Follow
Ditjen Pajak tak gentar dibawa ke pengadilan oleh Google
Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengaku tak gentar apabila Google membawa kasus pajaknya ke pengadilan arbitrase internasional. DJP memastikan memiliki dasar hukum mengenai kewajiban Google untuk membayar pajak di Indonesia.
"Seluruh dunia menggugat Google. Silakan Google gugat Indonesia. Kalau kita bawa ke arbitrase, malu juga mereka," ujar Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, Muhammad Haniv di kantor pusat DJP, Jakarta, Kamis (19/1).
Dia menambahkan, Indonesia tidak sendiri dalam menagih pajak Google. India, Perancis, dan masih banyak lagi negara dunia tengah berkonflik dengan Google untuk membayar pajak.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kenapa pajak penting? Karena peranannya, pajak banyak diberlakukan di berbagai negara, tak hanya di Indonesia.
-
Siapa pelopor pajak penjualan? Romawi Kuno disebut sebagai pelopor aturan pajak penjualan (kini PPN di Indonesia). Aturan ini diterapkan oleh penguasa Romawi Kuno saat itu, Julius Caesar yang menerapkan pajak penjualan dengan tarif tetap 1% di seluruh wilayah kekaisaran.
-
Kenapa pemilik rumah harus bayar pajak? Namun, berbeda halnya saat Anda sudah memiliki rumah sendiri. Sebagai pemilik rumah, Anda memiliki kewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya.
-
Pajak apa yang dimaksud di video? 'REZIM GAGAL? Harap hati-hati bagi para ibu-ibu kalau lagi hubungan sama suami yak, jangan sampai hamil-melahirkan ada pajak juga bagi ibu yang melahirkan,' tulis akun TikTok tersebut dalam video.
-
Siapa yang memberikan pembebasan pajak? Prasasti Rukam berisi tentang penganugerahan sebuah desa yang dibebaskan pajaknya atas Wanua I Rukam oleh Sri Maharaja Rake Wakutura Dyah Balitung Sri Dharmmodya Mahasambhu.
"Dia kan perusahaan raksasa. Dunia sadar Google menerima penghasilan namun pembayaran pajaknya tidak sebanding," tuturnya.
Haniv melanjutkan bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan Google untuk menghindari pajak sudah termasuk perbuatan ilegal. "Di seluruh dunia agressive tax planning ilegal," jelasnya.
Selain Google, Ditjen Pajak juga tengah mengejar pajak Facebook. Sebab, bisnis Facebook saat ini menjadi salah satu yang terbesar meraup penghasilan di Indonesia.
"Saat ini fokus di Facebook dan Google," tegasnya.
Dia mengakui perusahaan over the top (OTT) dunia selain Facebook dan Google juga banyak beroperasi di Indonesia. Diantaranya Yahoo, Twitter, dan Instagram. Namun, pendapatan mereka dari Indonesia masih kecil.
"Yang lainnya belum karena memang penghasilannya kecil-kecil," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemblokiran rekening wajib pajak merupakan bagian dari penagihan aktif.
Baca Selengkapnya
Ganjar menjelaskan strateginya untuk meningkatkan rasio pendapatan pajak.
Baca Selengkapnya
Jaksa Agung menyatakan tidak ada politisasi dalam proses penegakan hukum tersebut, khususnya berkenaan dengan Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Soal hak angket, Ganjar menyerahkan masalah itu ke partai politik dan anggota DPR RI.
Baca Selengkapnya
Semakin hari, modus penipuan pun semakin canggih. Dengan serapan teknologi yang tinggi di masyarakat, sekaligus membuka ruang bagi oknum-oknum penipu.
Baca Selengkapnya
Laporan Kementerian Keuangan mencatat total pajak transaksi kripto dari 2022 hingga 2024 mencapai Rp539,72 miliar.
Baca Selengkapnya
Timnas Pemenangan AMIN mengonfirmasi juru bicaranya, Indra Charismiadji ditahan Kejaksaan. Dia diduga melakukan penggelapan pajak perusahaan Rp1,1 miliar.
Baca Selengkapnya
AMSI dan AJI merupakan dua organisasi dari Indonesia yang terlibat dalam perumusan prinsip global tersebut.
Baca Selengkapnya
Penghargaan ini juga sebagai bentuk apresiasi dan kontribusi Finnet dalam mendukung penerimaan negara melalui kepatuhan pajak yang tinggi.
Baca Selengkapnya
Dwi menjelaskan selama proses pengusutan kasus ini juga telah dilakukan tahapan pengawasan.
Baca Selengkapnya
Dini menyampaikan selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi, tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan.
Baca Selengkapnya
Google akan berhenti beroperasi di Indonesia imbas boikot? Simak penelusurannya
Baca Selengkapnya