Dirjen Kemenhub: Banyak Hal Harus Dipertimbangkan Sebelum Izinkan Motor Masuk Tol

Merdeka.com - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi menegaskan bahwa pemerintah perlu melakukan pertimbangan dan kajian mendalam soal rencana membolehkan sepeda motor masuk tol di seluruh Indonesia.

Berdasarkan PP No 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, pasal 38 ayat (1), jalan tol diperuntukkan bagi kendaraan roda empat atau lebih. Namun, ketika dibangun jembatan Suramadu dan jalan tol di Bali (Bali Mandara) yang dapat dilalui oleh kendaraan roda dua, Peraturan tentang Jalan Tol tersebut diubah menjadi PP No. 44 tahun 2009. Dalam pasal 38 ayat (1a) berbunyi 'Pada jalan tol dapat dilengkapi dengan jalur jalan tol khusus bagi kendaraan bermotor roda dua yang secara fisik terpisah dari jalur jalan tol yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih'.

Dirjen Budi menjelaskan bahwa bisa saja jalan tol dilalui oleh sepeda motor, tapi hanya jalan tol yang spesifikasinya sama dengan jembatan Suramadu dan jalan tol di Bali. Sementara itu, untuk jalan tol di daerah perkotaan harus melalui pertimbangan dan kajian terlebih dahulu.

"Jalan tol dapat dilalui oleh sepeda motor, tetapi bukan berarti harus. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan, salah satunya adalah jalan tol adalah bebas hambatan yang kanan kirinya bebas dari pemukiman, terjangan angin pun pasti besar, bahkan ada rambu peringatan (hati-hati angin besar). Jalan tol dibuat untuk jarak jauh dan kendaraan yang melintas pun berkecepatan tinggi, sedangkan sepeda motor dengan (kapasitas) cc kecil tidak dirancang untuk menempuh jarak jauh. Setiap lebaran pun kita alihkan penggunaan sepeda motor ke bus gratis karena yang menjadi fokus kami adalah masalah keselamatan," tegas Dirjen Budi.

Kalau ada jalan tol yang dilengkapi dengan jalan tol khusus sepeda motor, mungkin hanya untuk jalan tol perkotaan dan dengan jarak tempuh pendek, bukan jalan tol antar kota atau antar provinsi. Seperti di Suramadu hanya 3 Km, dan di Bali hanya 12 Km. Jarak tempuh lebih dari itu tidak memungkinkan untuk dilalui sepeda motor karena terlalu riskan.

"Kita lihat kondisi jalan nasional di Indonesia dengan mix traffic saja sudah banyak hambatan, kalau tol dibuka untuk sepeda motor, maka kemacetan akan semakin parah dan tidak ada jalur lain untuk perjalanan jarak jauh seperti Jakarta - Cirebon. Jadi tidak memungkin sepeda motor berada di jalan tol jarak jauh, kalaupun dibuat harus ada jalan tol khusus," jelas Dirjen Budi.

Regulasi mengenai sepeda motor di jalan tol ini diakui Dirjen Budi dapat diatur oleh Pemerintah melalui beberapa kajian dan pertimbangan. "Misalnya, harus adanya barikade permanen sebagai separator karena kita tahu karakter pengendara di Indonesia ini banyak yang tidak patuh peraturan kalau hanya menggunakan marka. Sepeda motor pun membutuhkan jalur baru sehingga tidak menghilangkan fungsi bahu jalan untuk keadaan darurat," katanya.

"Saya kira begitu, nanti apabila membutuhkan pengayaan lebih lanjut maka kami akan libatkan pihak lain yang terkait. Intinya, kami memprioritaskan masalah keselamatan karena 70 persen kecelakaan di Indonesia melibatkan sepeda motor,” tutup Dirjen Budi.