Follow
Dinilai tak efisien, DPR kritik rencana Kemenhub beli 3 helikopter
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik keputusan Kementerian Perhubungan membeli tiga helikopter. Sebab, kendaraan itu tak cocok digunakan untuk menjaga laut.
"Lebih baik pesan kapal," kata Anggota Komisi V DPR RI Yoseph Umar Hadi dalam siaran pers, Sabtu (14/11).
Jika ingin memakai helikopter, kata Yoseph, Kemenhub bisa meminjam dari Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Laut.
-
Dimana kapal transit? Pukul 14.09, kapal feri tiba di Pelabuhan Tarebung, Pulau Sapudi. Di pulau ini, kapal akan transit selama satu jam.
-
Kenapa Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran? Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Mengapa kapal tersebut penting? Penelitian ini bagian dari misi untuk melestarikan dan melindungi dua bangka kapal ini yang dinilai sangat penting bagi arkeologi dunia, menurut pengumuman Badan Warisan Kebudayaan Nasional China.
-
Bagaimana Kemenhub meningkatkan kualitas transportasi darat? Dengan tujuan menjadikan jalur darat sebagai akses utama bagi masyarakat, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan layanan dan mengatasi berbagai tantangan, seperti kemacetan lalu lintas dan polusi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih baik untuk masa depan.
-
Apa yang dibawa kapal? Bangkai kapal sepanjang 8,2 meter, membawa banyak batangan timah ketika tenggelam, ditemukan di dekat kota Mazarrón.
-
Apa tujuan Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Keselamatan pelayaran yang dimaksud adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhanan.
"Koordinasi ada pencurian laut, ikan di laut, bajak laut, angkatan laut juga bisa minta tolong," katanya. "Kalau masing-masing membeli, disana beli disini beli nggak efektif," paparnya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan telah melelang pengadaan satu helikopter untuk Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai senilai Rp 267.728.876.500. Selain itu, dua helikopter bersayap putar dengan Flight Inspection System (Console Aviionics) untuk Direktorat Kalibrasi Kelayakan Udara senilai Rp 500 miliar.
Direktur Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi mengaku banyak menemukan pelanggaran dalam proses lelang pengadaan tiga helikopter bernilai total Rp 767,7 miliar.
"Pihak yang diundang Kementerian Perhubungan untuk lelang pengadaan Helikopter bukan dari kalangan pabrik pesawat Helikopter."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni meminta agar pesawat tersebut digunakan sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas kepolisian.
Baca Selengkapnya
Padahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.
Baca Selengkapnya
Untuk pesawat charter dengan menggunakan Citation Excel dengan 8 penumpang, harga Rp419 juta.
Baca Selengkapnya
Lembaga kepolisian dalam paparannya dipimpin Wakapolri Komjen Agus Andrianto, meminta anggaran naik menjadi Rp165 triliun lebih.
Baca Selengkapnya
Tak hanya itu, ia juga menduga adanya unsur bisnis di balik kewajiban PNS pakai kendaraan listrik.
Baca Selengkapnya
Pelni meminta bantuan dana PMN dari pemerintah untuk membeli kapal baru secara bertahap.
Baca Selengkapnya
Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca Selengkapnya
Pemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.
Baca Selengkapnya
Penanganan polusi di Jakarta perlu melibatkan semua pihak
Baca Selengkapnya
Saat ini, banyak kapal milik Pelni yang usia teknisnya di atas 30 tahun. Bahkan, pada 2023 ini ada 12 kapal yang usianya di atas 30 tahun.
Baca Selengkapnya
Menurut dia, untuk mendatangi tempat-tempat yang susah dijangkau lantaran keterbatasan waktu.
Baca Selengkapnya
Politikus Gerindra itu mengeluhkan tidak adanya fasilitas garbarata, sehingga para petugas harus menyediakan payung saat hujan.
Baca Selengkapnya