Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Diserahkan Jokowi, Baru 9 Kementerian dan Lembaga Menerima DIPA 2022

Diserahkan Jokowi, Baru 9 Kementerian dan Lembaga Menerima DIPA 2022 Jokowi. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo secara simbolis menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian dan lembaga di Istana Negara, Jakarta Pusat. DIPA tahun 2022 hanya diberikan kepada 9 kementerian dan lembaga karena telah memenuhi syarat.

"Hari ini ada 9 kementerian dan lembaga yang mendapatkan DIPA secara simbolis," Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/11).

Beberapa syarat untuk mendapatkan DIPA antara lain memiliki program kegiatan mengarah pada pemulihan ekonomi nasional, mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan. Lalu memprioritaskan program-program di tahun 2022 dan memiliki penganggaran kinerja.

Ada 7 kementerian yang mendapatkan DIPA yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian. Sementara itu hanya 2 lembaga pemerintah yang mendapatkan DIPA tahun 2022.

Sri Mulyani mengatakan selama 2 tahun terakhir, instrumen APBN telah diarahkan untuk penangan pandemi Covid-19 dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Khususnya APBN tahun 2021 yang dirancang mengantisipasi penyebaran Covid-19 dan meneruskan kebijakan countercylical. Namun tetap menjaga risiko dan keberlanjutan fiskal.

"Kita tetap memperhatikan risiko dan suistenable fiskal dalam jangka menengah dan panjang," kata dia.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Ekspresi Prabowo Terima Laporan IHPS I 2024 Dari BPK: Sersan, Serius Tapi Santai!
VIDEO: Ekspresi Prabowo Terima Laporan IHPS I 2024 Dari BPK: Sersan, Serius Tapi Santai!

Presiden Prabowo Subianto menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun

Baca Selengkapnya
Pemerintah Pusat Raih Opini WTP, Jokowi Tegaskan Bukan Prestasi tapi Kewajiban
Pemerintah Pusat Raih Opini WTP, Jokowi Tegaskan Bukan Prestasi tapi Kewajiban

Jokowi mengaku sudah berkali-kali menyampaikan WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan baik.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani: Proyeksi Penerimaan Negara Tembus Rp3.000 Triliun
Sri Mulyani: Proyeksi Penerimaan Negara Tembus Rp3.000 Triliun

Proyeksi kinerja APBN 2025 berdasarkan kondisi ekonomi yang dinamis.

Baca Selengkapnya
BPK Laporkan Tata Keuangan Negara Semester I 2024 ke Prabowo, 4 Kementerian Diganjar Opini Wajar Dengan Pengecualian
BPK Laporkan Tata Keuangan Negara Semester I 2024 ke Prabowo, 4 Kementerian Diganjar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Laporan tersebut mengungkapkan berbagai temuan dan upaya perbaikan tata kelola keuangan negara selama semester pertama tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta Raih Opini WTP Atas Laporan Keuangan 2023, Ini Catatan BPK
Pemprov DKI Jakarta Raih Opini WTP Atas Laporan Keuangan 2023, Ini Catatan BPK

Dalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.

Baca Selengkapnya
Laporan Keuangan Kemenhub di Mata BPK, Rekor 10 Tahun Berturut-Turut
Laporan Keuangan Kemenhub di Mata BPK, Rekor 10 Tahun Berturut-Turut

Kemenhub menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Rombak Rencana Anggaran untuk Akomodasi Kementerian dan Lembaga Baru
Sri Mulyani Rombak Rencana Anggaran untuk Akomodasi Kementerian dan Lembaga Baru

Restrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ingatkan Kementerian Lembaga Kejar Target Penyerapan Anggaran: Tinggal 2 Minggu Lagi
Jokowi Ingatkan Kementerian Lembaga Kejar Target Penyerapan Anggaran: Tinggal 2 Minggu Lagi

Tahun Anggaran 2023 akan ditutup beberapa minggu lagi.

Baca Selengkapnya
D'TALKS: Prof Tirta
D'TALKS: Prof Tirta "Banyak Investasi Masuk Penyerapan Tenaga Kerja Maksimal, Hidup Masyarakat Meningkat"

Penilaian kinerja PTSP dan PPB ini diterapkan terhadap pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten.

Baca Selengkapnya
Kumpulkan Menteri, Jokowi Minta RAPBN 2025 Mulai Disiapkan untuk Presiden Terpilih
Kumpulkan Menteri, Jokowi Minta RAPBN 2025 Mulai Disiapkan untuk Presiden Terpilih

RAPBN 2025 harus memperhatikan program presiden terpilih 2024-2029.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Pemda Tak Banyak Program: APBN APBD Jangan Diecer-Ecer ke Dinas
Jokowi Minta Pemda Tak Banyak Program: APBN APBD Jangan Diecer-Ecer ke Dinas

Jokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.

Baca Selengkapnya
LKPP Kembali Raih Opini WTP Dari BPK
LKPP Kembali Raih Opini WTP Dari BPK

BPK mengapresiasi upaya LKPP untuk senantiasa menjaga kualitas pelaporan keuangan LKPP.

Baca Selengkapnya