Diminta ungkap backing RJ Lino, Menko Rizal pikir-pikir dulu

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli enggan mengungkap tokoh yang menjadi 'backing' Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino. Lantaran, RJ Lino diduga berani menabrak aturan soal perpanjangan konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT) ke Hutchison Port Holdings (HPH), perusahaan asal Hong Kong.

"Nanti saya pikirkan dulu ya," ujar Rizal saat menghadiri rapat CPO dengan Malaysia di Hotek Grand Hyatt, Jakarta, Jum'at (30/10).

Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR hari ini bergerak cepat mengusut dugaan segala dugaan kecurangan yang terjadi di PT Pelindo II. Setelah memanggil Jaksa Agung dan Jamdatun, Pansus Pelindo II DPR langsung melanjutkan agenda pemanggilan Menko Kemaritiman Rizal Ramli.

Dalam rapat tersebut, anggota Pansus Pelindo II dari Fraksi Gerindra M Haikal menanyakan ke Rizal Ramli siapakah yang menjadi 'backing' RJ Lino sehingga berani melanggar aturan dengan memperpanjang kontrak perpanjangan konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT) ke Hutchison Port Holdings (HPH), perusahaan asal Hong Kong.

" RJ Lino ini menabrak aturan, membangkang. Saya mau tanya ke Pak Menko (Rizal Ramli) siapa sih yang backingi dia?" tanya Haikal ke Rizal Ramli dalam rapat Pansus Pelindo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/10).

Mendapat pertanyaan itu, Rizal yang dikenal blak-blakan, memastikan RJ Lino ada backingnya.

"Pasti ada backingnya. Dia sampai berani melakukan pembangkangan. Siapa yang dia (RJ Lino) telepon saat penggeledehan? Siapa yang jauh-jauh telepon Kabareskrim (Komjen Budi Waseso) dari Korea?" jawab Rizal yang disambut tepuk tangan dari Serikat Pekerja JICT yang hadir dalam rapat itu.

Setelah mengungkap hal itu, Rizal lalu menyatakan bahwa sudah menjadi tugas dari Pansus untuk mengungkap backing RJ Lino itu. "Itulah tugas Pansus mengungkap ini," katanya.

Bareskrim Mabes Polri di bawah Komjen Budi Waseso melakukan penggeledahan di kantor Pelindo II, Jumat (28/7). Penggeledahan terkait dugaan korupsi pengadaan mobil crane milik perusahaan pelat merah itu.

Tak terima dengan cara Bareskrim, Direktur Utama Pelindo II RJ Lino geram. Kekesalan itu diutarakan ke sejumlah menteri. Salah satunya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil.

Pembicaraan antara keduanya dilakukan di hadapan wartawan. Bahkan Lino mengancam mengundurkan diri dari perusahaan.

Sementara, saat sedang melakukan kunjungan kerja ke Seoul, Korea Selatan, Agustus lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku pernah menelepon Kabareskrim Polri saat itu Komjen Pol Budi Waseso terkait pengusutan kasus di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. (mdk/bim)