Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ditawari pinjaman USD 11 M Bank Dunia, menkeu sebut berbunga rendah

Ditawari pinjaman USD 11 M Bank Dunia, menkeu sebut berbunga rendah Bambang Brodjonegoro. ©AFP PHOTO

Merdeka.com - Pemerintah memberi sinyal bakal menerima tawaran pinjaman yang diajukan World Bank (Bank Dunia) sebesar USD 11 miliar. Pasalnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menilai jika pinjaman yang diberikan suatu lembaga multilateral memiliki bunga lebih rendah daripada pasar.

Tawaran tersebut diajukan pihak Bank Dunia saat mengunjungi ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) di istana negara kemarin. "Yang namanya lembaga multilateral itu pasti bunganya lebih rendah dari market. Sudah itu saja," ujar Bambang kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (21/5).

Bambang menambahkan, tawaran pinjaman sebesar USD 11 miliar dari Bank Dunia akan dialokasikan untuk proyek pembangunan pemerintah. "Itu kan disediakan ceiling atau plafon kita pakainya sesuai kebutuhan kita, pokoknya sesuai kebutuhan kita, itu kan masih 3 tahun 4 tahun ke depan, bukan tahun ini," tegasnya.

Bambang pun mengaku lupa terkait besaran total pinjaman yang telah dilakukan Indonesia kepada World Bank. "Lupa saya (total pinjaman Indonesia kepada World Bank)," tandasnya.

Seperti diketahui, dari rencana pinjaman utang sebesar USD 11 miliar, USD 8 miliar berasal dari Bank Dunia (International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD), dan USD 3 miliar dari International Finance Corporation (IFC) dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).

Tujuan utama pinjaman Kelompok Bank Dunia ini adalah mengakhiri kemiskinan ekstrem pada tahun 2030 dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dari 40 persen penduduk termiskin di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah.

Sebelumnya, Presiden Jokowi pada pembukaan KAA di Jakarta mengatakan mengkritik keras keberadaan lembaga pembiayaan internasional salah satunya Bank Dunia. "Pandangan yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF, dan ADB adalah pandangan yang usang dan perlu dibuang," tegas Jokowi di hadapan ratusan delegasi dan puluhan pemimpin negara Asia Afrika di Jakarta Convention Center.

"Saya berpendirian pengelolaan ekonomi dunia tidak bisa diserahkan pada tiga lembaga keuangan itu. Kita mendesak reformasi arsitektur keuangan global," cetus Jokowi. (mdk/bim)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
BNI Peroleh Fasilitas Pinjaman USD 600 Juta dari Enam Lemabaga Keuangan Internasional
BNI Peroleh Fasilitas Pinjaman USD 600 Juta dari Enam Lemabaga Keuangan Internasional

Langkah ini menjadi bagian upaya BNI untuk memperkuat posisi keuangan dan memperluas kapasitas pendanaannya di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Baca Selengkapnya
Anak Buah Sri Mulyani Sebut Utang Pemerintah Tak akan Bebani Masyarakat Kelas Menengah
Anak Buah Sri Mulyani Sebut Utang Pemerintah Tak akan Bebani Masyarakat Kelas Menengah

Rasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.

Baca Selengkapnya
Indonesia Utang Rp6 Triliun ke Bank Dunia untuk Proyek Rehabilitasi Bakau
Indonesia Utang Rp6 Triliun ke Bank Dunia untuk Proyek Rehabilitasi Bakau

Presiden Bank Dunia Ajay Banga memulai kunjungan ke Indonesia selama 4 hari.

Baca Selengkapnya
Utang Luar Negeri Pemerintah Tembus RP6.622 Triliun
Utang Luar Negeri Pemerintah Tembus RP6.622 Triliun

Posisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.

Baca Selengkapnya
Indonesia Bakal Utang Ratusan Triliun Rupiah untuk Transisi Energi, Minta Bunga di Bawah 5 Persen
Indonesia Bakal Utang Ratusan Triliun Rupiah untuk Transisi Energi, Minta Bunga di Bawah 5 Persen

Pemerintah tak ingin utang untuk transisi energi tersebut nantinya membebani generasi penerus bangsa.

Baca Selengkapnya
Utang Indonesia Tembus Rp8.041 Triliun per November 2023, Kemenkeu: Masih Aman
Utang Indonesia Tembus Rp8.041 Triliun per November 2023, Kemenkeu: Masih Aman

Utang Indonesia saat ini justru mengalami perbaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Baca Selengkapnya
Luhut: Utang Indonesia Masih Sangat Rendah, Program IKN dan Makan Bergizi Gratis Bisa Diselesaikan
Luhut: Utang Indonesia Masih Sangat Rendah, Program IKN dan Makan Bergizi Gratis Bisa Diselesaikan

Menurut Luhut, pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai tanpa perlu mengorbankan keberlanjutan fiskal.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Prabowo Harus Bayar Utang Negara Rp800 Triliun di 2025
Pemerintah Prabowo Harus Bayar Utang Negara Rp800 Triliun di 2025

Kemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Ajukan Penyertaan Modal Negara untuk 4 BUMN Senilai Rp6,1 Triliun
Sri Mulyani Ajukan Penyertaan Modal Negara untuk 4 BUMN Senilai Rp6,1 Triliun

Untuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.

Baca Selengkapnya
Butuh Rp600 T Bangun Jakarta Jadi Kota Global, Heru Budi Undang Investor Untuk Investasi
Butuh Rp600 T Bangun Jakarta Jadi Kota Global, Heru Budi Undang Investor Untuk Investasi

Heru mengundang para investor untuk berinvestasi di Jakarta

Baca Selengkapnya
BP Tapera Sudah Gelontorkan Rp136,2 Triliun untuk 1,47 Masyarakat Berpenghasilan Rendah
BP Tapera Sudah Gelontorkan Rp136,2 Triliun untuk 1,47 Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Tahun 2024 ini BP Tapera ditargetkan menyalurkan dana FLPP sebanyak 170.000 unit rumah dengan nilai Rp13,72 triliun.

Baca Selengkapnya
Gubernur BI Optimis Penyaluran Kredit Perbankan Tumbuh 13 Persen di Era Pemerintahan Prabowo
Gubernur BI Optimis Penyaluran Kredit Perbankan Tumbuh 13 Persen di Era Pemerintahan Prabowo

Dari sisi penawaran, kuatnya pertumbuhan kredit didukung oleh minat penyaluran kredit yang terjaga.

Baca Selengkapnya