Dikritik Gerindra soal kenaikan dana bansos 2019, Sri Mulyani beri jawaban tegas

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK menaikkan dana bantuan sosial terutama anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi Rp 34,4 triliun di 2019 dari sebelumnya Rp 17 triliun di 2018. Partai Gerindra meminta, dalam menyalurkan bansos ini pemerintah menyampaikan kepada masyarakat bahwa dana tersebut merupakan uang rakyat dan bukan uang Presiden Jokowi.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah selalu terbuka mengenai sumber alokasi setiap dana yang disampaikan kepada masyarakat melalui media sosial. Dia juga mengatakan, penyaluran bantuan sosial tidak dilakukan hanya di 2019 tetapi juga pada tahun-tahun sebelumnya.

"Di dalam medsos Kementerian Keuangan, kami selalu mengatakan ini uang kita, ini uang rakyat. Kami malah sudah lebih dulu. Menurut saya, PKH, Bansos segala macam itu sudah lama," ujarnya saat ditemui usai rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/8).

Sri Mulyani melanjutkan, dalam menyampaikan bantuan sosial pemerintah telah melakukan pendataan secara lengkap dan rinci. Sehingga harapannya penerimaan bantuan sosial di seluruh Indonesia tepat sasaran.

"Target dari masyarakat yang diberikan bantuan sudah sesuai dengan kriteria yang selama ini dipakai secara konsisten dari pemerintah ke pemerintah selanjutnya. Saya enggak perlu terlalu khawatir terhadap hal itu," jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, pemerintah selalu mengupayakan kemiskinan di Indonesia dapat menurun dari tahun ke tahun. Hal ini juga sesuai dengan cita-cita seluruh partai yang mewakili aspirasi rakyat Indonesia di DPR.

"Semua partai kan menginginkan untuk mengurangi kemiskinan, itu konsisten kami lakukan. Memperbaiki kinerja ekonomi, itu kami lakukan juga. Hati-hati dan waspada, itu juga kami lakukan. Jadi, sesuai," tandasnya.

Sebelumnya, Anggota DPR fraksi Gerindra Ramson Siagian menyoroti jumlah bantuan sosial di 2019 yang mengalami peningkatan. Di mana sebelumnya, alokasi bantuan sosial (bansos) terutama anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) hanya Rp 17 triliun, kemudian naik menjadi Rp 34,4 di 2019.

Ramson mengatakan, dalam pemberian bantuan sosial ini pemerintah harus memberi keterangan bahwa sumber pendanaan bantuan sosial berasal dari uang rakyat. Hal ini untuk menghindari anggapan bahwa dana tersebut berasal dari Presiden Joko Widodo.

"Untuk 4 bulan terakhir karena sudah dilaksanakan pendaftaran presiden. Sampai bulan April 2019, pemerintah agar memberikan setiap bantuan sosial dalam bentuk tunai secara langsung agar disampaikan bahwa itu uang rakyat diberikan pada rakyat. Itu uang rakyat, bukan uang Presiden," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/8).

Ramson menambahkan, semua bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat berasal dari pendapatan berupa perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun utang. Untuk itu, pemerintah harus terbuka mengenai sumber bantuan sosial ini agar masyarakat memperoleh informasi yang tepat.

"Karena memang semua pendapatan negara, PNBP hasil bumi, serta utang yang dibuat pemerintah akan menjadi beban rakyat masa sekarang dan akan datang," jelasnya.