Direktur Kartu Prakerja: Kalau Mau BLT, Sudah Disediakan Program Lain Berupa PKH

Merdeka.com - Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja menegaskan bahwa anggaran pelatihan sebesar Rp5,6 triliun untuk peserta kartu prakerja tidak secara cuma-cuma digelontorkan. Pernyataan ini pun sekigus menjawab adanya anggapan dari berbagai pihak yang menyebut pemerintah hanya membuang-buang uang saja.

Direktur Kemitraan dan Komunikasi PMO Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky, menjelaskan dana sebesar Rp5,6 triliun benar-benar ditujukan untuk memberikan pelatihan yang bersertifikat dan kurikulum yang sesuai. Upaya itu dilakukan agar peserta atau tenaga kerja dapat lebih produktif.

"Saya tidak sependapat ini buang uang. Ini juga untuk pelatihan terstruktur. Disediakan lembaga pelatihan," kata dia dalam video conference di Jakarta, Senin (27/4).

Panji memahami memang saat ini kondisinya masyarakat membutuhkan bantuan langsung tunai dari pemerintah bukan sekedar pelatihan. Namun, pemerintah sudah menyediakan berbagai macam bentuk bantuan langsung tunai berupa PKH dan kartu sembako.

Sehingga dalam program kartu prakerja ini pemerintah mendesain sedemikian rupa. Artinya masyarakat tetap bisa mendapatkan insentif, namun harus mengikuti beberapa persyaratan yakni melalui program latihan sebagai bekal di dunia kerja.

"Untuk menambah makan, pendapatan, dia harus lebih produktif. Jadi tidak hanya makanan dan berpikir hari ini, tapi harus dikasih kail yang lebih mahir terampil modern sehingga makannya lebih banyak setelah ekonomi baik. Atau nambah kail baru yang disebut new skill. Mereka bisa belajar profesi baru," jelas dia.

Masyarakat, lanjut dia, dapat dengan bebas memilih program pelatihan sesuai dengan keinginannya masing-masing. Dengan demikian persaingan sehat akan terbuka lebar serta pendidikan vokasi akan meningkat.

"Semua balai pelatihan, LKP, semuanya diterima, masyarakat yang akan memilih. Produk baik, pelatihan baik dan harga bagus dipilih," tandas dia.

Deretan Permasalahan Kartu Prakerja Versi Pengusaha

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), menyoroti beberapa permasalahan dalam program kartu prakerja yang telah diimplementasikan pemerintah. Salah satunya adalah tidak adanya alat ukur relevan yang dibangun untuk peningkatan produktivitas masyarakat.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI, Ajib Hamdani, mengatakan lahirnya program kartu prakerja ini berangkat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2020 untum peningkatan kerja dengan produktivitas dan daya saing. Namun, dalam kenyataannya, tidak ada peningkatan produktivitas dalam program kartu prakerja.

"Pertama, tidak ada alat ukur relevan dengan semangat yang dibangun yakni peningkatan produktivitas. Ada yang bisa dan tidak, dengan ada ukuran jelas yang tidak bisa masuk (mendaftar)," kata dia dalam video conference di Jakarta, Senin (27/4).

Ajib menilai penjaringan peserta program kartu prakerja tidak semuanya tepat sasaran. Sebab, ada beberapa yang masuk sebagai peserta yang memang tidak membutuhkan, dan masih memiliki kecukupan uang namun punya kesempatan masuk kartu prakerja. "Jadi tinggal gimana orang ini butuh atau tidak," imbuh dia.

Kemudian permasalahan yang kedua, bagaimana caranya bisa mengukur program ini efektif atau tidak. Misalnya, berapa persen yang bisa mendapatkan kerja setelah diberikan pelatihan melalui program kartu prakerja ini, berapa banyak yang bisa bisnis dan berapa yang jadi karyawan lagi setelah di-PHK.

"Alat ukur ini harus disampaikan. Jadi kita tidak bisa debat perdebatan dengan debat juga, tapi harus diselesaikan dengan tampilkan angka," kata dia.

"Problemnya ketika Kemenko Perekonomian gandeng platform digital, alat ukur ini tidak bisa mandatory. Platform tunggu dari peserta," kata dia.