Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dirjen Pajak: Tak bisa andalkan kesadaran orang bayar pajak

Dirjen Pajak: Tak bisa andalkan kesadaran orang bayar pajak SPT pajak. ©2013 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Penerimaan pajak tak sesuai target lantaran sumber penerimaan terkonsentrasi di beberapa sektor saja, terutama perusahaan berbasis ekspor. Dari pantauan Direktorat Jenderal Pajak, masalah makin runyam karena sistem laporan mandiri (self assesment) tak berjalan di level pajak individu.

Selama ini, model laporan mandiri yang diterapkan sejak 1984 tidak seimbang antara karyawan dan masyarakat biasa.

Model pemajakan ini dianggap lebih berhasil untuk Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 yang biasanya diterapkan pada pegawai negeri dan swasta. "Kalau pegawai, enak langsung dipotong dari gaji, tapi kalau swasta, punya toko, apakah bayar pajak, belum tentu," kata Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany, di Jakarta, Kamis (21/11).

Data DJP, realisasi penerimaan pajak berdasarkan pasal 21 pada 2012 sebesar Rp 79 triliun. Sebaliknya, PPh pasal 25 dan pasal 29 untuk masyarakat biasa, wiraswasta, maupun UKM, pada periode yang sama cuma Rp 3,7 triliun.

"Itu dari orang pribadi bukan karyawan, jomplang. Self assessment itu tidak mereka lakukan. mestinya mereka ini sama dengan yang karyawan," kata Fuad.

Dalam bayangan Ditjen Pajak, yang paling mungkin dilakukan adalah memperkuat aspek enforcement. Tidak bisa lagi masyarakat diminta kesadarannya membayar pajak. Fuad mencontohkan Italia dan Jerman, yang memaksa warganya membayar pajak.

"Saya ketemu pengusaha Italia, dia bilang saya mau bayar pajak di Indonesia karena jangan sampai masuk penjara. Itu yang benar, enggak bisa lagi kita andalkan kesadaran," ujarnya.

DJP mencatat sekitar 60 juta orang yang di atas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sedangkan, wajib pajak individu yang memenuhi kewajibannya baru 25 persen. Masih ada 40 juta orang pendapatan sudah PTKP tapi belum bayar pajak, dan yang menyerahkan SPT baru 8,8 juta orang.

Alhasil, penerimaan pajak Indonesia paling besar hanya mengandalkan industri, yakni sekitar 20.000 badan usaha.

Penerimaan pajak pada 2012 menurut lapangan usaha, paling besar berasal dari industri pengolahan Rp 324 triliun, non-migas Rp 203 triliun, dan migas Rp 140 triliun. (mdk/noe)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: PEDAS! Presiden Jokowi Sindir Banyak Pengusaha Sukses Takut Dikejar Pajak
VIDEO: PEDAS! Presiden Jokowi Sindir Banyak Pengusaha Sukses Takut Dikejar Pajak

Presiden Jokowi menyebut masih ada pemilik usaha yang takut dikejar pajak

Baca Selengkapnya
Ternyata, Masih Ada 6,11 Juta Wajib Pajak Belum Validasi NIK KTP Jadi NPWP
Ternyata, Masih Ada 6,11 Juta Wajib Pajak Belum Validasi NIK KTP Jadi NPWP

DJP mengundur target implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi pada 1 Juli 2024.

Baca Selengkapnya
Mahfud Cecar Target Menaikkan Rasio Penerimaan Pajak, Gibran Analogikan Perluasan Kebun Binatang
Mahfud Cecar Target Menaikkan Rasio Penerimaan Pajak, Gibran Analogikan Perluasan Kebun Binatang

Gibran mengaku akan membentuk lembaga khusus untuk penerimaan negara yang dikomandoi Presiden.

Baca Selengkapnya
KPU Jelaskan Tingginya Golput di Pilkada  Bali
KPU Jelaskan Tingginya Golput di Pilkada  Bali

Angka partisipasi pemilih hanya tercapai 71,92 persen dari target 75 persen.

Baca Selengkapnya
Kemenkeu: Utang Pemerintah Rp7.870 Triliun Tak Ditanggung per Kepala Penduduk
Kemenkeu: Utang Pemerintah Rp7.870 Triliun Tak Ditanggung per Kepala Penduduk

Menghitung utang tidak sama dengan membagi secara rata jumlah utang pemerintah Indonesia dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini yang mencapai 270 juta jiwa.

Baca Selengkapnya
Gara-Gara Lapor SPT Tak Lengkap, Wajib Pajak Ini Terancam Pidana 6 Tahun
Gara-Gara Lapor SPT Tak Lengkap, Wajib Pajak Ini Terancam Pidana 6 Tahun

Karena melaporkan SPT tidak benar, wajib pajak ini dianggap merugikan negara Rp1 miliar.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Curhat Sulitnya Kumpulkan Pajak
Sri Mulyani Curhat Sulitnya Kumpulkan Pajak

Total pendapatan negara pada tahun 2025 terdiri dari penerimaan perpajakan yaitu dari pajak dan cukai sebesar Rp2.490,9 triliun.

Baca Selengkapnya
Masyarakat Nilai Jakarta Tidak Ada Perubahan Signifikan, Ini Hasil Survei Terhadap Kinerja Heru Budi
Masyarakat Nilai Jakarta Tidak Ada Perubahan Signifikan, Ini Hasil Survei Terhadap Kinerja Heru Budi

48,60 persen warga Jakarta yang menilai perkembangan Jakarta di bawah kepemimpinan Heru Budi sama saja.

Baca Selengkapnya
Tim Hukum Ridwan Kamil-Suswono Laporkan KPU ke DKPP, Ini Bukti Pelanggaran yang Diadukan
Tim Hukum Ridwan Kamil-Suswono Laporkan KPU ke DKPP, Ini Bukti Pelanggaran yang Diadukan

Tim Hukum Pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) melaporkan Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta ke DKPP. Ini pelanggaran yang diadukan.

Baca Selengkapnya
Partisipasi Pemilih di Pilkada Jakarta Turun, Bawaslu Minta Semua Pihak Evaluasi
Partisipasi Pemilih di Pilkada Jakarta Turun, Bawaslu Minta Semua Pihak Evaluasi

Bawaslu menyebut, menurunnya partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta harus menjadi refleksi bersama.

Baca Selengkapnya
Data KPU DKI Angka Partisipasi Pilkada 2024 60 Persen, Golputnya Berapa?
Data KPU DKI Angka Partisipasi Pilkada 2024 60 Persen, Golputnya Berapa?

Hasil monitoring KPUD DKI Jakarta menunjukkan warga yang memilih calon gubernur dan calon wakil gubernur hanya 50 persen.

Baca Selengkapnya
Kemnaker Terus Berupaya Tingkatkan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Sektor Informal
Kemnaker Terus Berupaya Tingkatkan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Sektor Informal

Cakupan kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan untuk sektor informal masih sangat rendah, yaitu baru sebanyak 10,13%.

Baca Selengkapnya