Dikritik DPR soal utang terus naik, ini jawaban lengkap Sri Mulyani

Merdeka.com - DPR RI bersama Kementerian Keuangan kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi atas RUU APBN 2019 dan nota keuangan. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah mengenai utang pemerintah Indonesia.

Salah satu anggita fraksi partai PAN, Haerudin meminta pemerintah jeli dalam melakukan penghitungan mengenai utang.

"Hitunglah setiap utang agar tidak melebihi batas kemampuan kita. Untuk itu, kami ingatkan agar lebih cermat dan mudah-mudahan utang dalam relatif aman dan jangan sampai negara kita runtuh hanya karena utang," kata Haerudin di Gedung DPR RI, Selasa (4/9).

"Untuk itu kami sampaikan pesan kepada bu menteri (Sri Mulyani) agar cermat menangani masalah utang ini, karena kita tidak mau ada risiko akibatnya nanti," ujarnya.

Menteri Sri Mulyani langsung menjawab keluhan anggota dewan tersebut. Menurut Sri Mulyani, dalam periode 2015-2017, perekonomian Indonesia dihadapkan pada penurunan harga-harga komoditas global secara drastis yang menghantam dunia usaha dan menekan penerimaan negara, baik dalam bentuk perpajakan maupun non pajak.

Sementara itu, tujuan untuk membangun infrastruktur yang tertinggal, memperbaiki sumber daya manusia Indonesia yang sangat mendesak, serta pengurangan kemiskinan dan kesenjangan antar daerah merupakan prioritas yang tidak dapat ditunda.

"Dalam rangka mengelola tekanan global dan menjalankan program pembangunan yang prioritas dan strategis tersebut, APBN melakukan fungsi stabilisasi, alokasi dan distribusi dengan menetapkan defisit APBN yang meningkat di atas 2 persen dari PDB," ujarnya.

Peningkatan angka defisit APBN berarti penambahan utang negara secara nominal Rupiah, namun defisit APBN tetap dijaga di bawah batas yang ditetapkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara. "Dengan likuiditas global yang longgar, suku bunga global yang masih sangat rendah, serta tingkat inflasi dalam negeri yang stabil rendah, pembiayaan utang dapat dikelola dengan aman," tegasnya.

Dia mengungkapkan, memasuki tahun 2018, pemerintah melakukan konsolidasi fiskal dengan menurunkan tingkat defisit APBN. Fungsi stabilisasi APBN secara bertahap disesuaikan.

Langkah ini akan terus dipertahankan pada tahun 2019, karena lingkungan global berubah cepat, dengan likuiditas mengetat dan suku bunga meningkat, maka APBN harus dirancang lebih hati-hati dengan terus menurunkan tingkat defisit dan bahkan bertujuan mencapai keseimbangan primer yang mendekati seimbang dan positif.

"Penambahan dan pengurangan utang negara merupakan bagian dari keseluruhan desain untuk menggunakan APBN sebagai instrumen kebijakan makro ekonomi dan menjalankan fungsi APBN sesuai mandat Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu sebagai alat stabilisasi, alokasi dan distribusi untuk mengelola perekonomian dalam rangka mencapai pertumbuhan, pemerataan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara menyeluruh."

Selain itu, dia juga menekankan bahwa pembahasan dan perdebatan baik secara politik maupun substantif mengenai APBN, termasuk besaran defisit anggaran dan besaran tambahan utang negara setiap tahun, selalu dilaksanakan secara detail, terbuka dan transparan dalam proses pembahasan APBN dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan pada akhirnya disetujui dan ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang APBN setiap tahunnya.

"Pertanggungjawaban APBN, termasuk besaran utang yang disampaikan oleh pemerintah juga dibahas oleh seluruh fraksi DPR secara terbuka dan ditetapkan dalam Undang-Undang Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBN (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat). Itulah proses politik dan proses hukum yang konstitusional yang sudah diatur dalam tata negara Republik Indonesia dan diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang terns dipatuhi dan dijaga oleh pemerintah."

Dia juga meyakinkan bahwa pemerintah terus memiliki komitmen menjaga keuangan negara, APBN, dan utang negara secara hati-hati (prudent), sesuai kaidah-kaidah kehati-hatian dan standar pengelolaan yang diterapkan oleh semua negara secara konsisten.

Adapun ukuran dan standar pengelolaan utang negara dinilai oleh semua lembaga keuangan yang independen dan memiliki reputasi global.

"Ini adalah bagian dari tradisi pertanggungjawaban pemerintah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara terhadap rakyat, terutama kepada generasi yang akan datang. Seluruh komponen APBN termasuk pembiayaan utang akan terus dimanfaatkan secara produktif, efisien, dan akuntabel, sehingga dapat berkontribusi optimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat."

Dia juga menjelaskan bahwa kebijakan utang negara sangat transparan dan akuntabel, diteliti dan dinilai oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan menggunakan standar kehati-hatian yang tinggi dan terus menggunakan standar best practice yang dipakai secara global, pengelolaan utang dan APBN Indonesia memperoleh penilaian yang positif dari seluruh lembaga rating dunia, sehingga rating Indonesia saat ini mencapai investment grade.

"Capaian ini akan terus kami jaga dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Pemerintah juga terus menurunkan risiko pembiayaan dengan melakukan upaya diversifikasi instrumen, baik yang konvensional maupun yang berbentuk instrumen syariah, dan meningkatkan variasi sumber pembiayaan, terutama yang berasal dari sumber domestik."

Dengan demikian, lanjutnya, risiko pengelolaan utang dapat terus diminimalkan dan biaya utang dapat terns ditekan.

"Hal ini juga akan bermanfaat dalam memperkuat dan memperdalam pasar keuangan dan pasar surat berharga sebagai alat investasi, sehingga sektor keuangan Indonesia akan makin stabil dan berdaya tahan. Utang dan seluruh elemen APBN jelas bukanlah tujuan, namun merupakan instrumen untuk mencapai tujuan bernegara dan mengelola perekonomian."

Selain itu, pengelolaan utang yang produktif, tercermin dari upaya pemerintah mengalihkan belanja yang bersifat konsumtif menjadi produktif sejak tahun 2015 melalui reformasi subsidi energi dan belanja kementerian/lembaga.

"Peningkatan belanja produktif ini dapat dicermati dari meningkatnya belanja-belanja strategis, terutama belanja infrastruktur jalan tol, bendungan, pelabuhan, dan pembangkit listrik), serta belanja pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial." (mdk/idr)