Dirut Bantah Pemanfaatan BPJS Kesehatan Didominasi Orang Kaya

Merdeka.com - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menepis narasi pemanfaatan BPJS Kesehatan didominasi oleh orang kaya. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, pengguna terbesar BPJS Kesehatan adalah segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Orang kira, paling banyak menggunakan BPJS itu bukan segmen PBI tapi orang kaya, padahal datanya enggak begitu," ujar Ali di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (30/1).

Berdasarkan data terakhir periode 2021-2022, BPJS Kesehatan telah mengeluarkan biaya layanan untuk segmen PBI sebesar Rp27,5 triliun dengan jumlah kasus hampir 32 juta kasus. Urutan selanjutnya, yaitu pekerja penerima upah (PPU) dengan total biaya yang telah dikeluarkan BPJS Kesehatan yaitu Rp24,1 triliun dengan jumlah kasus 28,3 juta.

Urutan ketiga, yaitu peserta BPJS Kesehatan mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) dengan total biaya yang telah dikeluarkan BPJS Kesehatan yaitu Rp20 triliun dengan 26 juta kasus. Dan segmen terakhir yaitu bukan pekerja dengan total biaya hampir Rp6 triliun dengan 9 juta kasus.

Ali menambahkan, untuk segmen PBI juga mendominasi pemanfaatan BPJS Kesehatan untuk pengobatan jantung. Dalam data yang ditampilkan, peserta segmen PBI untuk kasus jantung telah menelan biaya Rp3 triliun lebih dengan jumlah kasusnya 4,2 juta.

Data yang ditampilkan Ali kontradiktif dengan pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menganggap pemanfaatan layanan BPJS Kesehatan justru didominasi orang-orang kaya. Dia bahkan berencana melakukan audit terhadap pengguna BPJS Kesehatan.

Indikator sederhana yang menjadi parameter orang kaya pengguna BPJS adalah masyarakat pelanggan PLN dengan daya 6.600 KVA.

"1.000 orang yang paling besar expense di BPJS saya mau tarik datanya, saya mau lihat itu PLN-nya berapa kVA, kalau sudah di atas 6.600 ya pasti itu adalah orang yang salah," ujar Budi saat rapat bersama Komisi IX, dikutip Rabu (23/11).

Budi juga akan meminta Dewan Pengawas BPJS kesehatan untuk melakukan risk manajemen lebih rinci dan memeriksa siapa saja orang-orang di level seribu teratas. Pendataan seperti ini menurutnya lumrah dilakukan di dunia perbankan.

Dia menilai, pengeluaran BPJS Kesehatan bisa saja dihabiskan untuk pembiayaan bagi masyarakat yang tergolong mampu dalam hal ekonomi. Akibatnya, layanan BPJS Kesehatan terhadap masyarakat miskin tidak merata.

"Seharusnya kita bayar orang yang memang betul-betul tidak mampu sedangkan yang mampu itu harusnya dicover oleh asuransi swasta. Oleh karena itu coverage tidak boleh terlalu tinggi karena kalau terlalu tinggi nanti diambil oleh semua orang kaya," ungkapnya.