Dirjen Pajak: Tak bisa andalkan kesadaran orang bayar pajak

Merdeka.com - Penerimaan pajak tak sesuai target lantaran sumber penerimaan terkonsentrasi di beberapa sektor saja, terutama perusahaan berbasis ekspor. Dari pantauan Direktorat Jenderal Pajak, masalah makin runyam karena sistem laporan mandiri (self assesment) tak berjalan di level pajak individu.
Selama ini, model laporan mandiri yang diterapkan sejak 1984 tidak seimbang antara karyawan dan masyarakat biasa.
Model pemajakan ini dianggap lebih berhasil untuk Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 yang biasanya diterapkan pada pegawai negeri dan swasta. "Kalau pegawai, enak langsung dipotong dari gaji, tapi kalau swasta, punya toko, apakah bayar pajak, belum tentu," kata Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany, di Jakarta, Kamis (21/11).
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Apa itu Pajak Progresif? Sementara itu, pajak progresif adalah biaya yang harus dibayarkan jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, dimana total pajak akan bertambah seiring dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak.
-
Apa itu persentase? Persen atau persentase adalah sebuah cara untuk menyatakan perbandingan antara sebagian dan keseluruhan dalam bilangan per seratus.
-
Apa arti dari '70 persen' dalam konteks ini? Menghitung 70 Persen dari 3 Juta Sebelumnya Anda harus ketahui dulu, sen berarti 100, sedangkan persen berarti perseratus. Misalnya, 70 persen sama dengan 70/100, biasanya Anda akan menjumpai dengan tulisan 70%. Ada pula 100 persen atau 100/100, nah kalau yang ini nilainya sama dengan 1.
-
Kenapa pajak penting? Karena peranannya, pajak banyak diberlakukan di berbagai negara, tak hanya di Indonesia.
-
Pajak apa yang dimaksud di video? 'REZIM GAGAL? Harap hati-hati bagi para ibu-ibu kalau lagi hubungan sama suami yak, jangan sampai hamil-melahirkan ada pajak juga bagi ibu yang melahirkan,' tulis akun TikTok tersebut dalam video.
Data DJP, realisasi penerimaan pajak berdasarkan pasal 21 pada 2012 sebesar Rp 79 triliun. Sebaliknya, PPh pasal 25 dan pasal 29 untuk masyarakat biasa, wiraswasta, maupun UKM, pada periode yang sama cuma Rp 3,7 triliun.
"Itu dari orang pribadi bukan karyawan, jomplang. Self assessment itu tidak mereka lakukan. mestinya mereka ini sama dengan yang karyawan," kata Fuad.
Dalam bayangan Ditjen Pajak, yang paling mungkin dilakukan adalah memperkuat aspek enforcement. Tidak bisa lagi masyarakat diminta kesadarannya membayar pajak. Fuad mencontohkan Italia dan Jerman, yang memaksa warganya membayar pajak.
"Saya ketemu pengusaha Italia, dia bilang saya mau bayar pajak di Indonesia karena jangan sampai masuk penjara. Itu yang benar, enggak bisa lagi kita andalkan kesadaran," ujarnya.
DJP mencatat sekitar 60 juta orang yang di atas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sedangkan, wajib pajak individu yang memenuhi kewajibannya baru 25 persen. Masih ada 40 juta orang pendapatan sudah PTKP tapi belum bayar pajak, dan yang menyerahkan SPT baru 8,8 juta orang.
Alhasil, penerimaan pajak Indonesia paling besar hanya mengandalkan industri, yakni sekitar 20.000 badan usaha.
Penerimaan pajak pada 2012 menurut lapangan usaha, paling besar berasal dari industri pengolahan Rp 324 triliun, non-migas Rp 203 triliun, dan migas Rp 140 triliun. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Presiden Jokowi menyebut masih ada pemilik usaha yang takut dikejar pajak
Baca Selengkapnya
DJP mengundur target implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi pada 1 Juli 2024.
Baca Selengkapnya
Gibran mengaku akan membentuk lembaga khusus untuk penerimaan negara yang dikomandoi Presiden.
Baca Selengkapnya
Angka partisipasi pemilih hanya tercapai 71,92 persen dari target 75 persen.
Baca Selengkapnya
Menghitung utang tidak sama dengan membagi secara rata jumlah utang pemerintah Indonesia dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini yang mencapai 270 juta jiwa.
Baca Selengkapnya
Karena melaporkan SPT tidak benar, wajib pajak ini dianggap merugikan negara Rp1 miliar.
Baca Selengkapnya
Total pendapatan negara pada tahun 2025 terdiri dari penerimaan perpajakan yaitu dari pajak dan cukai sebesar Rp2.490,9 triliun.
Baca Selengkapnya
48,60 persen warga Jakarta yang menilai perkembangan Jakarta di bawah kepemimpinan Heru Budi sama saja.
Baca Selengkapnya
Tim Hukum Pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) melaporkan Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta ke DKPP. Ini pelanggaran yang diadukan.
Baca Selengkapnya
Bawaslu menyebut, menurunnya partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta harus menjadi refleksi bersama.
Baca Selengkapnya
Hasil monitoring KPUD DKI Jakarta menunjukkan warga yang memilih calon gubernur dan calon wakil gubernur hanya 50 persen.
Baca Selengkapnya
Cakupan kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan untuk sektor informal masih sangat rendah, yaitu baru sebanyak 10,13%.
Baca Selengkapnya