Ditjen Pajak pastikan hanya kendaraan kecil pribadi kena PPN tol
Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan saat ini tengah mengkaji perubahan skema penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jalan tol sebesar 10 persen. Kajian tersebut berupa pengenaan pajak tol yang akan langsung dikenakan di karcis tol dan pengenaan pajak tol untuk kendaraan pribadi.
"Mekanismenya, pajak tol akan langsung masuk di karcis untuk kendaraan pribadi. Tetapi itu masih dikaji," ujar Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Sigit Priadi Pramudito yang ditemui di Kantornya, Jakarta, Kamis (19/3).
Sigit menegaskan pengecualian pajak tol untuk golongan II ke atas lantaran kendaraan tersebut banyak digunakan untuk mengangkut bahan logistik. Pemerintah khawatir jika golongan II ke atas dikenakan pajak bakal mengancam kenaikan harga bahan-bahan pokok.
-
Kenapa tarif tol didiskon? Diskon tarif tol untuk menghindari terjadinya kepadatan arus lalu lintas pemudik di ruas jalan tol, yang sudah mengalami peningkatan harian ke arah Tran.
-
Kapan diskon tarif tol Trans Jawa berlaku? Untuk arus mudik pada tanggal 19 Desember 2024, diskon berlaku mulai pukul 05.00 WIB hingga 20 Desember 2024 pukul 05.00 WIB. Pengguna jalan yang berangkat dari GT Cikampek Utama menuju GT Kalikangkung akan mendapatkan potongan tarif:
"Yang rugi jadinya masyarakat," kata dia.
Aturan mengenai penerapan pajak jalan tol nantinya akan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) dan bukan Peraturan Dirjen Pajak. Dia memastikan PPN jalan tol akan dikenakan karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
"Saya berfikir memang harus kena. Kalau enggak dikenakan, saya yang salah, karena tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan," pungkas dia.
Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan penerapan pajak jalan tol hanya ditunda untuk sementara. Selain itu, juga ada perubahan skema pengenaan pajak tol tersebut.
"Intinya sesuai arahan Presiden barusan, kita akan genjot penerimaan berdasarkan perbaikan kepatuhan, ekstensifikasi, mencegah kebocoran tanpa harus mengganggu dunia usaha. Itu pesannya dam itu sudah ditangkap dengan baik," kata Bambang.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemutihan pajak 2024: Hapus denda, bayar pokok. Cek syarat dan cara ikut program ini!
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan rencana pembatasan BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Daerah termasuk di Provinsi DKI Jakarta akan menghapus denda pajak kendaraan bermotor. Yuk simak!
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo Subianto menegaskan, pemberlakukan pemungutan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen hanya untuk barang mewah.
Baca SelengkapnyaMobil Listrik Ramah Lingkungan Jadi Tren, Begini Cara Menghitung Pajaknya
Baca SelengkapnyaKendaraan sumbu tiga ke atas pengangkut bahan pokok atau kebutuhan sehari-hari diperbolehkan tetap melintas.
Baca Selengkapnya