Dirut Pelni bicara perkembangan tol laut ala Presiden Jokowi

Merdeka.com - Salah satu yang menjadi konsentrasi pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah beroperasinya tol laut. Banyak orang yang salah sangka memaknai tol laut seperti apa. Bahkan ada yang menganggap tol laut adalah membangun jalan tol di atas laut.

Kepada tim merdeka.com, Direktur Utama PT Pelni menggambarkan secara gamblang proyek tol laut yang saat ini sedang mereka kerjakan. Tol laut tidak seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang. Melainkan berfungsi untuk mengurangi disparitas harga yang mencolok di daerah-daerah terpencil Indonesia dengan di pusat-pusat kota dengan memanfaatkan jalur laut.

"Kalau tol laut yang dikerjakan Pelni itu didasari oleh Perpres (Peraturan Presiden) 106 November 2015. Jadi Perpres itu dasarnya untuk mengurangi disparitas harga di daerah terpencil terluar. Itu dasarnya lagi barang-barang apa yang diangkut oleh Perpres itu sesuai dengan Perpres 71: barang pokok dan barang penting. Barang pokok dan penting itu ada sekitar 18 item," kata Dirut Pelni, Elfien Guntoro, belum lama ini.

Di dalam Perpres tersebut, diturunkan lagi ke Permen (Peraturan Menteri) dan juga SK dari Dirjen Kementerian Perhubungan. Intinya adalah untuk mengurangi disparitas harga, atau paling tidak Pelni ditugaskan melayari rute-rute yang ditetapkan Dirjen secara regular liner services atau dengan jadwal tetap. "Awalya dari Jawa keluar Jawa, karena memang sentral produksi kita 80 persen ada di Jawa. Itu yang dikerjakan Pelni dan Alhamdulillah sampai November-Desember ini kapasitas yang diperoleh untuk ke arah timur itu sudah meningkat, bahkan ada yang lebih dari 100 persen. Kenapa lebih 100 persen? Karena ada transitment dari Surabaya, Makassar ke Papua," papar Elfien.

Sedangkan untuk tol laut ke arah Natuna, PT Pelni menggunakan kapal yang cukup besar dengan daya angkut 2.400 ton. Tapi diakui Elfien, sebenarnya Pulau Natuna kebutuhannya hanya 500 ton perbulan. Di sana juga belum tersedia transportasi, gudang dan sarana prasarana lainnya. Kalau membawa barang lebih dari 500 ton, susah mencari tempat menyimpannya, serta siapa yang akan mengonsumsinya.

"Kemarin kita kerja sama dengan Sinergi BUMN, RRI, Pelindo kita juga bawa enggak bisa banyak, karena kita sandar di pelabuhan yang bukan pelabuhan kotanya. Nah itu jauh dari kota itu (tujuan), barang juga mesti dibawa ke sana. Jadi kapal kita itu memang terisi maksimal 500 ton."

Dirut Pelni Elvin Goentoro ©2016 Merdeka.com

"Memang kelihatannya tidak sesuai. Karena kalau kita ke sana lima bulan terakhir ini, kapal tidak bisa masuk ke sana, karena kapal kecil tidak mungkin menjangkau pulau terluar, ombaknya tinggi. Akibatnya, kapal tidak bisa masuk sampai sebulan, beras sulit di sana. Kita ingin ada kapal yang bisa menembus ke sana, karena kapal besar yang dibutuhkan," imbuh Elfien.

Sebenarnya tol laut ini juga sudah ada di pemerintahan sebelumnya, baik zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atau pun Presiden-presiden yang lain. Namun karena pemerintahan Presiden Jokowi saat ini sangat konsen di bidang kemaritiman, sehingga tol laut menjadi prioritas dan menjadi program unggulan. Pemberitaan pun lebih gencar.

