Diserahkan Jokowi, Baru 9 Kementerian dan Lembaga Menerima DIPA 2022
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo secara simbolis menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian dan lembaga di Istana Negara, Jakarta Pusat. DIPA tahun 2022 hanya diberikan kepada 9 kementerian dan lembaga karena telah memenuhi syarat.
"Hari ini ada 9 kementerian dan lembaga yang mendapatkan DIPA secara simbolis," Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/11).
Beberapa syarat untuk mendapatkan DIPA antara lain memiliki program kegiatan mengarah pada pemulihan ekonomi nasional, mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan. Lalu memprioritaskan program-program di tahun 2022 dan memiliki penganggaran kinerja.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa program unggulan Presiden Prabowo di tahun 2025? 'Bagi Presiden Prabowo tidak ada pilihan lain selain menggebrak melalui intervensi preventif demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pemeriksaan Kesehatan Gratis merupakan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto di tahun 2025,' kata Dedek Prayudi.
-
Mengapa Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di Indonesia? Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di sektor ekonomi masa depan seperti transisi energi dan juga ekonomi digital.
-
Apa fokus kebijakan pangan Jokowi? Kebijakan pangan dan pertanian pada era Jokowi secara umum sudah relatif bagus. Dari sisi produksi juga sudah dilakukan diversifikasi sumber, termasuk food estate dan pemberdayaan lahan rawa.
Ada 7 kementerian yang mendapatkan DIPA yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian. Sementara itu hanya 2 lembaga pemerintah yang mendapatkan DIPA tahun 2022.
Sri Mulyani mengatakan selama 2 tahun terakhir, instrumen APBN telah diarahkan untuk penangan pandemi Covid-19 dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Khususnya APBN tahun 2021 yang dirancang mengantisipasi penyebaran Covid-19 dan meneruskan kebijakan countercylical. Namun tetap menjaga risiko dan keberlanjutan fiskal.
"Kita tetap memperhatikan risiko dan suistenable fiskal dalam jangka menengah dan panjang," kata dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Prabowo Subianto menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku sudah berkali-kali menyampaikan WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan baik.
Baca SelengkapnyaProyeksi kinerja APBN 2025 berdasarkan kondisi ekonomi yang dinamis.
Baca SelengkapnyaLaporan tersebut mengungkapkan berbagai temuan dan upaya perbaikan tata kelola keuangan negara selama semester pertama tahun 2024.
Baca SelengkapnyaDalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.
Baca SelengkapnyaKemenhub menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI
Baca SelengkapnyaRestrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat.
Baca SelengkapnyaTahun Anggaran 2023 akan ditutup beberapa minggu lagi.
Baca SelengkapnyaPenilaian kinerja PTSP dan PPB ini diterapkan terhadap pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten.
Baca SelengkapnyaRAPBN 2025 harus memperhatikan program presiden terpilih 2024-2029.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.
Baca SelengkapnyaBPK mengapresiasi upaya LKPP untuk senantiasa menjaga kualitas pelaporan keuangan LKPP.
Baca Selengkapnya