Direksi BUMN Harus Penuhi Target Belanja Produk Lokal Jika Tak Ingin Dicopot

Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) gerak cepat menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi soal rendahnya kegiatan belanja barang dan jasa produk dalam negeri oleh Kementerian BUMN. Jokowi meminta penggunaan 40 persen dari anggaran BUMN untuk belanja barang-barang buatan dalam negeri

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menyampaikan, apabila direksi BUMN tidak mengambil langkah-langkah yang konkret dan memenuhi target 40 persen tersebut. Maka review atas direksi dan board of commissioners oleh Menteri BUMN dan pemegang saham akan dilakukan secara serius.

"Ini secara serius bukan untuk mengancam, tetapi mengingatkan bahwa komitmen ini secara hirarkis nasional harus dilakukan. Mulai dari Presiden sampai kepada layer yang terdepan, dunia usaha kita," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (25/3).

Menkominfo menambahkan, komitmen pemerintah daerah akan juga diawasi dalam mengimplementasikan secara sungguh-sungguh dan serius terkait pemenuhan target belanja produk dalam negeri. Yakni, mencapai 40 persen dari anggaran APBD.

"Jika tidak, maka langkah-langkah fiskal akan diambil untuk memastikan pemerintah daerah patuh dan taat atas komitmennya, termasuk pengendalian atas dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU)," tegasnya.

Jokowi Minta Erick Thohir Pecat Dirut BUMN yang Suka Impor

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat jengkel dengan sejumlah kementerian, pemerintah daerah dan juga BUMN yang masih sering impor. Padahal barang yang diimpor tersebut sudah diproduksi di dalam negeri. Dia pun menyentil langsung beberapa menteri termasuk BUMN.

Jokowi menjelaskan, saat ini banyak perusahaan pelat merah yang masih suka impor. Jokowi lantas meminta Menteri BUMN Erick Thohir agar direktur utama di perusahaan pelat merah itu diganti.

"BUMN, saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirutnya. Ganti, ngapain kita?" tutur kata Jokowi saat memberikan Pengarahan dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3).

Presiden juga memerintahkan LKPP hingga akhir 2022 dapat memasukkan 1 juta UMKM sebagai penyuplai barang di E-Katalog.

"Lompatannya harus begitu, kepala daerah ambil UKM-UKM kita yang baik-baik masuk ke E-Katalog, yang sering dikeluhkan SNI susah, SNI barang apa toh? Sertifikat sulit, sertifikat apalagi? Buat sederhana, barang kita sendiri, jangan ruwet, mahal, bayar sini bayar sana, kapan UMKM kita dapat SNI kalau digitukan? Dipermudah, biar semua bisa masuk ke E-Katalog," tegas Jokowi.