Follow
Ditjen Pajak: Pakai Kartin1 tak perlu ribet bawa banyak kartu
Merdeka.com - Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Direktorat Jenderal Pajak Iwan mengatakan masyarakat akan memperoleh banyak keuntungan dengan menggunakan kartu kartini1. Dengan kartu ini, diharapkan masyarakat tidak lagi membawa kartu dalam jumlah banyak.
"Banyak keuntungannya, karena nanti kartu kartin1 ini akan menggunakan data NIK (Nomor Induk Kependudukan). Jadi satu datanya, kalau sekarang kan beda, antara data di SIM, NPWP, KTP dan lain-lain, berbeda-beda. Jadi kalau satu kan gampang enggak perlu ribet," ungkap Iwan, Di Gedung Dirjen Pajak, Jakarta, Rabu (29/3).
Masyarakat hanya perlu melakukan pembelian kartu kartin1 satu kali. Untuk menggabungkan seluruh data menjadi satu, pemilik kartu hanya perlu mendatangi instansi terkait atau mendaftar sendiri menggunakan web yang nantinya akan disediakan oleh Ditjen pajak.
-
Apa itu Kartu Prakerja? Kartu Prakerja merupakan program pemerintah yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan bagi para pencari kerja. Namun, untuk merespons pandemi Covid-19, pemerintah mempercepat pengadaan Kartu Prakerja dan memprioritaskan bagi para pekerja atau buruh yang terkena dampaknya.
-
Bagaimana Kutai Timur mempermudah wajib pajak membayar? Selain itu, Bapenda Kutim juga menjalin bekerjasama dengan Bankaltimtara Cabang Sangatta. Salah satunya, dengan meluncurkan inovasi channel pembayaran non tunai untuk pembayaran pajak daerah meliputi, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Wallet, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Reklame, Pajak Air Bawah Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Banguran Perdesaan Perkotaan termasuk untuk Retribusi Daerah.
-
Bagaimana Kemenkominfo menghilangkan kesenjangan digital? 'Saya kira semua berkomitmen menghilangkan yang namanya digital devide sehingga tidak ada yang tertinggal, no one left behind,' tandasnya.
-
Mengapa Ganjar ingin menerapkan KTP Sakti? Nantinya rakyat yang berhak mendapatkan bantuan bisa ada dalam satu data dan dikelola oleh pemerintah.
-
Apa tujuan Banyuwangi meluncurkan program Digitalisasi Kelurahan? Peluncuran tersebut, menurut Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, sebagai upaya mewujudkan peningkatan layanan publik dan penguatan data.
-
Kenapa IKN semakin dikenal? Sejak pembangunan IKN, masyarakat lokal jadi merasakan dampaknya bahwa daerah mereka semakin dikenal secara luas.
"Kalau sudah punya kartu kartin1 tidak perlu beli lagi. Misalnya nih, beli di Ditjen Pajak. Tinggal datang ke instansi terkait minta diintegrasikan datanya atau bisa isi sendiri nanti pakai web," ungkapnya.
Namun demikian, Iwan menegaskan masyarakat tidak diwajibkan untuk memiliki kartu kartin1. "Tidak ada kewajiban, ini kan cuma saran dan solusi dari Ditjen pajak. Tidak ada paksaan bagi masyarakat," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ganjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ yang dinamakan KTP Sakti jika terpilih menjadi Presiden 2024.
Baca Selengkapnya
KTP Sakti membuat rakyat tidak perlu lagi memiliki banyak kartu demi mendapat bantuan.
Baca Selengkapnya
Hadirnya GovTech nantinya akan meningkatkan e-Government Development Index (EGDI).
Baca Selengkapnya
KTP Sakti bakal bermanfaat bagi masyarakat, terutama penerima bantuan pemerintah.
Baca Selengkapnya
Pemkot Pasuruan bersama Bank Jatim melaunching Network Expansion RW Net sebagai Agen Jatim.
Baca Selengkapnya
Nantinya semua bantuan dari pemerintah akan mengacu kepada data KTP Sakti tersebut.
Baca Selengkapnya
Bank DKI akan mendapatkan keuntungan dalam hal perluasan layanan kepada nasabah, peningkatan kualitas layanan.
Baca Selengkapnya
Seluruh caleg PDIP akan dikerahkan untuk menyosialisasikan program KTP Satu Kartu Terpadu Indonesia (Sakti) yang menjadi terobosan pasangan Ganjar-Mahfud.
Baca Selengkapnya
Fitur terbaru ini bertujuan untuk memudahkan transaksi belanja Pemerintah.
Baca Selengkapnya
Selain pakai program Kartu Tani Jateng, nantinya para petani cukup menggunakan KTP bila ingin membeli pupuk bersubsidi.
Baca Selengkapnya
Masyarakat hanya perlu satu kali login dan mengisi data untuk dapat mengakses berbagai layanan dalam satu portal.
Baca Selengkapnya
Dukcapil mengakui Ketersediaan blangko e-KTP terbatas.
Baca Selengkapnya