Disuruh Jokowi berhemat, 5 menteri ini malah minta tambahan anggaran

Merdeka.com - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tengah gencar-gencarnya mengencangkan ikat pinggang dengan menghemat anggaran. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah mengeluarkan surat edaran tentang peningkatan efektivitas dan efisiensi aparatur negara.

Di dalamnya berisi instruksi penghematan anggaran belanja barang dan belanja pegawai, penghematan dilakukan dengan cara membatasi perjalanan dinas, membatasi kegiatan rapat di luar kantor dengan memaksimalkan penggunaan ruang rapat kantor dengan memaksimalkan penggunaan ruang rapat kantor, membatasi pengadaan barang/jasa baru sesuai dengan kebutuhan, dan mendayagunakan fasilitas kantor atau memanfaatkan fasilitas kantor instansi lain.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengakui, saat ini kabinet kerja sedang melakukan penghematan besar-besaran anggaran negara. Termasuk ke pemerintah daerah dan perusahaan BUMN.

Saat pertemuan dengan para Gubernur seluruh Indonesia beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo meminta semua kementerian dan lembaga memangkas anggaran kegiatan nonprioritas. Salah satunya anggaran perjalanan dinas dan rapat yang mencapai Rp 41 triliun pada 2015.

Meski 'sang bos' sudah menginstruksikan penghematan sejumlah kementerian ini tetap meminta penambahan anggaran. Penambahan anggaran diharapkan dapat diikuti dengan tanggung jawab pemanfaatan produktif.

Apa saja kementerian yang meminta penambahan anggaran? Berikut merdeka.com mencoba merangkumnya untuk pembaca.

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) pimpinan Puan Maharani

Puan Maharani meminta tambahan anggaran dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 149 miliar. Tambahan anggaran ini disebut akan digunakan untuk program revolusi mental. Namun, Puan tidak menjelaskan secara detail apa agenda program revolusi mental.Dalam perubahan anggaran ini, Puan mengajukan tambahan anggaran untuk program koordinasi pengembangan kebijakan sebesar Rp 19 miliar, dari pagu dalam APBN 2015 sebesar Rp 153,3 miliar, menjadi Rp 172,3 miliar.Dia menyebutkan penambahan anggaran tersebut adalah untuk program revolusi mental. Sementara itu, anggaran tambahan lain juga untuk program komunikasi publik, di mana didalamnya juga terdapat program revolusi mental, diusulkan ditambah Rp 130 miliar."Program komunikasi publik ini akan dilakukan kementerian teknis Kemenkominfo, alokasi yang diharapkan Rp 130 miliar. Sehingga kami mengusulkan sebanyak Rp 149 miliar tersebut dalam APBN-P," ucap Puan dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (10/2).Selain itu Puan menyebut program manajemen dan pelaksanaan dukungan teknis tidak mengalami perubahan, atau tetap dari yang dipagukan dalam APBN 2015 sebesar Rp 142,5 miliar.

Kementerian PDTT pimpinan Marwan Jafar

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KPDTT) meminta tambahan anggaran sebesar Rp 80 triliun dalam APBN Perubahan 2015. Itu untuk pembangunan desa tertinggal, daerah perbatasan dan pulau terluar Indonesia.Hal tersebut diungkapkan Staf khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi Syaiful Huda, Jakarta, Senin (5/1).Namun, Syaiful mengatakan anggaran tersebut belum bisa menutupi seluruh kebutuhan daerah tertinggal."Itu saja meng-cover sangat minim," tuturnya. "Itu hanya untuk irigasi, belum untuk jalan."Dia menambahkan, anggaran Rp 80 triliun yang diajukan pihaknya diperkirakan hanya mampu menjangkau sebanyak 5.000 desa dari target 23.000 desa dalam setahun."Kurang lebih hanya bisa menjangkau 5.000 desa dari 23.000 desa yang ditargetkan. Kita prioritaskan kemungkinan kita hanya bisa ambil sekitar 5-6 provinsi."

Kemenhub pimpinan Ignasius Jonan

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meminta tambahan anggaran sebesar Rp 27 triliun tahun depan. Jika disetujui, maka anggaran Kementerian Perhubungan dalam APBN Perubahan 2015 menjadi sebesar Rp 71 triliun.Mengingat, Kemenhub sudah terlebih dulu mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 44 triliun dalam APBN 2015."Itu (rincian tambahan) nanti saja ya," kata Ignasius Jonan.

Kementerian ESDM pimpinan Sudirman Said

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan meminta tambahan anggaran Rp 1,3 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Dana tambahan ini akan digunakan untuk membangun listrik di daerah terluar dan perbatasan Indonesia.Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman mengatakan, dalam APBN 2015 sektor kelistrikan mendapat anggaran Rp 3,86 triliun. Jika ditambah Rp 1,3 triliun maka total anggaran dalam APBN-P 2015 mencapai Rp 5,3 triliun."Jadi nanti totalnya Rp 5,3 triliun, tambahan APBN-P kita ajukan Rp 1,3 triliun," ucap Jarman, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/1).Dalam data yang dipaparkan Jarman, dana Rp 3,86 triliun dibagi menjadi beberapa kebutuhan. Pertama adalah Rp 2,5 triliun untuk listrik desa, pembangunan transmisi Rp 1,7 triliun dan operasi instansi Rp 200 miliar.Sedangkan, tambahan anggaran yang diajukan Rp 1,3 triliun tersebut, untuk melistriki wilayah terdepan dan perbatasan, terdiri dari Rp 1 triliun untuk bangun pembangkit dan Rp 300 miliar untuk pembangunan infrastruktur pendukung."APBN-P tambahan Rp 1,3 triliun, Rp 1 triliun untuk mendukung program pemerintah melistriki perbatasan pulau terluar," tegasnya.

Kementerian Pertanian pimpinan Amran Sulaiman

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan bahwa total dana anggaran Rp 32,8 triliun bakal digunakan untuk menggenjot swasembada pangan, seperti padi, jagung dan kedelai. Selain itu, juga akan dipakai untuk pembangunan sarana pendukung lainnya."APBNP juga dipergunakan bagi upaya peningkatan produksi gula, daging sapi atau kerbau, cabai, bawang merah, kakao dan komoditas unggulan perkebunan lainnya," kata Amran.Namun, dalam alokasi anggaran ini, terdapat dana yang dicurigai DPR. Ketua Komisi IV DPR Edhi Prabowo mencurigai alokasi dana pengawalan dalam program kerja Kementan. Pasalnya, dana tersebut sangat besar yakni Rp 2 triliun dan tidak jelas penggunaannya."Tiap sektor banyak pengawalan. Ini kan kesannya negatif. Angka pengawalan kan mencapai Rp 2 triliun. Tapi saya juga belum tahu itu untuk apa," terang Edhi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/2).Menteri Amran mengaku akan menjelaskan lebih rinci alasan banyaknya pengawalan kepada DPR. Sebab, hal ini di luar pengawalan dari TNI/Polri.