Dirut Asabri Kerahkan Kepolisian Tagih Utang Rp11,4 T ke Benny Tjokro & Heru Hidayat

Merdeka.com - Direktur Utama PT Asabri (Persero), Sonny Widjaja mengaku siap menggandeng kepolisian untuk menagih utang investasi Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro. Menurut Sonny, utang investasi kedua pihak tersebut telah mencapai Rp11,4 triliun.

"Kami juga memberdayakan Kepolisian untuk bisa menagih, kami tidak punya kewenangan untuk menarik asetnya atau menyita asetnya," ujar Sonny di Jakarta.

Sonny mengatakan, dari keseluruhan total utang sebesar Rp11,4 triliun, utang Heru Hidayat sebesar Rp5,8 triliun. Sementara sisanya Rp5,6 triliun berasal dari utang Benny Tjokrosaputro.

Sonny sebelumnya telah mendapatkan kepastian dari kedua pihak tersebut terkait pengembalian utang investasi. Keduanya bahkan sudah komitmen untuk membayar utang tersebut.

"Persyaratan komitmen tanggung jawab telag ditandatangani oleh saudara Heru Hidayat dan saudara Benny Tjokrosaputro," kata dia.

"Kami juga sudah melapor ke Kementerian Pertahanan, ke Polri yang terjadi ini, sehingga beliau-beliau berkenan membantu pemulihan dua orang ini," tambah dia.

Di sisi lain, pihaknya juga telah meminta agar para manajer investasi bisa ikut bertanggung jawab memperbaiki portofolio investasi perseroan. Sebab, dalam hal ini pihaknya tidak bisa berjalan secara sendiri.

"Ada 24 manajer investasi yang kami panggil sampai baru ini baru 12. Kami akan melanjutkan pemanggilan agar mereka ikut bertanggung jawab untuk memperbaiki portofolio," pungkas dia.

BPK Beberkan Hasil Investigasi Keuangan Jiwasraya dan Asabri Akhir Februari 2020

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berencana merilis hasil investigasi perhitungan kerugian negara akibat kasus dugaan penyelewengan dana di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). Hasil investigasi ini akan dibuka pada akhir Februari 2020.

"Jiwasraya dan Asabri kita sedang proses. Deadline-nya kan akhir Februari untuk kerugian negara," jelas Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Selvia Vivi Devianti di Jakarta, Jumat (14/2).

Dia menyampaikan, laporan tersebut akan diumumkan dalam forum formal. Harapannya, informasi yang disampaikan nanti dapat terkonfirmasi dengan jelas.

"Semoga jawabannya nanti tidak basa-basi saja, karena memang pemeriksaan investigatif ini kami berkaitan dengan masalah hukum," ungkap dia.

Sebelumnya, Ketua BPK Agung Firman mengatakan, proses perhitungan kerugian negara akibat kasus Jiwasraya yang dikeluarkan pihaknya merupakan hal pertama yang akan dibongkar. Sementara pemeriksaan lainnya akan segera menyusul setelah tahap itu tuntas.

"Prosesnya sedang jalan dan bagian pertama yaitu perhitungan kerugian negara akan disampaikan kurang lebih akhir Februari ini. Sedangkan sisanya akan bertahap diselesaikan," terangnya.

BPK juga bakal memeriksa Asabri yang turut diduga bermasalah. Dia menyebutkan, BPK sudah memegang 60 persen data pemeriksaan terkait kasus Jiwasraya dan Asabri.

"Kami ingin sampaikan bahwa kami sudah dapatkan 60 persen data-data yang terkait dengan hal-hal yang kita indentifikasi seperti fraud di Jiwasraya dan sebagian di Asabri. Keduanya kita lakukan pemeriksaan investigasi. Khusus untuk Jiwasraya, kita lakukan pemeriksaan investigasi dan perhitungan kerugian negara," tuturnya. (mdk/idr)