Dilema Bulog di Polemik Impor Beras

Merdeka.com - Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa menyebut, Perusahaan Umum (Perum) Bulog tidak memiliki kewenangan untuk menolak izin impor beras. Sebab, kapasitas Perum Bulog hanya menjalankan instruksi dari pemerintah.

"Mau Pak Budi Waseso (Buwas) teriak apapun juga Pak Buwas ini hanya di pintu utama bukan menteri, bukan. Pak Buwas bisanya hanya menjalankan," kata dia dalam diskusi Impor Beras Jadi atau Tidak?, Sabtu (20/3).

Berkaca pada 2018 lalu, Mantan Kepala Badan Narkotika itu sempat menolak tegas impor yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, Buwas tidak memiliki keweangan dan pada akhirnya impor itu terjadi.

"Kita ingat tahun 2018, ketika Pak Buwas kesana kemari tolak impor akhirnya impor juga 1,8 juta ton," jelas dia.

Mantan Direktur Perum Bulog, Lely Pelitasari Soebekty menambahkan, Perum Bulog tidak lebih hanya kepada penerima izin impor dari pemerintah. Izin impor tersbeut dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan.

Dia mengatakan sebetulnya Bulog bisa saja menolak izin impor tersebut. Nantinya Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memberikan izin impor tersebut kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lain.

"Kira-kira seperti itu posisi Bulog saat ini," singkat dia.

Kritik Rencana Impor Beras, Mantan Mendag Rachmat Gobel Singgung Akurasi Data

Rencana pemerintah untuk mengimpor beras, terus memantik kontroversi. Mantan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel berharap, pemerintah tidak mudah mengimpor beras. Sebab, ia khawatir, ada pasokan data yang kurang valid terkait ketersediaan cadangan beras nasional saat ini.

"Setiap tahun, kita sering berselisih soal impor beras. Menurut saya, ini masalahnya pada data saja," ujar Rachmat, yang juga Wakil Ketua DPR saat menghadiri acara dengan sejumlah kelompok tani yang digelar di salah satu hotel berbintang di Jember, Jumat (19/3).

Rachmat berharap, pemerintah berani mengambil risiko dengan tidak langsung memutuskan membuka keran impor beras. Hal ini dilakukan demi memperkuat kapasitas petani dalam negeri agar tidak semakin terpuruk akibat impor beras.

"Dulu, ketika menjadi menteri perdagangan, saya ambil risiko. Tahan (tidak) impor beras dulu sambil berupaya menggenjot produksi beras dalam negeri," tutur Rachmat yang menjadi Mendag pada awal pemerintahan Jokowi-JK tahun 2014.

Rachmat mendesak pemerintah lebih mengutamakan peningkatan kesejahteraan petani dalam negeri, daripada impor. "Karena pertanian, selain menyerap tenaga kerja yang besar, juga punya kontribusi fundamental terhadap perekonomian Indonesia," tutur politikus Partai NasDem ini.

Untuk itu, pemerintah diharapkan bisa mengambil kebijakan yang menyeluruh untuk mengatasi akar masalah di sektor pertanian. Rachmat menilai, persoalan yang mendera petani di Indonesia masih terus berulang di aspek yang sama.

"Saat musim tanam, pupuk dan bibit langka. Kemudian saat panen tiba, harga justru jatuh. Ini harus diatasi dengan menyeluruh dan terintegrasi," pungkas salah satu pengendali grup bisnis National Gobel ini.