Dirjen Pajak Beri Sinyal Perpanjang Pembebasan PPh untuk UMKM Hingga Desember
Merdeka.com - Pembebasan pajak penghasilan (PPh) bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) rencananya akan diperpanjang hingga Desember 2020. Adapun saat ini pembebasan pajak tersebut diterapkan selama 6 bulan sejak April sampai September 2020.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo menyampaikan, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM sekitar Rp123 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp2,4 triliun digunakan untuk menanggung pajak penghasilan bagi pelaku UMKM yang biasanya dibayarkan 0,5 persen. Suryo mengatakan, insentif pembebasan tersebut kemungkinan bisa diperpanjang hingga akhir tahun ini.
"Salah satu cara bagaimana pemerintah mencoba untuk enggak perlu bayar, nih periode April sampai dengan September, dan kemungkinan juga akan kita perpanjang lagi sampai dengan Desember," ujar Suryo dalam sesi webinar, Senin (13/7).
-
Mengapa masa kerja PPS Pilkada 2024 bisa diperpanjang? Namun, jika terjadi situasi khusus seperti pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, maka masa kerja PPS bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
-
Kapan masa kerja PPK Pilkada 2024 berakhir? Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2024, masa kerja PPK dalam Pilkada 2024 ditetapkan hingga 27 Januari 2025.
-
Mengapa PBB menetapkan 27 Juni sebagai Hari UMKM Internasional? Dengan ini, kemudian 27 Juni ditetapkan sebagai peringatan Hari UMKM Internasional untuk menghimpun banyak dukungan dari masyarakat sekaligus memberikan inspirasi untuk terciptanya bisnis-bisnis baru.
-
Siapa yang memberikan pembebasan pajak? Prasasti Rukam berisi tentang penganugerahan sebuah desa yang dibebaskan pajaknya atas Wanua I Rukam oleh Sri Maharaja Rake Wakutura Dyah Balitung Sri Dharmmodya Mahasambhu.
-
Mengapa masa kerja PPK Pilkada 2024 relatif panjang? Masa kerja PPK Pilkada 2024 yang relatif panjang ini, mencakup berbagai tahapan penting dalam pelaksanaan Pilkada.
-
Apa yang PNM berikan untuk UMKM? PNM bekerja untuk pemberdayaan nasabah melalui pembiayaan dan pendampingan. Pembiayaan dan pendampingan merupakan dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan satu dengan lainnya.
Suryo menceritakan, pemotongan PPh 0,5 persen sebenarnya merupakan insentif yang telah pemerintah berikan sejak 2018. Sebab, pengenaan pajak penghasilan untuk UMKM sebelumnya lebih besar, yakni 1 persen sejak 2013.
"Paling tidak mereka bisa manfaatkan opsi 0,5 persen tadi untuk menjaga sustainibilitas usahanya, dan diharapkan untuk lebih mengembangkan lagi dengan beberapa program di luar perpajakan tadi," tuturnya.
Kondisi Memberatkan UMKM
Dia mengakui, kondisi pandemi saat ini telah memberatkan kegiatan usaha UMKM. Oleh karenanya, pemerintah memberi insentif tambahan berupa pembebasan PPh hingga September 2020, plus mungkin 3 bulan berikutnya.
"Bahasa sederhananya gini, pajak penghasilan dibayarin pemerintah. Jadi wajib pajak UMKM gratis bayar pajak sampai dengan bulan September, dan mungkin akan kita perpanjang sampai bulan Desember," pungkas Suryo.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menkop Teten memastikan tarif pajak UMKM 0,5 persen tetap berlaku hingga 2024.
Baca SelengkapnyaSetelah 7 tahun, Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM harus naik kelas jadi Wajib Pajak tanpa penggunakan PPH final.
Baca SelengkapnyaKebijakan Wajib Halal UMK Ditunda, Menag Sebut Jokowi Berpihak ke Pelaku Usaha Kecil
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan untuk menunda kewajiban sertifikasi halal bagi produk UMKM jadi 17 Oktober 2026 mendatang.
Baca SelengkapnyaMaman menjelaskan bahwa penghapusan utang ini khusus diberikan kepada UMKM di sektor pertanian, perkebunan.
Baca SelengkapnyaKredit UMKM yang merupakan program pemerintah yang sumber dananya dari bank BUMN yang sudah selesai programnya.
Baca SelengkapnyaPemerintah Daerah termasuk di Provinsi DKI Jakarta akan menghapus denda pajak kendaraan bermotor. Yuk simak!
Baca SelengkapnyaSelain itu, pada 2024 ini juga kembali diberikan pembebasan sanksi administratif kepada wajib pajak.
Baca SelengkapnyaPemerintah optimis target sertifikat halal bagi UMKM dapat tercapai Oktober tahun ini.
Baca SelengkapnyaPPN DTP diberikan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar yang merupakan bagian dari harga jual paling banyak Rp5 miliar.
Baca SelengkapnyaMenurut Gerindra, keputusan Prabowo itu sangat membantu rakyat yang terbebani akibat utang berkepanjangan dengan bank.
Baca SelengkapnyaMelainkan hanya akan berlaku bagi UMKM yang sebelumnya pernah terdampak pandemi covid-19.
Baca Selengkapnya