"Secara umum tol laut itu harusnya konektivitas antar pulau semua harus tol laut. Contohnya PT Pelni punya 26 kapal penumpang yang memang mengarungi di seluruh kepulauan. Dia singgah di 96 pelabuhan untuk kapal penumpang kita. Itu kita mulai tahun ini ditugasi juga 46 kapal perintis yang menyinggahi 301 pelabuhan. Terus kita juga ada 6 kapal ternak, itu juga bagian dari tol laut. Semua kalau terkonektivitas itu suatu rangkaian tol laut. Kalau melihat peta trayek kita ini satu-satunya terbesar di dunia."

Untuk saat ini, lanjut Elfien, sedang digarap dengan Kementerian BUMN istilahnya "Rumah Kita" atau pusat logistik dari BUMN. Di sana ada Pelindo, Bulog, Pelni dan beberapa yang lain, tujuannya untuk menyiapkan pusat-pusat logistik yang bisa dibawa untuk mengisi kapal-kapal. "Memang kalau ke arah timur, itu sudah cukup bagus, tetapi yang kita target adalah kembalinya. Kembalinya dari timur itu memang tidak ada sentral produksi. Apa yang dibawa? Sampai saat ini yang dibawa garam, rumput laut, ikan. Ini yang masih kita petakan terus, hasil daerah apa yang kita bawa. Nah ini untuk mengisi load factor kita apa yang dibawa baliknya."

Perlu diketahui, bahwa logistik hanya sekitar 20 persen untuk transportasi lautnya. Sebanyak 30-an persen itu ada di pelabuhan. 50 Persen ada di interland. Sedang saat ini Pelni sedang mengembangkan bahwa kapal-kapal Pelni sampai ke Timika, Papua. Dari Timika kalau mau dibawa ke Wamena yang di pegunungan harus lewat udara. Sementara dari pelabuhan Timika ke bandara 47 km jaraknya. Nah harus disiapkan kendaraan di sana. Pelni mengharapkan juga tidak hanya tol laut yang sea way, antara pelabuhan ke pelabuhan. Kontainer-nya juga harus dilihat, kalau bisa end to end.

"Ini yang sedang kita usulkan ke pemerintah perbaikan Perpres tadi, itu isinya sea way, pelabuhan ke pelabuhan, supaya bisa end to end. Berarti ada apa? Ada intermoda. Ini sedang kita garap dan dirapatkan di kelembagaan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan, dan semua sudah menyiapkan ke sana semua," harapnya.

Elfien mengharapkan pemerintah menciptakan ekonominya pemerataan. Jadi perlu ada pengembangan-pengembangan, sentral-sentral produksi di luar Jawa. Supaya ada keseimbangan. "Tapi sebelum itu paling tidak barang pokok ini harus bisa dinikmati yang sama oleh rakyat timur. Kalau itu adalah tugas pemerintah yaitu harus intervensi. Kalau enggak, itu undang-undang mengatakan itu. Ada juga PP, peningkatan daerah tertinggal. Ini yang harus kita pakai. Jadi sandang pangan papan itu bisa terdistribusi dengan baik," harap Elfien.

Elfien menampik dugaan saat ini tol laut kurang diminati lantaran banyaknya biaya yang harus dikeluarkan. Justru sebaliknya, saat ini banyak pihak yang berlomba-lomba ikut berpartisipasi mengembangkan tol laut.

"Kata siapa? Dulu kita mati-matian set-up bikin survei, bikin trayek pelabuhan. Kita enggak asal bikin trayek. Pelabuhannya seperti apa, alurnya seperti apa, bisa sandar atau tidak, itu kan butuh survei. Dulu, tiga bulan awal belum full, sekarang sudah. Kenapa? karena tarifnya disubsidi. Karena apa? Karena barang pokok itu harus sampai di sana, jangan sampai mahal. Dengan adanya tol laut harga punya swasta turun, selama ini tidak natural, itu yang jadi permasalahan. Sekarang semua swasta minta punya jatah untuk itu. Yang memulai ini yang berat. Semuanya ini kita mati-matian bantu pemerintah, bisa membantu barang-barang itu bisa sampai ke daerah timur," ungkapnya.