Follow
Dipanggil DPR, ini pembelaan Mendag Enggar soal impor beras 500.000 ton
Merdeka.com - Komisi VI DPR RI melakukan Rapat dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, guna membahas kebijakan Kementerian Perdagangan yang membuka keran impor beras 500 ribu ton. Dalam rapat tersebut hadir pula Dirut Bulog dan Dirut PT PPI.
Enggar mengatakan kebijakan tersebut bertujuan untuk menurunkan harga beras. Dia pun mengklaim impor tersebut terbukti mampu menekan tren kenaikan harga beras di Pasar meskipun belum terlalu signifikan dampaknya.
"Sesudah kami umumkan mengenai rencana impor beras itu, maka tren kenaikan itu tidak naik, Kemudian terjadi penurunan (harga beras) beberapa ratus rupiah sampai Rp 700 rupiah," ungkapnya di Jakarta, Kamis (18/1).
-
Bagaimana DPR ingin membantu mengatasi mahalnya beras? 'Untuk itu, kami ingin mendorong pemerintah supaya terus melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas harga beras,' ungkap Puteri.
-
Apa yang dibicarakan Menteri Basuki di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya: 'Terus kadang kala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya untuk yang mampu itu untuk subsidi untuk yang tidak mampu. Mohon maaf pak, subsidi itu kewajibannya negara bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara itu namanya gotong royong dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab tantangan yang masyarakat hadapi,' tanya Irine.
-
Apa yang dibahas DPR dengan bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Siapa yang menugaskan BULOG impor beras? 'Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, BULOG sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah di akhir tahun 2023 sebanyak 1,5 juta ton', ujar Tomi.
-
Siapa aja yang pernah Kemendag selidiki terkait impor? Sementara negara yang pernah indonesia selidiki dan kenakan BMAD maupun BMP antara lain India, Republik Korea, China, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Kazhakstan, Australia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Hongkong, Turki, Pakistan, Persatuan Emirat Arab, Singapura, Taiwan, Bangladesh, dan Mesir.
-
Apa yang dibahas dalam dialog DPR RI? “Tentunya lewat dialog ini, kita bisa menjembatani diskusi untuk membahas agenda strategis dari setiap anggota AIPA dengan Tiongkok. Karena tentu setiap negara punya isu dan concern tersendiri yang harus ditindaklanjuti. Termasuk mendalami isu-isu skala kawasan dan regional yang juga harus diselesaikan bersama,“ urai Puteri.
Namun, meski sudah terjadi penurunan, namun fluktuasi harga beras masih terjadi. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akan terus menjaga stabilitas harga beras terutama dengan memastikan suplai beras yang cukup ke pasar.
"Ini sekarang kita berada pada maintain ada kenaikan dan turun tidak terlalu besar. Tidak bisa dipaksa turun terlalu jauh karena suplainya harus didorong," jelas Enggar.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dugaan mark up impor beras ini ditaksir menyebabkan kerugian negara hingga Rp8,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Hal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka bicara keras saat rapat dengan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan dan Bulog.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam kecewa dengan harga beras yang melambung tinggi
Baca Selengkapnya
DPR didesak untuk membuat pansus untuk menyelesaikan skandal impor beras bulog
Baca Selengkapnya
Sebanyak 490.000 ton beras impor tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam mengatakan, kondisi beras yang mahal dan langka
Baca Selengkapnya
Anggota DPR Fraksi PDIP, Evita Nursanty keras mencecar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) terkait masalah beras
Baca Selengkapnya
Pembentukan Pansus, kata Andi Akmal, diperlukan untuk mengetahui kebenaran soal skandal mark up impor beras.
Baca Selengkapnya
"Kami selama ini getol menolak impor beras yang bisa merugikan rakyat."
Baca Selengkapnya
Komisi IV DPR menilai, pembentukan Pansus di DPR diperlukan untuk mengungkap segala kebenaran terkait skandal impor beras.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 490.000 ton beras impor tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Bulog diwajibkan bayar denda hingga Rp350 M
Baca Selengkapnya