Dituding sembunyikan data kemiskinan, BPS membela diri

Merdeka.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mempertanyakan tak disertakannya indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dalam pidato Presiden Joko Widodo saat menyerahkan laporan nota keuangan di Gedung Parlemen beberapa waktu lalu.

Dicurigai, kondisi tersebut berhubungan langsung dengan belum dirilisnya data mengenai kemiskinan dan pengangguran yang biasa dipaparkan Badan Pusat Statistik (BPS) tiap Juli. BPS dituding menyembunyikan data karena kemungkinan terjadi penurunan indikator kesejahteraan rakyat.

BPS angkat bicara dan membela diri dari tudingan ini. Badan penyedia data pemerintah ini beralibi, belum dirilisnya indikator kesejahteraan masyarakat karena sampelnya diperbanyak.

"Bukan molor. BPS memperbanyak sampelnya menjadi 4 kali lipat dari yang biasanya. Yang biasanya kita sampelnya 75.000 rumah tangga. Sekarang jadi 300.000," ujar Kepala BPS Suryamin di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (25/8).

Sebagai konsekuensi dari bertambahnya sampel BPS, periode perhitungan yang biasanya hanya memakan waktu 1 bulan kini menjadi 4 bulan. Suryamin beralibi, penambahan sampel hingga 4 kali lipat ini demi mendapatkan gambaran lebih detil hingga tingkat kabupaten atau kota. Sebelumnya, sampel yang diambil hanya sebatas provinsi hingga nasional.

Dia membantah sengaja menyembunyikan data karena turunnya indikator kesejahteraan rakyat. Suryamin menegaskan tidak mencari-cari alasan terkait mundurnya rilis data kemiskinan dan pengangguran.

"Tidak ada alasan lain. Apapun hasilnya, ya itulah hasil dari pengolahan itu. Bahkan kami memperkirakan hasilnya, lebih konsisten terhadap data populasi. Makin mendekati dan besar maka akan mendekati populasi sebenarnya," jelas dia.