Divestasi Saham Freeport, Jokowi Sebut Masalah Lingkungan Sudah Selesai
Merdeka.com - Indonesia akhirnya resmi memiliki saham mayoritas dari PT Freeport Indonesia setelah proses panjang yang telah dilalui. Hal ini usai PT Inalum telah melunasi pembayaran 51,2 persen saham perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.
"Saya telah menerima laporan bahwa saham PT Freeport 51,2 persen sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar hari ini. Ini juga merupakan momen bersejarah setelah freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/12).
Selain pelunasan kepemilikan saham, lanjut Jokowi, masalah lingkungan dan smelter yang membayangi PT Freeport juga telah diselesaikan. "Artinya semua sudah komplit dan tinggal bekerja saja," imbuhnya.
-
Bagaimana Jokowi mendorong Freeport bangun smelter? Jokowi lantas mencari cara karena sulit mendorong PT Freeport untuk membangun industri smelter. Kemudian, Jokowi meminta BUMN membeli saham mayoritas bagi PT Freeport.'Sehingga kita sekarang memiliki saham mayoritas 51 persen. Setelah kita mayoritas, baru saya perintah BUMN-nya agar industri smelternya segera dibangun,' pungkas Jokowi.
-
Apa manfaat smelter Freeport bagi Indonesia? Menurut dia, beroperasinya smelter PT Freeport ini akan memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia. Dengan hilirasasi ini, negara akan mendapatkan nilai tambah yang besar dari pajak maupun dividen.
-
Kenapa Jokowi paksa Freeport bangun smelter? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik. 'Bayangkan 55 tahun, dan kita tidak tahu apakah yang diekspor itu hanya tembaga atau ada emasnya. Oleh sebab itu, 9 tahun yang lalu saya paksa untuk mereka mau membangun yang namanya industri smelter,' tuturnya.
-
Dimana Prajogo Pangestu mendapatkan konsesi tambang emas? Melalui sejumlah anak usahanya, perusahaan CUAN ini memiliki dua konsesi pertambangan batu bara di Kalimantan, bahkan berencana untuk memperluas usahanya ke konsesi pertambangan emas di Nusa Tenggara Barat.
-
Siapa pemilik PT Salim Ivomas Pratama Tbk? Perusahaan ini merupakan pemain besar dalam industri hulu dan hilir tanaman sawit di Indonesia. Perusahaan ini merupakan produsen minyak goreng dengan merek Bimoli dan margarin Palmia.
-
Siapa pemegang saham mayoritas PT Bumi Resources? Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari PT Bumi Resources Tbk, yang mana 51 persen pemegang saham PT Bumi Resources adalah Grup Bakrie.
Dia menjelaskan, kepemilikan mayoritas saham akan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Nantinya, pendapatan dari pajak, PNBP, hingga royalti akan menjadi lebih baik.
"Masyarakat di Papua juga akan mendapatkan 10 persen dari saham yang ada. Dan tentu saja di Papua juga dapat pajak daerahnya," tutup Jokowiusai rapat terbatas soal divestasi saham Freeport.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terlebih, smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, saat ini sudah rampung.
Baca SelengkapnyaPemerintah sudah balik modal atau mencapai titik break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi kemudian membocorkan sedikit cara mengambil alih Freeport, yaitu dengan memakai uang
Baca SelengkapnyaPemerintah menilai kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia akan bertambah 10 persen.
Baca SelengkapnyaIndonesia mendominasi saham Freeport, pekerja lokal terus bertambah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Washington DC, Amerika Serikat.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, Indonesia kini memegang saham 51 persen dari PT Freeport dan ditargetkan akan menjadi 61 persen.
Baca SelengkapnyaSatu per satu, pemerintah mengambil alih pengelolaan sumber daya alam secara mandiri, dimulai dari Blok Mahakam.
Baca SelengkapnyaBahlil memastikan proses divestasi saham tersebut sudah berjalan tanpa kendala.
Baca SelengkapnyaErick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.
Baca SelengkapnyaPT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan IUPK selama 20 tahun hingga 2061 setelah berakhirnya kontrak pada 2041 mendatang.
Baca SelengkapnyaJokowi menuturkan Blok Rokan menyumbang 25 persen dari seluruh produksi nasional Indonesia.
Baca Selengkapnya