Ditolak buruh, JK klaim formula pengupahan sesuai standar KHL
Merdeka.com - Buruh menolak formula pengupahan yang diputuskan pemerintah. Bahkan, para buruh sempat melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Wakil Presiden.
Melihat penolakan itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku pemerintah sepakat untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Menurut JK, formula pengupahan yang dikeluarkan pemerintah sudah sesuai dengan kondisi saat ini.
"Bedanya hanyalah tata cara menaikkan. Kita ingin ada tata cara yang disetujui semua, yaitu inflasi untuk menjaga tingkat daya beli, pertumbuhan untuk memberikan bonus produktivitas. Itukan sesuai Undang-Undang itu. Jadi mencakup hidup layak kan," jelas JK di kantornya, Jakarta, Jumat (30/10).
-
Bagaimana Jokowi berharap JAPINDA dapat meningkatkan kualitas SDM di Indonesia? 'Agar lebih banyak lagi tenaga terampil Indonesia yang bisa masuk ke Jepang,' ungkap Jokowi.
-
Bagaimana Kemnaker mendorong peningkatan produktivitas pekerja dengan aturan pengupahan? 'Penerapan struktur dan skala upah akan memotivasi peningkatan produktivitas dan kinerja pekerja/buruh karena pekerja/buruh akan dibayar upahnya berdasarkan output kerja atau produktivitasnya,' ujarnya.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Mengapa Kemnaker menetapkan kenaikan upah minimum sebagai solusi untuk kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha? 'Dengan ketiga variabel tersebut, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan pada suatu daerah telah terakomodir secara seimbang, sehingga Upah Minimum yang akan ditetapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha,' katanya.
-
Bagaimana Kemnaker mendorong pengusaha untuk menerapkan struktur dan skala upah? Kita terus mendorong agar sistem pengupahan yang berkeadilan melalui skema Struktur dan Skala Upah dapat diterapkan di perusahaan
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
JK menegaskan, semua komponen yang digunakan pemerintah untuk membuat formula itu sudah sesuai dengan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
"Itu sudah hidup layak tinggal disesuaikan inflasinya, menjaga daya belinya. Itu tidak ada yang melanggar Undang-Undang pada dasarnya," ucap JK.
Dia menilai wajar apabila buruh menolak formula pengupahan tersebut. Namun, kata JK, pemerintah punya kewajiban membuat keputusan yang diupayakan adil bagi semua pihak.
"Ya itu kan buruh, tentu hak buruh untuk menerima dan tahap pemerintah juga untuk membuat keputusan sesuai dengan keyakinan pemerintah dan tentu aturan," kata JK.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Padahal, buruh menuntut kenaikan UMP hingga 15 persen di tahun depan.
Baca SelengkapnyaFajar mendorong perusahaan untuk menghindari PHK serta mengedepankan hubungan yang sehat dan saling memahami.
Baca SelengkapnyaWakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi, mendengar putusan MK dikabulkan tentunya mendapat dukungan dari kaum buruh.
Baca SelengkapnyaMenaker mengatakan bahwa dalam menerapkan pengupahan berbasis produktivitas dibutuhkan kemauan yang kuat dari pihak perusahaan.
Baca SelengkapnyaRibuan buruh dari sejumlah aliansi itu mengepung Patung Kuda di berbagai sisi saat berunjuk rasa memperingati May Day atau Hari Buruh, pada 1 Mei.
Baca SelengkapnyaPresiden KSPI Said Iqbal mengatakan kenaikan UMP membuat buruh susah.
Baca SelengkapnyaMenurut wakil ketua DPR ini, undang-undang yang berkaitan dengan pengupahan perlu direvisi agar memberikan keadilan.
Baca SelengkapnyaPihaknya sudah meluncurkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan.
Baca SelengkapnyaMenaker, Ida Fauziyah menyatakan, pihaknya terus mendorong pengusaha agar menyusun dan menerapkan Struktur dan Skala Upah di perusahaanya.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal mengatakan, seharusnya kenaikan upah pegawai swasta lebih tinggi daripada pegawai negeri.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal mengimbau para bacapres untuk berhati-hati dalam berpendapat khususnya terhadap isu upah.
Baca SelengkapnyaIa menilai putusan MK tersebut sudah berfisat final dan mengingat.
Baca Selengkapnya