Dirut KAI nilai SBY kepala negara peduli kereta api
Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai sebagai kepala negara yang peduli terhadap nasib perkeretaapian di Indonesia. Meskipun, aset-aset negara yang dikelola PT Kereta Api Indonesia (KAI) luput diperhatikan.
Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan mengatakan, selama dua periode memimpin BUMN itu, dia mendapati pemerintah fokus memperbaiki kualitas pelayanan publik.
"Kalau untuk perkeretaapian sendiri yang saya tahu, beliau ini sebagai presiden sangat memperhatikan perkembangan perkeretaapian," ujar Jonan di Jakarta, Rabu (24/4).
-
Bagaimana cara Kementerian ATR/BPN menyelamatkan aset negara? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset
-
Bagaimana aset BLBI dimanfaatkan? 'Lahan yang dilakukan hibah tersebut antara lain diperuntukan sebagai gedung kantor pelayanan, rumah dinas, laboratorium, kampus politeknik negeri, hingga gedung penyimpanan barang bukti,' ujar Hadi dalam acara penyerahan aset eks BLBI di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (5/7).
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Apa yang diabaikan di dunia politik? Penelitian mereka memperlihatkan sikap bermusuhan terhadap kelompok oposisi atau mereka yang pandangan politiknya berbeda menjadi faktor pendorong untuk mengabaikan moral ketika orang berada di ranah politik.
-
Bagaimana Kemenhan RI mengelola kekayaan negara? Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
-
Apa aset terbesar Menteri Trenggono? Secara rinci kekayaan terbesar, Menteri Trenggono berasal dari kepemilikan aset berupa surat berharga sebesar Rp2,2 triliun.
Sayangnya, PT KAI saat ini terlihat harus berjuang sendiri merebut banyak aset negara yang dikuasai oleh pihak swasta. Jonan beralasan bahwa persoalan perebutan aset tersebut tidak harus menjadi urusan pemerintah.
"Kalau tentang aset saya kira tidak masuk dalam target utama ya karena ini rasanya banyak persoalan. Beliau presiden yang concern terhadap perkeretaapian," jelasnya.
Jonan enggan menjawab perihal keterlibatan pihak internal dalam penjualan aset negara yang dikelola PT KAI.
Sebelumnya, Direktur Aset PT KAI Edi Sukmoro menyebut kelambanan proses penyelamatan aset negara disebabkan oleh ketidaksinkronan antara pejabat pemerintah.
"Saya jumpai, diatas membela, temen-temen dibawah enggak nyambung, jangan baik diatasnya tapi bawahnya tidak," jelasnya.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.
Baca SelengkapnyaRieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, jangan sampai negara melihat masyarakat sebagai konsumen untuk seluruh urusan.
Baca SelengkapnyaDirektur Utama KAI, Didiek Hartantyo, menyatakan bahwa pencapaian ini mencerminkan komitmen KAI untuk terus memperkuat tata kelola perusahaan.
Baca SelengkapnyaDalam perkara ini, penyidik KPK telah menetapkan sepuluh orang sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaPihaknya sudah mendapatkan tiga kajian untuk mengakuisisi KCI.
Baca SelengkapnyaDalam aturan tersebut, kuota bahan bakar minyak tertentu jenis minyak solar (gas oil) untuk sarana transportasi darat.
Baca SelengkapnyaMenko AHY tidak menjawab secara gamblang terkait kelanjutan pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Surabaya.
Baca SelengkapnyaJokowi menginginkan kesuksesan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung terulang di proyek pembangunan IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaDiketahui, dalam kasus ini ada 10 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaKemenhub meminta KPK menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Budi Karya.
Baca SelengkapnyaBesaran penjaminan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan PT PII.
Baca Selengkapnya