DJP: Ingat, Batas Akhir Pelaporan SPT Pajak 31 Maret 2022
Merdeka.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur (Kanwil DJP Jatim) I, II dan III mengingatkan tenggat waktu pengisian laporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) tahun 2021 hingga akhir bulan Maret 2022.
Para pejabat dari tiga Kanwil DJP Jatim itu menggandeng gubernur setempat, Khofifah Indar Parawansa, untuk mempublikasikan kewajiban masyarakat yang tenggat waktunya terhitung kurang dari sekitar dua pekan itu.
"Dalam kesempatan ini, Ibu Gubernur Khofifah yang kita hormati telah menyampaikan SPT pajak penghasilannya tahun 2021 melalui perangkat elektronik layanan 'DJP online e-filing'," kata Kepala Kanwil DJP Jatim I ,John Hutagaol seperti dikutip dari Antara, Rabu (23/3).
-
Kapan Kanwil BPN Jatim mencanangkan program sinergi dengan Pemda? “Ini dalam rangka mewujudkan Peta Jawa Timur Lengkap. Pencetusan semangat sinergi melalui Pola Trijuang ini sudah dicanangkan sejak 25 September 2020,“
-
Bagaimana Kanwil BPN Jatim meningkatkan sinergi dengan Pemda? Keterbukaan Informasi ini dinilai memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan program-program yang sedang dijalankan. Bukan hanya itu, dukungan dari seluruh pihak terkait juga memegang peranan penting, sehingga di tiap penyelenggaraan sosialisasi, Kementerian ATR/BPN selalu menekankan penguatan sinergi lintas sektor.
-
Apa tujuan utama dari sinergi antara Kanwil BPN Jatim dengan Pemda? Ini dalam rangka mewujudkan Peta Jawa Timur Lengkap. Pencetusan semangat sinergi melalui Pola Trijuang ini sudah dicanangkan sejak 25 September 2020,“
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Bagaimana Polda Jatim dampingi KPPS? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Apa yang dilakukan Pj Gubernur Jateng untuk percepatan penanggulangan kemiskinan? Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Nana Sudjana menyerahkan bantuan modal usaha ekonomi produktif kepada ratusan warga. Hal itu guna mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
Menurutnya, kesadaran wajib pajak di wilayah Provinsi Jatim dalam melaporkan SPT tahunan PPh sebenarnya telah terbina dengan bagus sejak beberapa tahun terakhir.
"Tentunya yang dilakukan oleh Ibu Gubernur Khofifah hari ini bisa menjadi panutan bagi kita semua, masyarakat Jatim khususnya, untuk patuh dalam menyampaikan SPT PPh tahun 2021, yang tenggat waktunya sampai akhir bulan Maret ini," ujarnya.
DJP Online
Gubernur Khofifah mengungkapkan pelayanan DJP Online dapat diakses kapan dan di manapun sehingga penyampaian SPT tahunan PPh tahun 2021 bisa dilakukan setiap saat selama 24 jam.
"Akses-akses kemudahan yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, saya rasa bisa menjadi percepatan bagi siapa saja supaya tidak terhutang pajaknya karena pengisian laporannya relatif simpel," tuturnya.
Sepanjang tahun 2022 ke depan, Kanwil DJP Jatim I,II dan III menargetkan perolehan pajak sebesar Rp100 triliun.
"Sepanjang tahun 2021 lalu, realisasi pajak dari warga Jatim tercatat melampaui target, yaitu mencapai 100,98 persen," ucap Kepala Kanwil DJP Jatim I John Hutagaol.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masyarakat diminta cermat bila menerima surat cinta terkait pembayaran pajak. Pasalnya, Ditjen Pajak tak ingin wajib pajak tertipu oleh modus penipuan.
Baca SelengkapnyaDitjen Pajak akan terus membuka layanan di luar kantor terkait dengan hari libur ataupun pada hari Minggu.
Baca SelengkapnyaPenyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu
Baca SelengkapnyaBeriku daftar sanksi bagi wajib pajak yang terlambat lapor SPT Tahunan.
Baca SelengkapnyaJokowi memberhentikan Khofifah dan Emil Dardak melalui Keputusan Presiden (Keppres).
Baca SelengkapnyaProses penyampaian LHKPN dapat dilakukan secara online dengan mudah dan cepat.
Baca SelengkapnyaBagi Wajib Pajak yang terlambat melapor atau tidak melaporkan SPT Tahunan bisa dikenakan sanksi administratif hingga dipenjara.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data KPK dari total 120 caleg DPRD Provinsi Jabar terpilih baru 112 orang yang menyerahkan laporan LHKPN.
Baca SelengkapnyaTahun Anggaran 2023 akan ditutup beberapa minggu lagi.
Baca SelengkapnyaJumlah wajib pajak lapor SPT tahun ini meningkat 1,83 persen.
Baca SelengkapnyaPJ Gubernur harus mengajukan undur diri dari jabatannya terhitung 40 hari sebelum pendaftaran dimulai
Baca SelengkapnyaDalam surat keputusan Tim Kampanye Nasional, Khofifah mulai aktif pada 21 Januari 2024.
Baca Selengkapnya