Disokong konglomerat, Prabowo-Jokowi hindari debat pajak

Merdeka.com - Debat calon presiden kedua digelar Komisi Pemilihan Umum tadi malam, Minggu (16/6), berjalan antiklimaks bagi ekonom. Baik Prabowo Subianto maupun Joko Widodo minim sekali membahas strategi mengelola sumber penerimaan negara utama.

Tak lama setelah debat lima sesi diakhiri, Anggota Komite Ekonomi Nasional Aviliani menilai pertarungan gagasan dua capres tidak lengkap. "Cukup mengherankan, tidak ada pembicaraan mengenai pajak," ujarnya.

Demikian pula penilaian Direktur  Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati. Nihilnya adu gagasan menggenjot setoran ke kas negara membuat publik sulit mengukur janji masing-masing capres.

Padahal, Prabowo dan Jokowi banyak mengumbar target di bidang perekonomian yang cukup ambisius. Sumber dana program-program bombastis kedua capres jadi diragukan.

"Dua-duanya sama kalau soal penerimaan negara. Pak Jokowi menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa sampai 7 persen, dengan cara apa? Perbaikan sistem seperti apa? Sedangkan Pak Prabowo menyinggung kebocoran anggaran, tapi yang dia maksud itu bukan kebocoran pajak, melainkan penerimaan dari sumber daya alam," kata Enny kepada merdeka.com.

Indef lebih jauh melihat ada kepentingan konglomerasi di balik dua capres, sehingga debat terkesan menghindari bahasan teknis mengenai pajak. Partai Gerindra yang mengusung Prabowo didukung lingkaran koalisi penuh pengusaha. Kondisi tak jauh beda juga dialami PDIP yang mengelola gerbong dukungan Jokowi. Beberapa pengusaha kaya raya menjadi ketua partai koalisi maupun aktif sebagai tim sukses.

"Para tim sukses yang duduk di ruangan debat itu wajib pajak tertinggi semua. Bahkan ada pendukung calon yang kita tahu banyak sekali kasus pajaknya. Saya yakin karenanya isu ini tidak diangkat," kata Enny.

Indef adalah lembaga kajian ekonomi independen yang berkukuh meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan segera menetapkan pajak progresif pada konglomerat. Skemanya, wajib pajak perorangan dengan penghasilan lebih dari Rp 5 miliar per tahun, harus dikenai pajak hingga 40 persen. Kalau perlu, otoritas pajak fokus menagih nama-nama miliarder di Tanah Air yang masuk daftar majalah Forbes.

Orang-orang kaya di Indonesia menikmati skema pajak final yang banyak disediakan pemerintah. Padahal miliarder tidak mendapat penghasilan dari gaji bulanan yang biasa dikenai pajak penghasilan (PPh), melainkan dari pasar modal (dividen), serta capital gain lain yang mendapat kebijakan pajak final.  Sementara pajak final itu selalu lebih rendah dari rate tertinggi PPh, yang bisa mencapai 35 persen.

Selain pajak progresif bagi konglomerat untuk menggenjot penerimaan, capres terpilih nanti menurut Enny, wajib mengatasi kebocoran penerimaan.  

"Sampai hari ini 70-an persen PPh masih dari korporasi, dari wajib pajak perorangan hanya sekitar 30-an persen. Artinya itu mudah dipetakan. Apalagi orang-orang yang tidak bekerja di sektor formal hampir pasti tidak ada yang bayar pajak, tapi kok penerimaan rendah? Sudah pasti karena kebocoran," urainya.

Tahun lalu, Per 31 Desember 2013 penerimaan negara yang bersumber dari pajak hanya Rp 1.071,1 triliun, kurang Rp 76,3 triliun dari target pemerintah. Akibat lesunya sektor pajak pada 2013, rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia cuma mencapai 11,4 persen, turun dibanding 2012 sebesar 12,2 persen.

Lepas dari anjloknya penerimaan, pajak masih merupakan penyumbang 70 persen APBN. Dalam Rancangan APBN Perubahan 2014, Ditjen Pajak malah diminta DPR meningkatkan performa. Pendapatan negara sepanjang tahun ini ditarget naik mencapai Rp 1.635,38 triliun, dari awalnya Rp1.597,7 triliun. (mdk/ard)