Dirut LPDB optimis akhir tahun ini apex dana bergulir sudah terbentuk
Merdeka.com - Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Braman Setyo menegaskan di era digitalisasi seperti sekarang ini setiap institusi/perusahaan dituntut harus peka dengan perubahan, mampu berinovasi, dan familiar memanfaatkan teknologi informasi.
Braman mengatakan teknologi informasi menjadi sebuah kewajiban dalam perubahan manajemen modern agar menjadi lebih kompetitif. LPDB-KUMKM sendiri sedang merancang financial technology atau fintech, serta menyiapkan aplikasi berbasis web dan mobile apps untuk pengajuan dana bergulir LPDB supaya lebih efisien dan efektif.
"Yang tidak ingin berubah secara perlahan perusahaannya akan mati berguguran satu demi satu," ujar Braman dalam sambutan pembukaan Focus Group Discussion Dalam Rangka Pembiayaan Syariah di Jakarta, Selasa (17/10).
-
Bagaimana cara membangun koperasi di Indonesia? Setiap warga negara dapat mendirikan sebuah koperasi, baik perorangan maupun yang memiliki badan hukum. Pasalnya, modal usaha koperasi dapat dihasilkan dari seluruh anggota, sehingga beroperasinya usaha ini juga disesuaikan dengan kebutuhan bersama.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Apa tujuan utama dari Kemenkop UKM dalam mendukung Koperasi Jahema Bonsai Sejahtera? 'PPBI salah satu organisasi hobi yang cukup tua, sudah mencapai 44 tahun. Mengelola sebuah organisasi untuk periode waktu panjang agar tetap eksis dan tumbuh bukan hal yang mudah. Ini bisa menjadi modal sosial untuk ditumbuhkembangkan, bahwa hobi bonsai bukan sekadar hobi atau karya seni, tetapi punya nilai ekonomi yang luar biasa,' ucap Teten dalam Musyawarah Nasional PPBI Ke-X 2023 dengan tema ‘Mewujudkan Jati Diri Seni Bonsai Indonesia Melalui Digitalisasi PPBI’ di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (4/11).
-
Apa tujuan utama dari sinergi antara Kanwil BPN Jatim dengan Pemda? Ini dalam rangka mewujudkan Peta Jawa Timur Lengkap. Pencetusan semangat sinergi melalui Pola Trijuang ini sudah dicanangkan sejak 25 September 2020,“
-
Bagaimana Kanwil BPN Jatim meningkatkan sinergi dengan Pemda? Keterbukaan Informasi ini dinilai memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan program-program yang sedang dijalankan. Bukan hanya itu, dukungan dari seluruh pihak terkait juga memegang peranan penting, sehingga di tiap penyelenggaraan sosialisasi, Kementerian ATR/BPN selalu menekankan penguatan sinergi lintas sektor.
-
Apa saja upaya OJK untuk perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis;Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
Terbaru LPDB-KUMKM akan membentuk apex yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas internal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau pembiayaan syariah dan membangun sinergi dengan lembaga lain, serta meningkatkan efektivitas pengawasan. Manfaat apex bagi koperasi antara lain pengelolaan resiko yang lebih baik terutama pengelolaan resiko likuiditas.
"Sebagian mereka bilang bahwa apex itu hanya sekedar wacana, kita buktikan, kita akan declare, akan kita lakukan semuanya pada bulan November atau Desember nanti," papar Braman.
"Kita bangun LPDB sebagai penyedia dana untuk apex itu sendiri. Sudah ada kesiapan di Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang inginkan model apex seperti itu," tandasnya.
Focus Group Discussion (FGD) Direktorat Pembiayaan Syariah LPBD-UMKM ©2017 Merdeka.com
LPDB-KUMKM sebagai satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM dengan tugas utama penyaluran pinjaman/pembiayaan dana bergulir kepada KUMKM sejak tahun 2008. Memasuki usia yang ke-11 tahun, LPDB-KUMKM telah memiliki direktorat pembiayaan syariah yang secara khusus melayani transaksi secara prinsip syariah.
"Saya berharap dengan terbentuknya direktorat pembiayaan syariah ini dapat bersinergi dengan lembaga keuangan syariah dalam membangun perekonomian syariah," kata Braman.
Tahun ini LPDB-KUMKM menargetkan penyaluran dana bergulir sebesar Rp 1,5 triliun. Untuk sektor koperasi sebesar Rp 600 miliar (40 persen), sedangkan bagi UKM sebesar Rp 900 miliar (60 persen).
