China, Kenya, Rusia, India, Malaysia, Filipina, Brasil, Kolombia, Chile dan Meksiko sebagai negara-negara pada tingkat kemajuan digital yang relatif rendah.

Untuk meningkatkan kemampuan ekonomi digital, suatu negara diharapkan dapat menggunakan kebijakan publik sebagai kunci keberhasilan ekonomi digital. Mengidentifikasi terhadap hal apa yang mendorong momentum digital, di mana negara maju dan berkembang harus menekankan berbagai cara untuk memacu pertumbuhan inovasi dan kelembagaan.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah saat ini tengah mendorong perubahan tata niaga dari offline ke online. Termasuk merubah seluruh usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk bisa merambah transaksi online. Dia telah meminta kepada menteri-menterinya untuk mengedukasi masyarakat mengenai transisi offline online ini, salah satunya melalui BUMN. Mengingat perusahaan pelat merah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah.

"Agar BUMN-BUMN ikut mengedukasi masyarakat menyiapkan masyarakat-masyarakat dunia usaha, usaha mikro, usaha warteg, warung-warung agar bisa masuk dari offline ke online. Sudah itu saja karena tidak mungkin itu kita bendung," jelasnya di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (20/9).

Meski demikian, digitalisasi ini nyatanya membuat para pekerja di Indonesia menjadi resah, salah satunya dengan adanya pengalihan tenaga kerja manusia ke mesin (robotisasi) hingga menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Klik selanjutnya. (mdk/azz)