Follow
Diresmikan, ini pesan Menteri Jonan untuk pengelola SPBU Vivo
Merdeka.com - PT Vivo Energy Indonesia membuka Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Cilangkap, Jakarta Timur. SPBU Vivo ini telah resmi dibuka oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Kamis (26/10).
Pantauan merdeka.com, Menteri Jonan tiba di lokasi sekitar pukul 12.00 WIB dengan mengenakan kemeja putih, celana abu-abu serta kacamata hitam. Selain Menteri Jonan turut hadir Dirjen Migas Ego Syahrial, Kepala BPH Migas Fansurullah Asa dan jajaran PT Vivo Energy Indonesia.
Menteri Jonan mengatakan dibukanya SPBU ini menunjukkan pemerintah terus memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk menyalurkan bahan bakar minyak (BBM). Kendati begitu, dia mengingatkan swasta tetap harus mengikuti semua peraturan dari pemerintah.
-
Gimana cara SPBU mencegah penyalahgunaan BBM subsidi? 'Misalnya, jika ada nelayan membeli BBM dengan jumlah yang lebih besar dari biasanya, ini masuk dalam kelompok yang perlu diperhatikan,' imbuhnya.
-
Kenapa Pertamina perlu menjamin ketersediaan BBM subsidi? 'Jadi selain memastikan transparansi data, Pertamina Patra Niaga juga terus menjamin ketersediaan produk, termasuk BBM dan LPG subsidi agar selalu tersedia. Ini menjadi komitmen kami untuk melayani, memberi, dan memenuhi kebutuhan energi disetiap kegiatan masyarakat termasuk ke wilayah pelosok,' tukas Riva.
-
Mengapa BPH Migas keluarkan regulasi tentang BBM subsidi? Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Bagaimana cara Pertamina jamin ketersediaan BBM? Pertamina Patra Naiga menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan stok BBM bagi seluruh masyarakat terutama di wilayah Karawang dan sekitarnya.
-
Kenapa BPH Migas imbau SPBU periksa dokumen BBM subsidi? 'Karena BBM subsidi ini harus ditujukan kepada konsumen pengguna yang berhak, dalam hal ini nelayan. Maka dari itu, kami terus memastikan penyalurannya betul-betul tepat sasaran. Penyalur (SPBUN) diimbau memeriksa dengan baik dokumen Surat Rekomendasi bagi Konsumen Pengguna,
-
Bagaimana BPH Migas memastikan ketersediaan BBM di Sulut? ‘Kami ingin memastikan ketersediaan BBM terutama dalam menghadapi akhir tahun ini, di mana terdapat dua peristiwa penting yaitu Pilkada, serta libur Natal dan Tahun Baru 2025. Mayoritas masyarakat Sulut ini penganut Nasrani yang tentunya mereka akan merayakan Natal dan Tahun Baru, sehingga kita harus pastikan keamanan pasokan BBM, baik BBM subsidi maupun kompensasi,’ ungkap Kepala BPH Migas Erika Retnowati disela-sela kunjungan lapangan di IT Bitung.
"Jadi untuk pemerintah, dari itu kita memberi kesempatan juga kepada pihak swasta atau yang non BUMN juga untuk menyalurkan BBM. Tentunya ikuti aturan," katanya, di SPBU Vivo Cilangkap, Jakarta.
Pada kesempatan itu, setelah pemotongan pita Menteri Jonan juga berkeliling SPBU. Setelah dibuka beberapa angkot juga langsung mengisi bahan bakar di SPBU tersebut.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Hal ini disampaikan Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra pada kegiatan bersama DPR RI di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.
Baca Selengkapnya
Fokus utama pemerintah sekarang itu meningkatkan kualitas BBM subsidi.
Baca Selengkapnya
Secara umum, finalisasi naskah PKS antara BPH Migas dan Pemprov Kalbar berjalan lancar.
Baca Selengkapnya
Pertamina ungkap alasan tidak menaikkan harga BBM.
Baca Selengkapnya
Pertalite merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP), perubahan dalam penyalurannya harus melalui kebijakan Pemerintah.
Baca Selengkapnya
Kerja sama BPH Migas dan Pemprov Sulut ini bertujuan untuk mengawasi konsumen yang berhak mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Baca Selengkapnya
Luhut menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pembatasan, melainkan pengetatan distribusi BBM subsidi
Baca Selengkapnya
Kerja sama BPH Migas dengan pemerintah daerah diperlukan agar penyaluran BBM bisa dilakukan tepat sasaran.
Baca Selengkapnya
Sampai dengan saat ini belum ada perintah untuk menghentikan penyaluran Pertalite.
Baca Selengkapnya
Pemerintah akan memperketat penyaluran BBM subsidi tersebut agar lebih tepat sasaran.
Baca Selengkapnya
Rencana penggunaan dana BOS ini pertama kali diungkapkan oleh Menko Perekonomian Airlangga
Baca Selengkapnya
Pemerintah bakal terapkan aturan BBM bersubsidi pada 1 September 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya