Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ditjen Pajak soal Tax Amnesty: Mesin siap digas lagi!

Ditjen Pajak soal Tax Amnesty: Mesin siap digas lagi! Gedung Dirjen pajak. Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Hestu Yoga Saksama membantah jika saat ini pemerintah bersantai-santai dalam mendorong keikutsertaan masyarakat dalam program Tax Amnesty atau pengampunan pajak. Menurutnya, pemerintah saat ini masih tetap aktif melakukan sosialisasi di berbagai daerah untuk tetap menjaga momentum peningkatan animo masyarakat terhadal Tax Amnesty.

Yoga mengungkapkan, hal ini tercermin dari jumlah wajib pajak (WP) yang ikut dalam program Tax Amnesty periode tarif tebusan 3 persen, pada Oktober-November mencapai 80.000 WP. Jumlah tersebut lebih besar dibanding pada 2 bulan pertama periode tarif tebusan termurah sebesar 2 persen yang hanya 21.000 WP.

"Kita lihat pencapaian itu bahwa mesin tidak dingin lagi. Artinya mesin siap digas lagi," ujar Yoga di Hotel Ibis, Jakarta, Rabu (30/11).

Lebih lanjut, Yoga menegaskan potensi tersebut masih bisa bertambah pada bulan terakhir periode tarif tebusan 3 persen, yakni pada Desember mendatang. Hal ini terlihat dari karakteristik para WP cenderung berpartisipasi disaat menit-menit terakhir.

"Memang ada karakteristik masyarakat, di September begitu masuk September, dari 400.000 WP, 90 persen ikutnya di September, dekat deadline," katanya.

"Jadi kami optimis di Desember ini tetap banyak lagi yang ikut Amnesti Pajak. Jadi kami s ambut gembira di mana Presiden mulai sosialisasi kembali di Makassar dan tempat lainnya," pungkasnya.

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kelebihan Bayar Pajak, 1.895 WP Sudah Terima Pengembalian Dana Rp7,3 Miliar
Kelebihan Bayar Pajak, 1.895 WP Sudah Terima Pengembalian Dana Rp7,3 Miliar

Sebanyak 15.419 wajib pajak (WP) yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh), dengan kelebihan bayar hingga Rp 100 juta.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Kantongi Pajak Rp393 Triliun di Tiga Bulan Pertama 2024
Pemerintah Kantongi Pajak Rp393 Triliun di Tiga Bulan Pertama 2024

Per Maret 2024, realisasi PPh Migas mencapai Rp14,53 triliun atau 19,02 persen dari target.

Baca Selengkapnya
Target Tercapai, Sri Mulyani Semerigah Peneriman Pajak Tahun 2023 Rp1.738,8 Triliun
Target Tercapai, Sri Mulyani Semerigah Peneriman Pajak Tahun 2023 Rp1.738,8 Triliun

Angka tersebut sudah mencapai 101,3 persen dari targetAPBN 2023.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan Bayar PBB-P2 hingga 10 Persen di 2024
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan Bayar PBB-P2 hingga 10 Persen di 2024

Selain itu, pada 2024 ini juga kembali diberikan pembebasan sanksi administratif kepada wajib pajak.

Baca Selengkapnya
Negara Kantongi Pajak Rp149 Triliun Sepanjang Januari 2024, Pajak Karyawan Naik Tinggi
Negara Kantongi Pajak Rp149 Triliun Sepanjang Januari 2024, Pajak Karyawan Naik Tinggi

Penerimaan berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas sebesar Rp83,69 triliun atau 7,87 persen dari target.

Baca Selengkapnya
Penerimaan Pajak 2023 Lampaui Target, Tembus Rp1.869 Triliun
Penerimaan Pajak 2023 Lampaui Target, Tembus Rp1.869 Triliun

Jika dilihat dalam perjalanannya, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Kantongi Pajak Rp760 Triliun Hingga Mei 2024
Sri Mulyani Kantongi Pajak Rp760 Triliun Hingga Mei 2024

Pajak penghasilan (PPh) non migas terkontraksi sebesar 5,41 persen dengan realisasi sebesar Rp443,72 triliun, sekitar 41,73 persen dari target.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Kumpulkan Pajak Rp1.517 Triliun Hingga Oktober 2024
Sri Mulyani Kumpulkan Pajak Rp1.517 Triliun Hingga Oktober 2024

Adapun total penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas Rp810,76 triliun atau 76,24 persen dari target.

Baca Selengkapnya
Aturan Baru Sedang Disiapkan: Beli Rumah Rp2 Miliar Bebas Pajak Mulai Bulan Depan
Aturan Baru Sedang Disiapkan: Beli Rumah Rp2 Miliar Bebas Pajak Mulai Bulan Depan

Selain itu, pemerintah juga mendorong Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Rincian Kinerja APBN dari Bea Cukai per September 2023: Ada yang Positif dan Melambat
Rincian Kinerja APBN dari Bea Cukai per September 2023: Ada yang Positif dan Melambat

Kinerja APBN masih menunjukkan hasil positif hingga September 2023. Pendapatan negara dan belanja negara tetap tumbuh.

Baca Selengkapnya