Dihadiri Sri Mulyani dan Perry Warjiyo, ini Pembahasan AFMGM 2019 di Thailand

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menghadiri ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors (AFMGM) 2019 pada 2 hingga 5 April 2019, di Chiang Rai, Thailand. Pertemuan membahas pencapaian dan tantangan kerjasama keuangan ASEAN dalam mencapai Visi ASEAN Economic Community (AEC) 2025.

Kepala Biro Komukasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti, mengatakan pertemuan tersebut menargetkan penguatan integrasi dan konektivitas ekonomi untuk meningkatkan daya saing kawasan dan mendorong pembangunan inklusif dan berorientasi pada pembangunan manusia.

Penguatan kerjasama negara-negara ASEAN menjadi krusial mengingat dinamika ekonomi regional dan global yang diwarnai ketidakpastian akibat tensi perdagangan, proteksionisme, kelesuan ekonomi negara-negara maju, perubahan arah kebijakan moneter negara maju, serta meningkatnya peluang dan tantangan terkait ekonomi digital dan pembangunan berkelanjutan.

"Pertemuan menyepakati bahwa secara umum ASEAN berada pada jalur yang tepat untuk mencapai objektif AEC terutama pada jalur keuangan yang menunjukkan perkembangan yang signifikan," ujar Nufransa melalui siaran pers ditulis Senin (8/4).

AFMGM menyepakati berbagai agenda yang diusulkan Thailand, sebagai Chairman ASEAN, yang mengangkat tema Advancing Partnership for Sustainability dengan elemen-elemen utama adalah pertama konektivitas, melalui peningkatan fasilitasi perdagangan dan investasi, serta keterhubungan sistem pembiayaan dan pembayaran.

Kedua, ketahanan sistem keuangan, terutama dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi digital dan risiko keamanan siber serta ketiga keberlanjutan, melalui optimalisasi mekanisme pembiayaan pasar modal dan perbankan untuk pembangunan berkelanjutan serta peningkatan micro-insurance untuk mendorong inklusi keuangan.

Dalam rangka mendorong integrasi sektor keuangan di kawasan, pada pertemuan ini para Menteri Keuangan ASEAN menandatangani Protokol ke-8 ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS), dan menyepakati akselerasi negosiasi lanjutan Protokol 9 pada tahun 2019.

Pertemuan ini juga menyepakati finalisasi negosiasi perjanjian ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA) khususnya pada jasa keuangan, yang akan ditandatangani pada pertemuan ASEAN Economic Ministers pada akhir April 2019.

Pada isu pembiayaan infrastruktur, ASEAN Infrastructure Fund (AIF), mekanisme pembiayaan yang dibentuk oleh ASEAN sejak tahun 2012, mengembangkan dua mekanisme pembiayaan baru, yaitu: pertama ASEAN Inclusive Finance Facility yang bertujuan untuk mengembangkan akses pembiayaan konsesional bagi negara Kamboja, Laos, dan Myanmar.

"Dan kedua ASEAN Catalytic Green Fund yang akan memanfaatkan potensi pembiayaan dari lembaga pembangunan regional dan global, serta pendanaan dari lembaga donor dan swasta untuk membiayai proyek pembangunan berkelanjutan di kawasan," jelas Nurfransa.

Negara-negara ASEAN terus meningkatkan kerja sama dalam pengembangan pasar modal dan sektor keuangan, di antaranya pembentukan Working Group (WG) on Infrastructure Finance, yang diketuai oleh Indonesia dan Malaysia, bertujuan untuk meningkatkan pembiayaan infrastruktur melalui pasar modal.

Kedua, pembentukan WG on Sustainable Finance yang akan mendorong penerbitan obligasi pembangunan berkelanjutan di wilayah melalui penggunaan standar ASEAN atas surat utang hijau, berkelanjutan dan sosial. Ketiga, publikasi Guidance Notes on Digital Financial Services dan Guidance Notes on Financial Education and Consumer Protection untuk mendorong inklusi keuangan kawasan.

"Kemudian keempat, kerja sama pengembangan sektor asuransi khususnya micro-insurance yang diharapkan dapat menjangkau masyarakat menengah ke bawah yang belum terlindungi asuransi," kata Nurfransa.

Di samping itu, ASEAN juga menghasilkan peningkatan kerja sama perpajakan dan kepabeanan untuk mendorong integrasi aktivitas ekonomi dan meningkatkan fasilitas perdagangan di kawasan. Dalam konteks perpajakan, ASEAN terus mendorong perluasan jaringan perjanjian penghindaran pajak berganda antar negara ASEAN, serta kerja sama inisiatif global dalam pertukaran informasi secara otomatis terkait perpajakan.

Terkait kepabeanan, ASEAN berencana mengembangkan operasional ASEAN Single Windows dalam rangka mendorong digitalisasi proses kepabeanan, serta akan segera melakukan piloting skema ASEAN Custom Transit System yang dapat memfasilitasi pergerakan barang transit.

Pembiayaan bencana juga diangkat sebagai salah satu isu utama kerja sama ASEAN, di mana Menteri Keuangan ASEAN telah menyepakati ASEAN Disaster Risk Finance and Insurance (DRFI) fase 2 yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan wilayah dalam melakukan pengolahan data dan pemetaan profil risiko bencana di kawasan.

Inisiatif tersebut diharapkan dapat mendukung strategi pembiayaan bencana yang mulai dikembangkan oleh beberapa negara kawasan termasuk Indonesia dan penyelarasan dengan inisiatif pada tataran ASEAN+3 yang pada akhir tahun 2018 menyepakati pembentukan Southeast Asia Disaster Risk Insurance Facility (SEADRIF).