Ditjen Pajak klaim PRT, petani, buruh tertarik ikut Tax Amnesty

Merdeka.com - Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, Hestu Yoga Saksama, mengungkapkan masyarakat kecil sudah banyak tertarik ikut program Tax Amnesty atau pengampunan pajak. Namun, pihaknya tetap akan melakukan sosialisasi hingga program ini selesai di 2017 mendatang.

"Jadi memang diakui pemahaman masyarakat belum terinformasi dengan baik, kami melakukan sosialisasi dengan Presiden, Apindo, Perbankan, yang diundang mostly (kebanyakan), awalnya memang adalah pengusaha. Ternyata memang luar biasa. PRT, Petani, Buruh mereka ingin ikut, dan itu satu hal yang positif sekali," kata Hestu di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (3/9).

Hestu meyakinkan, bahwa program tersebut fokus dalam menyasar pengusaha besar lantaran memiliki dana di luar negeri. Tercatat, sejak beroperasi pada 18 Juli 2016 lalu, sekitar 27.000 masyarakat sudah mendeklarasikan hartanya.

Di mana, 30 persen peserta Tax Amnesty merupakan masyarakat yang belum sama sekali bayar pajak atau banyak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

"Jadi dengan sosialisasi yang gencar, 30 persen dari 27.000 yang sudah deklarasi, itu adalah yang belum pernah melaksanakan, jadi memang tepat sasaran, mereka ada yang belum bayar pajak, belum punya NPWP," kata dia.

Dia juga menegaskan bagi masyarakat kecil yang penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditetapkan Rp 4,5 juta tidak wajib untuk mengikuti tax amnesty ataupun membayar pajak.

"Mereka yang di bawah PTKP tidak perlu bayar, tidak ada konsekuensi apapun. Yang bikin resah itu, karena pemahaman itu tidak tepat dan tidak utuh bahwa ada dampak negatif. Seolah-olah wajib ikut amnesty harus bayar 2 persen. Kami di awal minggu kami udah meluruskan, sasarannya bukan masyarakat kecil," tutupnya.