Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ditjen pajak: 100 tahun lagi tax amnesty belum tentu ada

Ditjen pajak: 100 tahun lagi tax amnesty belum tentu ada Amnesti Pajak. ©2017 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengaku sedih karena program pengampunan pajak atau tax amnesty telah berakhir. Bahkan dia mengatakan program tax amnesty ini mungkin tidak akan terulang lagi.

"Kalau dibilang sedih ya sedih karena TA tinggalkan kita dan ga akan kembali. 100 tahun lagi belum tentu ada lagi," kata Ken di Gedung Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Sabtu (1/4).

Selama program, Ken mengapresiasi pegawai Ditjen pajak telah bekerja lembur selama sembilan bulan. Mereka melayani wajib pajak mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.

"Saya bangga dengan teman-teman dan mungkin mereka merindukan masa-masa seperti ini. Dan Saya terima kasih pada pimpinan sebelumnya yang lakukan legacy. Pak presiden dan menkeu yang aktif kampanye TA," ungkapnya.

Ken Dwijugiasteadi juga mengungkapkan perkembangan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mencapai 9,01 juta pada 31 Maret 2017. "SPT 9,01 juta yang masuk. Naik sebesar 1 juta SPT dibanding tahun lalu dan ada tambahan WP baru, 44 ribu yang ikut TA," ungkapnya.

Kemudian menurutnya ini menunjukkan tingkat kepatuhan naik di mana tahun ini mencapai 72,5 persen. "Kalau secara keseluruhan kepatuhan naik dari yang sebelumnya, tahun 2016 sebesar 63 persen sekarang 72,5 persen kepatuhannya. Seperti siang tadi kita harap semakin hari semakin naik," ujarnya.

Kemudian pelaporan yang dilakukan secara elektronik yakni e-filing juga mengalami kenaikan tercatat pada Tahun 2016 dari 8,6 juta pelaporan SPT terdapat 5 juta yang menggunakan e-filing. Untuk Tahun ini tercatat 6,9 juta pakai elektronik.

"Yang manual ada 3,6 juta. Artinya dilihat dari model penyampaian semakin berkembang, elektronik semakin maju dan kepatuhan naik," terangnya. (mdk/ang)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas 2025, Analis: Kebijakan Kurang Ideal dan Ciptakan Rasa Ketidakadilan
RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas 2025, Analis: Kebijakan Kurang Ideal dan Ciptakan Rasa Ketidakadilan

Tax amnesty ini akan memberikan rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah patuh.

Baca Selengkapnya
Pemutihan Pajak 2024 Berlaku di DKI Jakarta dan Kota-Kota Lainnya
Pemutihan Pajak 2024 Berlaku di DKI Jakarta dan Kota-Kota Lainnya

Pemerintah Daerah termasuk di Provinsi DKI Jakarta akan menghapus denda pajak kendaraan bermotor. Yuk simak!

Baca Selengkapnya
Genjot PAD Jakarta, Pemprov Bakal Evaluasi Penggratisan PBB NJOP Rumah di Bawah Rp2 Miliar Era Anies
Genjot PAD Jakarta, Pemprov Bakal Evaluasi Penggratisan PBB NJOP Rumah di Bawah Rp2 Miliar Era Anies

Kebijakan penggratisan PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp2 miliar diberlakukan oleh Anies Baswedan

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan Bayar PBB-P2 hingga 10 Persen di 2024
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan Bayar PBB-P2 hingga 10 Persen di 2024

Selain itu, pada 2024 ini juga kembali diberikan pembebasan sanksi administratif kepada wajib pajak.

Baca Selengkapnya
Anies soal Pajaki Orang Kaya: Emang Ada Utang Budi Apa?
Anies soal Pajaki Orang Kaya: Emang Ada Utang Budi Apa?

Pasangan AMIN bakal menagih pajak 100 orang terkaya di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Menko PMK: Program Pensiun Tambahan Bagus Tapi Berat Jika Ditarik Sekarang
Menko PMK: Program Pensiun Tambahan Bagus Tapi Berat Jika Ditarik Sekarang

Dia menekankan, agar program tersebut harus dilakukan dengan pertimbangan matang. Sebab, gaji kebanyakan pekerja belum melampaui rata-rata.

Baca Selengkapnya
Saat Anies Ditagih Kembalikan Uang TKD oleh Mahasiswi UI Anak PNS DKI
Saat Anies Ditagih Kembalikan Uang TKD oleh Mahasiswi UI Anak PNS DKI

Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memotong TKD ASN DKI Jakarta sebesar 25 persen.

Baca Selengkapnya