Dirut Pertamina Bicara Besaran Subsidi & Kompensasi BBM Rp267 T
Merdeka.com - Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati buka-bukaan terkait anggaran yang sebenarnya dibayarkan pemerintah untuk mengkompensasi dan mensubsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Dia menyebut subsidi energi Rp502,4 triliun sebagian besar digunakan untuk membuat harga BBM bersubsidi lebih terjangkau dari nilai keekonomiannya.
"Rp502,4 triliun ini sebenarnya gabungan dari BBM, LPG dan listrik," kata Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VI DPR-RI, Jakarta, Kamis (8/9).
Nicke menjelaskan, subsidi yang diterima Pertamina untuk BBM sebesar Rp14,6 triliun. Sedangkan untuk kompensasi sebesar Rp252 triliun.
-
Bagaimana Pertamina menentukan harga BBM non subsidi? Harga BBM non subsidi bersifat fluktuatif, sehingga Pertamina melakukan evaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendistribusikan BBM subsidi? Pertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah tersebut, dan melalui PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading, Pertamina akan memastikan distribusi energi bersubsidi di tahun 2024 dapat menjangkau masyarakat kurang mampu di seluruh pelosok negeri dengan harga terjangkau.
-
Apa tugas Pertamina terkait subsidi energi? Pertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah menyalurkan subsidi energi 2024 tepat sasaran.
-
Mengapa Pertamina turunkan harga BBM? 'Harga BBM nonsubsidi setiap bulannya per tanggal 1 mengalami penyesuaian harga pasar, namun dapat kita sampaikan bahwa harga BBM Pertamina paling kompetitif untuk menjaga daya beli masyarakat,' ucap VP Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso.
-
Kenapa Pertamina turunkan harga BBM? Adapun harga BBM non subsidi bersifat fluktuatif, sehingga Pertamina melakukan evaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.
-
Kapan Pertamina menyalurkan subsidi energi? Pertamina mendapat tugas menyalurkan BBM Bersubsidi untuk Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Minyak Tanah dengan kuota 0,5 Juta Kilo Liter (KL), JBT Minyak Solar dengan kuota 17,8 Juta KL, dan LPG Tabung 3 Kg sebesar 8,03 Juta Metric Ton (MT).
"Jadi untuk BBM sendiri kompensasi dan subsidi ini Rp267 triliun dari Rp502 triliun," kata Nicke.
Sementara itu, anggaran untuk subsidi LPG gas kilogram sebesar Rp134,8 triliun. Sisanya sekitar Rp100,6 triliun digunakan untuk mensubsidi listrik.
"LPG itu Rp134,8 triliun, sisanya listrik Rp100 triliun," kata dia.
Pemerintah Keluarkan Anggaran Subsidi Energi Rp502,4 Triliun
Sebagai informasi, dalam banyak kesempatan pemerintah menyebut telah menganggarkan Rp502,4 triliun untuk mensubsidi BBM, LPG dan listrik. Anggaran tersebut dinilai sudah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berulang kali menyinggung soal anggaran subsidi yang terus membengkak hingga Rp502 triliun. Ini terjadi karena mahalnya harga energi dunia dan nilai tukar Rupiah yang melemah atau tidak seperti yang direncanakan pemerintah dalam APBN 2022.
"Perlu kita ingat subsidi terhadap BBM sudah terlalu besar dari Rp170 (triliun) sekarang sudah Rp502 triliun, negara mana pun tidak akan kuat menyangga subsidi sebesar itu, tapi alhamdulilah kita sampai saat ini masih kuat ini yang perlu kita syukuri," kata Jokowi beberapa waktu lalu.
Kata Sri Mulyani
Hal senanda juga diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam banyak kesempatan. Bahkan dia menyebut jatah subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan cukup sampai akhir tahun.
"Dengan harga BBM minyak dunia yang terus menerus tinggi, Rp502 triliun, diperkirakan akan habis dan masih belum mencukupi," kata Menteri Sri Mulyani dalam Rapat bersama Badan Anggaran DPR-RI di Kompleks DPR-MPR, Jakarta, Selasa (23/8).
Begitu juga dengan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. Dia menyebut tahun ini pemerintah telah mengalokasikan dana hingga Rp502 triliun hanya untuk menahan kenaikan harga BBM dari harga keekonomiannya.
Mewakili Presiden Joko Widodo dia pun meminta masyarakat memahami kondisi keuangan negara terkait subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah tidak bisa lebih lama menahan kenaikan harga BBM di tingkat konsumen karena harga minyak dunia terus meroket.
"Pak Jokowi mengerti rakyat di bawah, tapi sebagai rakyat kita harus mengerti keuangan negara," ungkap Bahlil dalam acara Pemberian NIB untuk Pelaku UMK Perseorangan di DIY, Yogyakarta, Selasa (23/8).
Bahlil mengatakan, jika pemerintah terus menekan harga BBM, anggaran subsidi bisa jebol hingga Rp600 triliun. Sementara itu pendapatan negara tahun ini diperkirakan sebesar Rp2.350 triliun.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pembayaran Rp132,44 triliun tersebut merupakan pembayaran untuk Dana Kompensasi TW I-III 2023.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah mengimpor BBM hingga Rp251 triliun sepanjang 2019-2023.
Baca SelengkapnyaUntuk subsidi dan kompensasi energi disiapkan pagu sebesar Rp394,3 triliun, tumbuh 17,8 persen dari pagu 2024 yang sebesar Rp334,8 triliun
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran menjelaskan isu pemangkasan subsidi BBM untuk makan siang gratis.
Baca SelengkapnyaHarga minyak mentah dunia terus menunjukan tren pelemahan hingga USD74,5 per barrel. Meski demikian, penurunan itu tidak diikuti oleh harga BBM Pertamina.
Baca SelengkapnyaNantinya, jika BBM jenis Pertalite dibatasi, maka pemerintah akan mensubisidi BBM jenis Pertamax.
Baca SelengkapnyaKemudian, Pertamax Turbo sebelumnya Rp15.500 per liter kini menjadi Rp15.350 per liter.
Baca SelengkapnyaPemerintah dan Pertamina telah menandatangani Kontrak Subsidi Energi 2024.
Baca SelengkapnyaDi awal tahun baru ini semua BBM Pertamina non subsidi terpantau mengalami penurunan.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran tersebut disiapkan demi menjaga stabilitas harga energi.
Baca SelengkapnyaPer 1 September 2023 semua BBM non subsidi mengalami kenaikan.
Baca SelengkapnyaPertamina tetap mempertahankan performa keuangan meskipun menghadapi dinamika pasar.
Baca Selengkapnya