Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Direktur Kartu Prakerja Ungkap Minimnya Literasi Digital Buka Celah Praktik Joki

Direktur Kartu Prakerja Ungkap Minimnya Literasi Digital Buka Celah Praktik Joki Banyuwangi Libatkan Kades Dampingi Orang Desa Daftar Kartu Prakerja. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Direktur Operasi Kartu Prakerja, Hengki Sihombing, mengatakan minimnya literasi digital masyarakat membuka celah jasa perjokian dalam program Kartu Prakerja. Munculnya joki dalam Kartu Prakerja ini karena ada peserta yang ingin ikut program tetapi memiliki keterbatasan dalam mengoperasikan sistem digital.

"Joki itu timbul karena memang ada yang mau ingin mendaftar ke website Kartu Prakerja, tapi dia tidak tahu," kata Hengki dalam Talk Show: Sinergi dalam Program Kartu Prakerja untuk Akselerasi Inklusi Keuangan, Jakarta, Rabu (14/10).

Hengki menilai joki dalam pengertian di atas sebenarnya tidak memiliki sisi kriminalitas. Sebab, joki tersebut hanya menawarkan jasa untuk mendaftarkan diri untuk ikut program Kartu Prakerja.

Orang lain juga bertanya?

"Misalkan Anda mau daftar ke Kartu Prakerja, Anda bingung, tidak mengerti, saya tawarkan jasa. Jadi saya bantuin mendaftarkan Kartu Prakerja. Jika berhasil daftar, kasih uang saya Rp 50.000," tutur Hengki.

Joki ini pun nanti kembali membantu peserta program Kartu Prakerja saat proses pencairan insentif. Sebab, kata Hengki, prosesnya lebih sulit bagi mereka yang tidak memahami dengan baik teknologi.

"Lalu nanti saya bantu lagi untuk prses pencairan insentif, katrena yang namanya proses pencairan insentif itu lebih ribet," kata dia.

Untuk pencairan dana misalnya peserta harus membuat rekening bank atau mendaftarkan ke dompet digital. Lalu jika dompet digital belum QYC, maka peserta harus melakukan tahapan QYC. "QYC itu lebih complicated lagi karena harus upload KTP, swafoto, dan lain-lain," kata dia.

Masyarakat Menengah Kebawah Jadi Sasaran

Layanan inilah yang ditawarkan Joki yakni menjual jasa. Hal ini dipicu dari literasi masyarakat yang rendah atau mereka yang malas untuk melakukannya.

Di sini lain, melihat dari kelompok kalangan bawah yang menjadi sasaran, dia memperkirakan proses tersebut dianggap menyulitkan. "Kalau kita melihat mungkin kalangan bawah untuk mendaftar menggunakan email saja mungkin agak susah, apalagi menggunakan nomor telepon, verifikasi, ini mungkin susah untuk kalangan bawah," kata Hengki mengakhiri.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ternyata, Ini Penyebab Masyarakat Banyak Terjerat Judol hingga Pinjol
Ternyata, Ini Penyebab Masyarakat Banyak Terjerat Judol hingga Pinjol

Pesatnya teknologi digital saat ini membuat masyarakat dapat dengan mudah melakukan aktivitas keuangan.

Baca Selengkapnya
Hippindo Ungkap Enaknya Pakai QRIS dalam Berbisnis, Penyedia Teknologi Digital Beberkan Faktanya
Hippindo Ungkap Enaknya Pakai QRIS dalam Berbisnis, Penyedia Teknologi Digital Beberkan Faktanya

Menurut data Hippindo, transaksi digital seperti QRIS juga dapat meningkatkan jumlah transaksi terhadap para anggotanya.

Baca Selengkapnya
Pendaftaran Program Kartu Prakerja Gelombang 71 Resmi Dibuka, Ini Cara dan Syarat Daftarnya
Pendaftaran Program Kartu Prakerja Gelombang 71 Resmi Dibuka, Ini Cara dan Syarat Daftarnya

Bagi calon peserta yang hendak mendaftar diharusnya membuat akun Kartu Prakerja terlebih dahulu.

Baca Selengkapnya
Program Kartu Prakerja Kembali Dibuka, Simak Cara Daftarnya
Program Kartu Prakerja Kembali Dibuka, Simak Cara Daftarnya

Bagi calon peserta yang hendak mendaftar diharusnya membuat akun Prakerja terlebih dahulu.

Baca Selengkapnya
Banyak Anak Muda Jadi Korban Pinjol Ilegal, OJK Beri Solusi Begini
Banyak Anak Muda Jadi Korban Pinjol Ilegal, OJK Beri Solusi Begini

Menurutnya, hal tersebut tercermin dari hasil indeks literasi masih 65 persen.

Baca Selengkapnya
Data APKLI: Ada 65,4 Juta Pelaku Ekonomi Rakyat, Lebih 50 Persen Belum Melek Digitalisasi Keuangan
Data APKLI: Ada 65,4 Juta Pelaku Ekonomi Rakyat, Lebih 50 Persen Belum Melek Digitalisasi Keuangan

BI mencatat transaksi quick response code Indonesia standard alias QRIS pada April 2024 tumbuh 175,44 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Baca Selengkapnya
Kemudahan Layanan Kredit Diharapkan Bisa Genjot Inklusi Keuangan di Indonesia
Kemudahan Layanan Kredit Diharapkan Bisa Genjot Inklusi Keuangan di Indonesia

OJK mencatat, tingkat inklusi keuangan di Indonesia masih rendah.

Baca Selengkapnya
Pemprov Jakarta Bakal Beri Pelatihan Kerja hingga Info Loker ke Juru Parkir Liar
Pemprov Jakarta Bakal Beri Pelatihan Kerja hingga Info Loker ke Juru Parkir Liar

Usai pelatihan, para jukir juga akan diberikan informasi lowongan kerja (loker)

Baca Selengkapnya
Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan, OJK Canangkan 'GENCARKAN'
Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan, OJK Canangkan 'GENCARKAN'

Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) dicanangkan dalam rangka mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

Baca Selengkapnya
Dampak Negatif Ojol Diatur UU Sesuai Permintaan Driver: Tak Ada Fleksibilitas Waktu & Terjebak Pekerjaan Kualitas Rendah
Dampak Negatif Ojol Diatur UU Sesuai Permintaan Driver: Tak Ada Fleksibilitas Waktu & Terjebak Pekerjaan Kualitas Rendah

Sebab, ojol yang merupakan bagian dari pekerja tidak tetap atau gig sangat menitikberatkan pada fleksibilitas waktu dalam bekerja.

Baca Selengkapnya
BKN Temukan Praktik Jasa Joki Tes SKD CPNS di Lampung hingga Surabaya, Begini Sanksi Diberikan
BKN Temukan Praktik Jasa Joki Tes SKD CPNS di Lampung hingga Surabaya, Begini Sanksi Diberikan

Bagi peserta tes CASN yang kedapatan menggunakan jasa joki akan dijatuhi sanksi tegas berupa blacklist seumur hidup.

Baca Selengkapnya
Dukung Ekosistem Keuangan Inklusif, BPJS Ketenagakerjaan Dorong Pekerja Miliki Jamsostek
Dukung Ekosistem Keuangan Inklusif, BPJS Ketenagakerjaan Dorong Pekerja Miliki Jamsostek

Inklusi keuangan menjadi salah satu bentuk konkret dari hadirnya BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Selengkapnya