Diisi politisi dan relawan Jokowi, makin banyak korupsi di BUMN

Merdeka.com - Tidak heran jika perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kerap diidentikan dengan intervensi politik dan tak bisa lepas dari cap sapi perah dan ladang korupsi. Salah satu karena perusahaan BUMN jadi sumber pendanaan partai politik di Indonesia.

Karena itu tidak asing jika ada orang partai politik alias politisi bercokol dan duduk di kursi empuk perusahaan negara. Seperti saat ini di mana sejumlah politisi maupun tim relawan Joko Widodo berbondong-bondong masuk lingkaran komisaris di sejumlah perusahaan BUMN.

Ketua Serikat Pekerja BUMN Arif Puyono melihat ada unsur kesengajaan dari pemerintah Joko Widodo menitipkan kelompok tertentu, terutama dari partai penguasa, ke beberapa perusahaan negara. Dia khawatir sejumlah petinggi BUMN bakal ramai-ramai terperangkap korupsi karena adanya intervensi dari komisaris.

"Jokowi memasukan politisi dan sejumlah relawan ke petinggi BUMN, ini artinya Jokowi tidak bisa membangun BUMN dengan orang-orang yang kompeten. Nantinya bisa jadi 2 sampai 3 tahun akan banyak korupsi di dalam Kementerian BUMN," ujarnya ketika dihubungi merdeka.com, Jakarta, Selasa (24/3).

Sampai saat ini, perusahaan BUMN masih dekat dengan inefisiensi dan korupsi. Masuknya sejumlah politisi berpotensi mempertegas pandangan itu. Arif sudah melihat modus politisi memanfaatkan perusahaan BUMN untuk mencari keuntungan.

"Nanti mereka (politisi dan tim relawan) akan menggunakan akses baru seperti meminta supplyer (dana) dari perusahaan BUMN, lalu minta proyek baru di perusahaan BUMN. Sehingga modus ini semacam menggerakan laba-laba keuangan dari perusahaan BUMN tersebut. Misal di perusahaan BUMN bidang perkebunan, nanti akan ada calo CPO," jelas dia.

Pengamat Politik Ekonomi Dawam Rahardjo menambahkan masuknya politisi dan sejumlah tim relawan Jokowi ini bakal memperkeruh kinerja perusahaan. Intervensi politik yang selama ini kerap menjadi momok, bakal semakin dihilangkan.

"Sehingga yang terjadi akan ada pemerasan di dalam BUMN. Pasti yang ada direksi BUMN akan (diminta) membayar ini itu dan sebagainya untuk alasan macam-macam, karena suruhan dari komisaris BUMN yang itu orangnya politisi dan tim relawan Jokowi," tambahnya.