Dijegal Singapura soal Tax Amnesty, ini kata Ditjen Pajak

Merdeka.com - Bank-bank di Singapura disebut melaporkan nasabah Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai peserta Tax Amnesty atau pengampunan pajak kepada kepolisian setempat. Hal ini untuk menjegal penarikan harta WNI dari luar negeri, khususnya Singapura.

Menanggapi hal tersebut,‎ Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan geram. DJP menilai, isu tersebut hanya 'pepesan kosong' agar Warga Negara Indonesia (WNI) tidak mengikuti program Tax Amnesty.

"Orang Indonesia di Singapura tidak perlu takut. Sudah banyak yang daftar (tax amnesty)," ujar Direktur Pelayanan dan Penyuluhan (P2) Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama di kantor pusat DJP, Kamis (15/9) malam.‎

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menjamin jika isu tersebut hanya upaya dari segelintir oknum yang mencoba menjegal Tax Amnesty. Dirinya menjamin jika semua data peserta Tax Amnesty akan terjaga kerahasiannya seperti yang telah diatur dalam‎ pasal 20 Undang-Undang Pengampunan Pajak.

"Kalau ikut tax amnesty kami terima. Karena DJP tidak kenal itu harta dari manapun. Apabila, penegak hukum lain meminta data dari tax amnesty sesuai dengan undang-undang tidak dapat kami berikan," jelas Ken.

Sekedar informasi, Singapura disebut menjadi ladang bagi para pengusaha Tanah Air untuk memarkir hartanya disana. DJP memperkirakan, sebanyak Rp 3.000 triliun harta WNI yang terparkir disana dari total simpanan perbankan Singapura yang mencapai Rp 5.600 triliun.

Besarnya jumlah tersebut membuat bank-bank di Singapura berupaya menahan WNI agar tidak berpartisipasi dalam Tax Amnesty.‎ Caranya, perbankan Singapura siap nombok 4 persen uang tebusan Tax Amnesty bagi mereka yang enggan ikut dalam program tersebut.