Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DJP dorong para caleg pahami perpajakan cegah praktik korupsi

DJP dorong para caleg pahami perpajakan cegah praktik korupsi Gedung Dirjen pajak. Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak ‎Kementerian Keuangan mengimbau ke pada calon anggota legislatif (caleg) untuk memahami perpajakan. Dengan begitu diharapkan dapat menghindari praktik korupsi.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Hestu Yoga, mengatakan caleg harus memiliki pemahaman tentang perpajakan. Di mana saat ini 85 persen atau Rp 1.424 triliun sumber penerimaan negara berasal dari pajak.

‎"Yang harus dipahami caleg tentang perpajakan, tentunya harus memiliki pemahaman yang baik, pajak seperti apa, peran pajak seperti apa, pajak sekarang ini penyumbang utama penerimaan negara," kata Hestu, dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (13/9).

Menurut Hestu, ‎dengan adanya pemahaman penerimaan negara berasal dari pajak yang dipungut dari uang rakyat, maka penggunaan anggaran diharapkan memprioritaskan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Di sisi lain, dapat menghindari praktik korupsi, karena akan mencederai masyarakat selaku penyumbang pajak.

"Jika tahu uang dari pajak tentunya tidak mencederai masyarakat dengan melakukan tindakan koruptif untuk‎ kepentingan pribadi yang berasal dari uang APBN dan APBD itu," tuturnya.

Menurut Hestu, instansinya siap memberikan sosialisasi ke caleg untuk meningkatkan pemahaman tentang perpajakan. Dia pun berharap ke para caleg untuk taat pajak karena dapat memberi contoh ke masyarakat.

‎"Penting sekali para caleg ini bagian dari masyarakat kita nanti akan jadi wakil rakyat, jadi tokoh pembawa aspirasi rakyat, seharusnya jadi panutan termasuk ketaatan pajak," tandasnya.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi
DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi

Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.

Baca Selengkapnya
RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas 2025, Analis: Kebijakan Kurang Ideal dan Ciptakan Rasa Ketidakadilan
RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas 2025, Analis: Kebijakan Kurang Ideal dan Ciptakan Rasa Ketidakadilan

Tax amnesty ini akan memberikan rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah patuh.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Beberkan Alasan Masih Banyak Pemda Andalkan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat
Sri Mulyani Beberkan Alasan Masih Banyak Pemda Andalkan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat

Terbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.

Baca Selengkapnya
Sentilan Maut Ustaz Dasad Latif ke Pemerintah: Jika Cari Duit Cuma dari Pajak, Rakyat Biasa juga Bisa Jadi Pejabat
Sentilan Maut Ustaz Dasad Latif ke Pemerintah: Jika Cari Duit Cuma dari Pajak, Rakyat Biasa juga Bisa Jadi Pejabat

Ustaz Dasad Latif sindir pemerintah mengenai wajib pajak yang dibebankan kepada rakyat.

Baca Selengkapnya
Manfaat Pajak untuk Masyarakat, Pahami Jenis dan Cara Membayarnya
Manfaat Pajak untuk Masyarakat, Pahami Jenis dan Cara Membayarnya

Pajak adalah pembayaran wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang.

Baca Selengkapnya
Ganjar: Penerimaan Pajak Harusnya Diurusi Lembaga di Bawah Presiden, Bukan Dirjen
Ganjar: Penerimaan Pajak Harusnya Diurusi Lembaga di Bawah Presiden, Bukan Dirjen

Ganjar menjelaskan strateginya untuk meningkatkan rasio pendapatan pajak.

Baca Selengkapnya
Bawaslu: Politik Uang Sanksinya Berat, Bisa Dipenjara 72 Bulan
Bawaslu: Politik Uang Sanksinya Berat, Bisa Dipenjara 72 Bulan

Bawaslu DKI Jakarta mengingatkan warga yang kedapatan terlibat politik uang baik menerima maupun memberi bisa dikenakan sanksi pidana

Baca Selengkapnya
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!

Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR

Baca Selengkapnya
Ini Pesan KPK untuk Anggota DPR Periode 2024-2029
Ini Pesan KPK untuk Anggota DPR Periode 2024-2029

RUU Perampasan Aset sempat jalan di tempat pada Komisi III DPR periode 2019-2024.

Baca Selengkapnya
Cara Sri Mulyani Wujudkan Indonesia Sejahtera Lewat Pajak
Cara Sri Mulyani Wujudkan Indonesia Sejahtera Lewat Pajak

Dengan pajak, masyarakat dapat memperoleh hak dasar pendidikan. Khususnya, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terluar dan terpencil dari kawasan Indonesia

Baca Selengkapnya