Dijanjikan kontrak diperpanjang, saham Freeport meroket 10 persen

Merdeka.com - Saham perusahaan tambang emas dan tembaga raksasa dunia, Freeport McMoRan melonjak tajam setelah pengumuman kepastian perpanjangan kontrak di Indonesia. Menteri ESDM Sudirman Said menjamin Freeport akan tetap melanjutkan usahanya di tambang Grasberg di Papua setelah 2021 mendatang.

Dilansir dari situs berita Mining, harga saham Freeport pada Kamis (9/10) pekan lalu sempat naik 2,61 persen menjadi USD 13,35. Pada hari sebelumnya, saham Freeport telah naik lebih dari 10 persen.

Melonjaknya harga saham juga didorong oleh masuknya dua direktur baru yang ditunjuk oleh miliuner Carl Icahn.

Freeport menambahkan, pemerintah Indonesia saat ini bekerja keras untuk memberi stimulus ekonomi, termasuk di dalamnya merevisi peraturan pertambangan.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said memberi sinyal dan menjamin akan memperpanjang kontrak Freeport di Papua. Namun, perpanjangan kontrak baru bisa dilakukan setelah revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Dalam beleid itu tegas menginstruksikan keputusan perpanjangan baru akan diberikan dua tahun sebelum masa kontrak habis. Sedangkan kontrak Freeport baru habis pada 2021 mendatang. Artinya, Freeport baru bisa perpanjang di 2019 mendatang.

Klausul itu ini rencananya akan diperlonggar, sehingga memperpanjang batas waktu kontrak tambang mineral logam menjadi paling lama sepuluh tahun dan paling cepat dua tahun. Sedangkan untuk mineral nonlogam, perpanjangan kontrak paling cepat menjadi lima tahun dan paling lambat dua tahun.

"Setelah melalui komunikasi intensif dan konsultasi pimpinan, kami bersama Freeport jaga kelangsungan investasi jangka panjang yang nilainya belasan miliar dolar," ujar Sudirman di Jakarta, Kamis (9/10).

Sudirman Said mengaku belum bisa memastikan kapan revisi UU bisa ditandatangani dan perpanjangan Freeport bisa segera dilakukan. Namun, Sudirman berharap Freeport tetap melanjutkan penambangan mereka.

"Kami tidak mungkin memberikan approval legal selama PP-nya belum diubah," ungkapnya.