Dirjen Pajak: tidak ada yang bisa memboikot pajak

Merdeka.com - Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugeasteadi menilai munculnya tagar #stopbayarpajak di media sosial Twitter hanya sebagai bentuk ketidakpahaman masyarakat akan program perpajakan di Indonesia. Menurutnya, tidak mungkin seseorang bisa menghentikan untuk membayar pajak. Sebab, pelayanan negara akan berhenti dan masyarakat yang akan susah sendiri.

"Jadi tidak ada yang bisa memboikot pajak itu tidak ada. Ini (#stopbayarpajak) hanya karena masyarakat kurang paham mengenai informasi tentang program tax amnesty," kata Ken di Kantornya, Jakarta, Selasa (30/8).

Dia meyakini, bahwa bentuk protes tersebut tidak akan efektif untuk menghentikan jalannya program pengampunan pajak (tax amnesty). Tagar #stopbayarpajak, lanjutnya, masih belum jelas ingin memboikot pajak apa saja, mengingat pembayaran pajak di Indonesia terdiri dari berbagai jenis.

"Pajak itu jenisnya macam-macam, ada pajak penghasilan, pajak penambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak daerah, dan sebagainya. Beli pulsa itu juga bayar pajak. Beli air mineral ada pajaknya. Beli rokok juga bayar pajak," tegasnya.

Jika masyarakat tetap ingin memboikot untuk tidak membayar pajak, Ken memastikan bahwa yang akan merugi adalah masyarakat itu sendiri. Sebab, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk pembangunan Indonesia.

"Kalau tidak ada uang yang masuk maka negara ini bagaimana bisa berjalan. Tidak polisi, tentara, yang rugi mereka juga. Membayar pajak ini juga penting untuk keberlangsungan negara kita," pungkas Ken.