Dinilai mendesak, Kadin minta reshuffle kabinet Jokowi dipercepat
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo merencanakan untuk melakukan perombakan pada struktur Kabinet Kerja dalam waktu dekat. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan rencana tersebut.
Ketua Kadin Suryo Bambang Sulisto menegaskan, Indonesia sudah memerlukan reshuffle kabinet kerja. Bahkan, dia mengaku sangat menanti saat tersebut.
Dia mengungkapkan, pada saat ini kementerian masih memiliki ego sektoral. Kebijakan yang dikeluarkan terkadang tidak saling mendukung, tetapi malah tumpang tindih satu sama lain.
-
Kenapa Jokowi reshuffle kabinetnya? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Apa tren terbaru di kabinet Jokowi? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Bagaimana Jokowi melakukan reshuffle? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Siapa yang memimpin kabinet saat pemilu? Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap.
-
Bagaimana tanggapan Jokowi soal Kabinet Prabowo? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian. 'Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih,' kata Jokowi kepada wartawan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5).
-
Bagaimana proses penentuan jumlah kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran? Terkait jumlah kementerian, Dasco mengaku belum mengetahui pasti berapa jumlah penambahan Kementerian/Lembaga. Ia menyebut Prabowo masih menggodok jumlah nomenklatur.
"Ke depan perlu leadership yang lebih kelihatan, kadang kita tak lihat dalam ekonomi ada bikin kebijakan tidak terintegrasi, padahal berdampak pada sektor lain. Seharusnya ke depan lebih sinkron," ujarnya di Jakarta, Senin (6/7).
Suryo menyarankan, Kementerian Koordinator (Kemenko) harus diperkuat fungsinya. "Fungsi Menko harus kita optimalkan. Jangan ada masing-masing (kementerian) keluarkan kebijakan tanpa kajian tidak mendalam. Sehingga ini betul-betul kebijakan," tegasnya.
Dia mencontohkan, terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau biasa dikenal dengan larangan ekspor mineral mentah. Peraturan ini dianggap tidak memberikan nilai positif kepada negara.
Saat ini daerah dan pengusaha masih belum memiliki smelter sebagai tempat pengolahan mineral tersebut. Akhirnya bukan untung yang didapat melainkan kerugian yang berlipat.
"Pelarangan ekspor mineral harus dibarengi kesiapan perusahaan bangun smelter, sehingga ketika berlaku tidak ada dampak negatifnya, kita tidak rugi dalam ekspor. Tidak hanya dalam akses modal tapi juga bantuan infrastruktur, jadi tidak rugi dua kali," jabarnya. (mdk/bim)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sandi menyampaikan, saat ini pemerintah tengah fokus menyiapkan sidang kabinet perdana di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaSandiaga mengatakan, jelang habisnya pemerintahan Jokowi, ia meyakini kabinet masih solid.
Baca SelengkapnyaWacana reshuffle kabinet muncul usai Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor.
Baca SelengkapnyaBeredar kabar Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaBeredar kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaJokowi terbuka jika Arsjad Rasjid maupun Anindya Bakrie ingin bertemu dengan dirinya. Asalkan, masalah Kadin diselesaikan baik-baik.
Baca SelengkapnyaKepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut isu mundurnya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) hanya desas-desus
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab isu perombakan kabinet atau reshuffle kabinet yang beredar di publik.
Baca SelengkapnyaPPP pesimis Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet di akhir 2023.
Baca SelengkapnyaReshuffle kabinet saat ini masih hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.
Baca SelengkapnyaKabar reshuffle kabinet muncul di tengah hiruk pikuk kondisi politik menjelang Pemilihan Umum 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi prihatin akan banyaknya aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian Lembaga, yang menimbulkan ketidakefisienan.
Baca Selengkapnya