Hingga akhir September 2017 LPDB-KUMKM telah menyalurkan dana bergulir kepada 4.300 mitranya, dan dimanfaatkan dananya oleh lebih dari 1.014.078 UMKM yang tersebar di Indonesia, dengan total dana yang tersalurkan lebih dari Rp 8,4 triliun, serta mampu menyerap 1,7 juta tenaga kerja.
Di sisi lain, keberhasilan LPDB-KUMKM dalam mengoptimalkan pencapaian kinerja penyalurannya melalui pola pembiayaan syariah yang telah berlangsung sejak tahun 2008 hingga akhir tahun 2016 telah mencapai Rp 1,4 triliun dan ada kecenderungan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM Jaenal Aripin mengatakan, penerapan teknologi oleh LPDB-KUMKM tidak hanya untuk mempermudah proses penyaluran dana bergulir, tetapi juga untuk proses monitoring dan evaluasi (monev) terhadap mitra.
Focus Group Discussion (FGD) Direktorat Pembiayaan Syariah LPBD-UMKM ©2017 Merdeka.com
"Segera kita menterjemahkan keinginan beliau (Braman), maka hari ini akan kita bahas pemanfaatan teknologi bagi pengajuan penyaluran dana bergulir," ucap Jaenal.
Tahun 2017 ini LPDB-KUMKM telah membentuk direktorat pembiayaan syariah yang secara khusus menangani pengajuan pinjaman/pembiayaan dengan pola syariah. Pembentukan direktorat ini guna mengakomodir kebutuhan koperasi dan UKM dalam mendapatkan pembiayaan syariah dari LPDB-KUMKM yang saat ini terus berkembang.
"Direncanakan LPDB-KUMKM di tahun ini dapat melakukan pembiayaan syariah sebesar Rp 450 miliar atau sebesar 30 persen dari portofolio rencana penyaluran tahun 2017 sebesar Rp 1,5 triliun," tutup Jaenal.
Focus Group Discussion Dalam Rangka Pembiayaan Syariah, dihadiri pejabat eselon I dan II pada Kementerian Koperasi dan UKM, dewan pengawas, jajaran direksi, para kepala divisi, kepala bagian dan pegawai di lingkungan LPDB-KUMKM, serta diikuti oleh para pelaku koperasi berbasis syariah seperti Induk Koperasi Syariah, Pusat Koperasi BMT Banten, Perhimpunan BMT, dan Koperasi Syariah Jawa Barat.
FGD ini bertujuan untuk mensosialisasikan program-program strategis LPDB-KUMKM dan pemaparan rencana strategis penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM pola syariah, menghimpun dan membahas berbagai permasalahan, masukan dan saran dengan mitra khususnya KSPPS/KBMT dan BPRS dalam mengakses pembiayaan LPDB-KUMKM, menyusun rancangan draft petunjuk teknis dan prosedur operasional penyaluran pembiayaan dengan pola syariah. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
LPIP diperlukan dalam mendukung Lembaga Jasa Keuangan mengoptimalkan perangkat penilaian kelayakan kredit yang komprehensif.
Baca SelengkapnyaPenandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Direktur Utama bankjatim Busrul Iman dan Direktur Utama Bank Lampung Presley Hutabarat.
Baca SelengkapnyaRoadmap Penguatan BPD 2024-2027 difokuskan pada empat pilar utama yang dirancang untuk mengoptimalkan peran BPD.
Baca SelengkapnyaDiharapkan setiap TPAKD dapat memiliki unit-unit Pusat Literasi dan Inklusi Keuangan yang tersebar, terdekat, dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Baca SelengkapnyaNawacita Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Baca SelengkapnyaIndustri perbankan syariah telah menunjukk.an kinerja dan ketahanan yang baik termasuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi
Baca SelengkapnyaLPS menargetkan punya gedung baru di IKN saat upacara 17 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaLKM memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga kestabilan ekonomi di pedesaan.
Baca SelengkapnyaOJK resmi meluncurkan roadmap pengembangan dan penguatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.
Baca SelengkapnyaOJK bersama DSN-MUI menyelenggarakan Kegiatan Pertemuan Tahunan (Ijtima Sanawi) DPS 2023.
Baca SelengkapnyaOtoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 2024-2028.
Baca SelengkapnyaKeberhasilan implementasinya bergantung pada kerjasama yang erat antara.
Baca Selengkapnya