Disuntik modal Rp 1 triliun, Perumnas prioritas bikin Rusunami
Merdeka.com - Perusahaan Umum Perumahan Nasional atau Perum Perumnas bakal memanfaatkan dana suntikan modal pemerintah sebesar Rp 1 triliun untuk pembangunan hunian sederhana. Itu ditujukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Direktur Utama Perum Perumnas Himawan Arif Sugoto mengakui penyertaan modal negara yang sudah dicairkan pada Desember lalu belum terpakai. Sebab, pihaknya masih mematangkan rencana proyek.
"Belum ada yang tersalurkan, tapi kami sudah bikin daftar ajuan awal proyek, masih ada beberapa revisi. Kalau bisa Maret sudah selesai," kata Himawan kepada wartawan di Teluk Jambe, Karawang, Rabu (24/2).
-
Kenapa PNM bantu nasabah punya hunian layak? Dari 14,6 juta nasabah PNM di seluruh Indonesia, tidak sedikit dari mereka yang belum memiliki hunian layak. Dikarenakan akses dan biaya yang cukup terbatas menjadikan rumah yang ditinggalinya sangat sederhana.
-
Bagaimana PNM bantu nasabah dapat hunian layak? PNM bekerja sama dengan Sarana Multifungsi Finansial (SMF) (Persero) untuk menyalurkan dukungan affordable housing bagi nasabah yang sudah diuji kelayakannya.
-
Kenapa PBI BPJS penting untuk warga miskin? PBI BPJS dibiayai oleh anggaran pemerintah, baik dari tingkat pusat maupun daerah, sehingga program ini dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
-
Siapa yang menghuni pemukiman? Analisis genetik pada tulang manusia yang digali menunjukkan hubungan erat antara penduduk pemukiman ini dengan kelompok lain di China selatan dan Asia Tenggara.
-
BUMN dan BUMS punya tujuan apa? BUMS sendiri didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
-
Bagaimana BNI membantu akses perumahan? Terlebih, Ringkas memiliki pendekatan inovatif terhadap pembiayaan perumahan secara digital, sehingga meningkatkan aksesibilitas terhadap program BNI Griya.
Dari dana Rp 1 triliun, kata Himawan, sebanyak Rp 700 miliar bakal digunakan sebagai modal konstruksi. Sementara sisanya, Rp 300 miliar, untuk membeli lahan.
"Semuanya untuk MBR baik landed (rumah tapak) maupun vertikal (rumah susun)," katanya.
Lokasi pembangunan difokuskan di Jawa timur dan Jawa barat. Prioritas utama pembangunan rumah susun milik (Rusunami) lantaran bisa menampung banyak orang.
"Sudah ada lahan di Malang 40 hektar dan Bogor 10 hektar, sebagian memang buat rusunami. Kalau di total yang PMN tahun 2016 ada lebih dari 14 proyek," ujarnya.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebanyak 1 juta unit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dan 2 juta unit untuk masyarakat di pedesaan.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan memberikan insentif pajak sektor properti.
Baca SelengkapnyaPerusahaan pelat merah ini butuh suntikan dana dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) untuk menopang program milik Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Baca SelengkapnyaAnggota TPN Ganjar-Mahfud Achmad Baidowi membocorkan salah satu program unggulan Ganjar-Mahfud di pilpres 2024
Baca SelengkapnyaDengan stimulus pemerintah tersebut, semakin banyak masyarakat Indonesia dapat memiliki hunian sendiri sehingga menekan angka backlog.
Baca SelengkapnyaTarif sewa Rusun Pasar Rumput diturunkan dari Rp 3,5 juta per bulan menjadi mulai Rp 1,1 juta - Rp 2,250 juta per bula
Baca SelengkapnyaMenurut dia, usulan suntikan moda negara Rp1,89 triliun ini sangat dibutuhkan untuk pembiayaan 166 ribu unit rumah target pemerintah pada 2024.
Baca SelengkapnyaMenteri Perumahan turut meminta pihak swasta turut berkontribusi menyumbangkan sedikit aset untuk pembangunan rumah bagi warga berpenghasilan rendah.
Baca SelengkapnyaInsentif ini juga bakal mendorong pencapaian target pertumbuhan kredit di Bank.
Baca SelengkapnyaAngka kebutuhan rumah (backlog) di Indonesia didominasi dua kelompok. Kelompok pertama yang mencapai 2,2 juta keluarga.
Baca SelengkapnyaPrabowo-Gibran Janjikan Rumah Murah buat Milenial, Begini Strateginya
Baca SelengkapnyaKementerian BUMN juga bakal mengusulkan untuk memberikan keringanan bunga bagi kelompok masyarakat yang berhak mendapat KPR subsidi.
Baca Selengkapnya