Dipimpin Jokowi-JK, arah ekonomi Indonesia liberal?

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla baru lebih kurang lima bulan memimpin Indonesia. Perjalanan pemerintahan Jokowi-JK diwarnai pelbagai kritik pedas. Utamanya terkait kebijakan yang terkadang dianggap kontroversial. Termasuk kebijakan di bidang ekonomi.

Ekonom yang juga mantan menteri koordinator bidang perekonomian era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli menyebut pola pikir Jokowi dalam bidang ekonomi menampakkan wajah seorang penganut ideologi ekonomi liberal.

Itu diutarakan dengan melihat kecenderungan pemerintahan dan kebijakan ekonomi Jokowi saat ini, sangat terlihat jelas dengan menyerahkan semua sektor perekonomian kepada mekanisme pasar.

"Jokowi ini memang liberal karena yang jadi patokannya itu hanya tentang harga. Ukuran liberal yang bagus kan memang hanya tentang uang. Padahal konstitusi kita itu adalah saling bantu antara pemerintah dan masyarakat, dan bukan hanya diserahkan pada mekanisme pasar," kata Rizal belum lama ini.

Kecenderungan ekonomi Indonesia mengarah ke sistem liberal dibenarkan Menteri Menteri Koordinator Perekonomian, Keuangan, dan Industri era Presiden Megawati, Kwik Kian Gie. "Menurut saya iya. Perkembangannya menuju ekonomi liberal gradual, namun dengan arah yang sangat jelas," kata Kwik di Jakarta, Rabu (18/3).

Sistem ekonomi liberal dikenal juga dengan sebutan sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi ini sepenuhnya diatur kekuatan pasar. Memberikan kebebasan seutuhnya di segala bidang perekonomian bagi setiap orang atau pihak untuk memperoleh keuntungan. Biasanya, sistem ekonomi liberal dianut negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.

Sudah sejak lama ekonomi Indonesia ke arah liberal. Kwik punya dasar kuat menilai itu. Indikatornya adalah lahirnya sejumlah undang-undang dan kebijakan berorientasi pasar. Sebut saja Undang-Undang No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU tentang Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 1968, Peraturan Pemerintah No 20 tahun 1994, Infrastruktur Summit I dan II, serta UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Kwik mengutip ahli ekonomi dunia Adam Smith (1776), arti liberalisme mengarah pada hakikat manusia selalu mengejar kepentingannya sendiri dalam arti ingin memperoleh manfaat yang paling optimal dari apa yang dimilikinya. Sehingga, diperlukan peraturan dan pengaturan dari pemerintah agar para produsen tidak semena-mena memproduksi.

Dia melanjutkan, sistem ekonomi liberal melahirkan ketimpangan. Kesenjangan kehidupan antara si kaya dan miskin salah satu contoh nyata. Ketimpangan kaya-miskin nyata terjadi di sistem ekonomi liberal.

"Kondisi ini (liberal) membawa ketimpangan yang luar biasa. Akhirnya hanya tertinggal beberapa gelintir produsen saja dengan kapital sangat besar. Mereka tidak hanya mampu menghalau para pesaing dari pasar, tetapi juga mempekerjakan buruh dengan gaji dan persyaratan sewenang-wenang," jelasnya.