Dipotong 3 kali, anggaran BPS dalam RAPBNP 2016 jadi Rp 4,9 T
Merdeka.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan pihaknya telah mengalami tiga kali pemotongan pada tahun anggaran 2016. Sehingga, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2016, jumlah anggaran BPS hanya dipatok Rp 4,9 triliun.
"Sebelumnya pagu indikatif BPS tahun anggaran 2016 sebesar Rp 6,8 triliun dipotong Rp 154,11 miliar menjadi Rp 5,6 triliun. Lalu berkurang lagi sebesar Rp 217,15 miliar menjadi Rp 5,4 triliun. Sekarang dikurangi lagi Rp 531,08 miliar menjadi Rp 4,9 triliun," ujar Suryamin di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (9/6).
Dia mencatat, realisasi penyerapan anggaran BPS dalam APBN 2016 hingga 31 Mei 2016 mencapai Rp 1,9 triliun. Yang terdiri dari dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp 748,22 miliar, peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPS sebesar Rp 2,59 miliar, pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BPS sebesar Rp 56,1 miliar, dan penyediaan dan pelayanan informasi statistik sebesar Rp 1,1 triliun.
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran.
-
Bagaimana cara Kementerian ATR/BPN menyelamatkan aset negara? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset
-
Apa yang dibiayai oleh APBN untuk Kalimantan Timur? Subsidi Angkutan Udara Penumpang untuk penerbangan perintis ke wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
-
Siapa yang usulkan tambahan anggaran BPS? BPS mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp764,80 miliar pada pagu anggaran tahun 2024 yang digunakan untuk beberapa kegiatan seperti survei wisatawan nusantara, survei statistik e-commerce, survei metropolitan statistical area, hingga pengadaan tanah untuk bangunan kantor dan revitalisasi bangunan kantor.
"Dengan demikian hingga 31 Mei 2016 penyerapan anggaran kami sebesar 40,61 persen," kata dia.
Suryamin menjelaskan, penghematan tersebut menghentikan sebagian besar survei-survei yang menghasilkan data indikator makro ekonomi, indikator kependudukan, indikator pembangunan manusia, indikator kesehatan, data penunjang kedaulatan pangan, dan indikator pembangunan sektor unggulan.
Selain itu, juga untuk menghentikan survei pariwisata, industri manufaktur, perumahan, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan indikator pendukung pembangunan antar wilayah.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Namun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca SelengkapnyaPada APBN 2019, defisit sebesar Rp348,7 triliun atau 2,20 persen terhadap PDB.
Baca SelengkapnyaMeski mengalami defisit, kinerja APBN selama Agustus diklaim mengalami perbaikan.
Baca SelengkapnyaPenerimaan pajak sejak Januari-Agustus 2024 telah mencapai Rp1.196,54 triliun atau 60,16 persen dari target APBN.
Baca SelengkapnyaRealisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.
Baca SelengkapnyaPer Maret 2024, realisasi PPh Migas mencapai Rp14,53 triliun atau 19,02 persen dari target.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca SelengkapnyaAdapun APBN per Januari 2024 mencatatkan surplus Rp31,3 triliun atau 0,14 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Baca SelengkapnyaBendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.
Baca SelengkapnyaDalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.
Baca Selengkapnya