Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DJP: Manfaatkan Tax Amnesty periode II, tarif masih rendah

DJP: Manfaatkan Tax Amnesty periode II, tarif masih rendah Ilustrasi Mafia Pajak. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama mengimbau kepada masyarakat luas untuk segera memanfaatkan program Tax Amnesty periode II yang akan berakhir pada 31 Desember 2016.

"Periode kedua ini tinggal 3 hari, tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya. Artinya tarif sekarang yang masih rendah 3 persen, karena Januari sudah akan masuk ke 5 persen," katanya di gedung pajak pusat, Kamis (29/12).

"Manfaatkan sebaik-baiknya, karena bagaimanapun juga kami melihat bahwa sebagian besar wajib pajak kita ini masih memiliki permasalahan apakah mereka belum melaporkan penghasilannya dengan baik, belum melaporkan hartanya dengan baik nah inilah kesempatannya Tax Amnesty dimanfaatkan," sambungnya.

Di sisa terakhir periode II ini banyak masyarakat yang menyerbu kantor pusat DJP. Hal ini membuat kantor pusat menjadi penuh, untuk itu dia mengimbau agar masyarakat dapat mendaftar di Kantor pelayanan pajak pratama.

"Kami minta jangan semuanya berkumpul di kantor pusat ini. KPP tempat wajib pajak terdaftar juga memiliki pelayanan yang baik juga. Dan mereka juga relatif cepat. Jadi kami minta ini dipecah konsentrasinya, supaya tidak terpusat di sini, supaya wajib pajak engga harus antre panjang, kalau di KPP mungkin mereka bisa langsung dilayani karena engga harus nunggu lama, tapi kalau di sini bisa berjam-jam. Sekarang dapat nomor, bisa jadi jam 3 nanti baru dilayani. Ini kami minta benar-benar ke KPP yang bersangkutan," jelasnya.

Hestu memprediksi, periode III Tax Amnesty nantinya masih tetap di dominasi UMKM karena di periode II ini masih banyak UMKM yang belum ikut Tax Amesty.

"Periode III nanti juga akan lebih didominasi oleh UMKM, karena banyak yang belum secara perpajakan itu belum melaksanakan dengan baik."

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan Bayar PBB-P2 hingga 10 Persen di 2024
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan Bayar PBB-P2 hingga 10 Persen di 2024

Selain itu, pada 2024 ini juga kembali diberikan pembebasan sanksi administratif kepada wajib pajak.

Baca Selengkapnya
Ingin Gratis PBB di Jakarta, Ini Aturan Terbarunya
Ingin Gratis PBB di Jakarta, Ini Aturan Terbarunya

Terdapat kriteria tambahan untuk wajib pajak yang mempunyai hunian dengan NJOP di bawah Rp2 miliar.

Baca Selengkapnya
Ingat, Diskon Tarif Tol Jakarta-Semarang Hanya Berlaku Sampai Besok Pukul 05.00
Ingat, Diskon Tarif Tol Jakarta-Semarang Hanya Berlaku Sampai Besok Pukul 05.00

Muhadjir menyebut, pemudik memiliki waktu untuk memanfaatkan diskon tarif tol ini dari malam ini sampai esok pagi.

Baca Selengkapnya
Heru Akui Aturan PBB-P2 Tak Beri Dampak Masyarakat Bawah
Heru Akui Aturan PBB-P2 Tak Beri Dampak Masyarakat Bawah

Insentif yang dikeluarkan itu khusus bagi wajib pajak yang memiliki hunian di bawah Rp2 miliar.

Baca Selengkapnya
FOTO: Tarif Baru LRT Jabodebek Berlaku Mulai 1 Oktober, Rute Terjauh Rp20 Ribu
FOTO: Tarif Baru LRT Jabodebek Berlaku Mulai 1 Oktober, Rute Terjauh Rp20 Ribu

Tarif promo flat Rp5.000 untuk moda transportasi LRT Jabodebek akan berakhir hari ini, Sabtu (30/9/2023).

Baca Selengkapnya
Hore, Diskon Pajak Pembelian Rumah Harga Maksimal Rp5 MIliar Diperpanjang Sampai Akhir 2024
Hore, Diskon Pajak Pembelian Rumah Harga Maksimal Rp5 MIliar Diperpanjang Sampai Akhir 2024

PPN DTP diberikan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar yang merupakan bagian dari harga jual paling banyak Rp5 miliar.

Baca Selengkapnya
TKN Pastikan Penerapan Pajak Karbon Segera Diterapkan Jika Prabowo-Gibran Menang Pilpres
TKN Pastikan Penerapan Pajak Karbon Segera Diterapkan Jika Prabowo-Gibran Menang Pilpres

Penundaan pajak karbon ini merupakan penundaan yang kesekian kali setelah pada akhir 2021

Baca Selengkapnya
DPR akan Panggil Pemerintah soal Pemotongan Gaji untuk Tapera
DPR akan Panggil Pemerintah soal Pemotongan Gaji untuk Tapera

Pemanggilan ini dilakukan agar tidak adanya kesalahpahaman atas aturan tersebut.

Baca Selengkapnya