Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

'Direksi Pertamina menghambat kebijakan populis maka perlu disingkirkan'

'Direksi Pertamina menghambat kebijakan populis maka perlu disingkirkan' Diskusi Rapat Umum Pemegang Saham Pertamina. ©2018 Merdeka.com/Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com - Pengamat Energi, Marwan Batubara, menilai pencopotan Elia Massa tidak tepat. Menurutnya, pencopotan tersebut berbau kepentingan politis. Elia Massa dianggap tidak mendukung program bahan bakar minyak (BBM) penugasan.

"Maka saya katakan pergantian ini karena yang ada di Pertamina, adalah orang-orang yang tidak kondusif untuk menjalankan kebijakan politis dari pemerintah. Itu yang paling basic," ungkapnya di Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu (21/4).

"Yang jadi masalah karena kebijakan ini ingin dipaksakan. Kebijakan populis ini tetap dijalankan, lalu di sisi lain direksi justru terkesan menghambat maka ini perlu disingkirkan," lanjut dia.

Orang lain juga bertanya?

Menurut dia, sikap yang diambil Massa sebenarnya untuk melindungi Pertamina. Mengingat keharusan menjual BBM penugasan membuat perseroan merugi.

"Pak Massa ingin supaya dia tidak rugi dari penjualan BBM penugasan, adalah supaya uangnya cukup untuk menjalankan program RDMP dan di kilang baru yang dicanangkan 5 tahun lalu sebelum Pak Massa jadi Dirut. Dan itu saya kira strategis," katanya.

Menurut Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) itu, sikap tidak menjalankan BBM penugasan, dan selalu menyatakan rugi kalau menjual Solar dan Premium merupakan sikap yang sejalan dengan kepentingan ketahanan energi nasional.

"Karena tadi saya sebutkan kita ini sudah menjadi negara yang nett importir sejak 2004 dan akan terus bertambah dan tahun 2020, 1,5 juta barel kita impor.Bukan cuma minyak mentah yang kita impor, nanti mayoritas BBM. Karena kilang kita tidak mampu menyuplai kebutuhan yang ada di dalam negeri," imbuhnya.

Dia berpandangan, jika pemerintah sudah berkomitmen untuk tidak menaikan harga BBM, maka kebijakan logis yang harus dilakukan adalah dengan menambah nilai subsidi, bukan membebani Pertamina.

"Politis banget itu, kalau tidak boleh naik harga BBM harusnya anggaran untuk subsidi juga ditambahkan karena Pertamina juga kesulitan dalam membangun kilang, anggarannya tertahan untuk menutup subsidi BBM," tandasnya.

Seperti diketahui, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa memutuskan untuk mencopot Elia Massa Manik dari jabatan Dirut PT Pertamina (Persero). Sambil menunggu penetapan jabatan Dirut yang baru, Nicke Widyawati ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) dirut, calon induk holding migas itu.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kebijakan Bahlil Bikin Indonesia Makin Susah Tinggalkan Batu Bara, Begini Penjelasannya
Kebijakan Bahlil Bikin Indonesia Makin Susah Tinggalkan Batu Bara, Begini Penjelasannya

Impian Indonesia menerapkan energi ramah lingkungan semakin sulit terwujud.

Baca Selengkapnya
Bolehkah Pengelolaan Ketenagalistrikan Selain PLN? Ini Aturannya
Bolehkah Pengelolaan Ketenagalistrikan Selain PLN? Ini Aturannya

Dia menuturkan sistem ketenagalistrikan sebaiknya dijalankan sesuai aturan, dalam hal ini, yang bisa menjual listrik ke masyarakat hanya PLN.

Baca Selengkapnya
Konflik Geopolitik Memanas, Ekonom Senior Soroti Kebijakan Pertamina
Konflik Geopolitik Memanas, Ekonom Senior Soroti Kebijakan Pertamina

Jika dalam situasi geopolitik seperti sekarang, Pertamina menaikkan harga BBM misalnya, maka efek spiralnya ke mana-mana.

Baca Selengkapnya
Harga Pertamax Ternyata Paling Murah Dibanding Kompetitor, Segera Menyusul Naik?
Harga Pertamax Ternyata Paling Murah Dibanding Kompetitor, Segera Menyusul Naik?

Sejak Maret 2024 BBM non-subsidi RON 92 tersebut belum disesuaikan, sementara itu pada awal Agustus lalu SPBU swasta kembali menaikkan harga BBM sejenis.

Baca Selengkapnya
Pertamina Diminta Lepas Sumur Migas Lama ke Swasta, Menteri Bahlil: Jangan Nafsu Kuda tapi Tenaga Ayam
Pertamina Diminta Lepas Sumur Migas Lama ke Swasta, Menteri Bahlil: Jangan Nafsu Kuda tapi Tenaga Ayam

Bahlil tidak mempermasalahkan apakah BUMN atau swasta yang mengelola, selama itu masih perusahaan nasional .

Baca Selengkapnya
Sepak Terjang Bahlil di Tengah Isu Reshuffle
Sepak Terjang Bahlil di Tengah Isu Reshuffle

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dikabarkan bakal digeser menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif.

Baca Selengkapnya
Isu Kencang Reshuffle Usai Ramai Izin Tambang Ormas Beragama
Isu Kencang Reshuffle Usai Ramai Izin Tambang Ormas Beragama

Mencuatnya kabar reshuffle menteri KIM ini usai ramai pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan.

Baca Selengkapnya
Pertalite Masih Rp10.000 Meski Harga Minyak Dunia Turun, Ini Penjelasan Ahok
Pertalite Masih Rp10.000 Meski Harga Minyak Dunia Turun, Ini Penjelasan Ahok

Harga minyak mentah dunia terus menunjukan tren pelemahan hingga USD74,5 per barrel. Meski demikian, penurunan itu tidak diikuti oleh harga BBM Pertamina.

Baca Selengkapnya
BBM Subsidi Akan Dibatasi per 17 Agustus, Kementerian BUMN Bilang Begini
BBM Subsidi Akan Dibatasi per 17 Agustus, Kementerian BUMN Bilang Begini

Wacana pembatasan BBM subsidi pertama kali diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca Selengkapnya
Ternyata Ini Alasan Menteri ESDM Belum Izinkan Pertashop Jual Pertalite
Ternyata Ini Alasan Menteri ESDM Belum Izinkan Pertashop Jual Pertalite

Saat ini, SPBU mini milik Pertamina ini hanya menjual Pertamax.

Baca Selengkapnya
Kinerja Pertamina di Era Prabowo Diyakini Bakal Meningkat dan Wujudkan Kemandirian Energi
Kinerja Pertamina di Era Prabowo Diyakini Bakal Meningkat dan Wujudkan Kemandirian Energi

Melalui dukungan yang semakin kuat dari Pemerintahan Prabowo, akan membuat performa BUMN termasuk Pertamina semakin meningkat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Bahlil Ngegas Gebrak Podium Dicecar Media Asing Soal Beri Izin Ormas Kelola Tambang
VIDEO: Bahlil Ngegas Gebrak Podium Dicecar Media Asing Soal Beri Izin Ormas Kelola Tambang

Bahlil Lahadalia menampik tudingan pemberian izin kelola lahan tambang bagi ormas sebagai bentuk janji politik

Baca Selengkapnya