Dorong efisiensi distribusi gas, BPH Migas tunjuk 1 badan usaha pengelola per wilayah

Merdeka.com - Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan gas Bumi. Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Fanshrullah Asa, mengatakan dengan Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2018, Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) gas semakin ditata dengan baik.

"Jadi selama ini WJD belum ada yang jalan. Yang ada itu adalah dedicated hilir antara badan usaha, PT A ke PT B. Satu wilayah itu bisa beberapa (badan usaha)," ungkapnya di Kantor BPH Migas, Jakarta, Selasa (6/2).

Dia mengatakan, dengan adanya penataan baru WJD tersebut, maka hanya akan ada satu badan usaha yang akan mengelola jaringan gas wilayah tertentu. "Selama ini satu tempat bisa beberapa badan usaha. Masing-masing, sehingga ada inefesiensi pipa ya," kata dia.

Dia menjelaskan bahwa nantinya luasan WJD akan mengikuti wilayah administrasi tertentu. Sesuai dengan tingkat keekonomian wilayah tersebut yang didapat dari hasil kajian BPH.

"Ke depan, basisnya bisa kabupaten, kita kasih wilayah itu dikelola mungkin 15 tahun pada hanya 1 badan usaha, mengembangkan di sana. Nanti kita kaji kelaikan ini bisa basis kecamatan, kabupaten atau antar kecamatan. Di semua tempat belum tentu sama," jelas dia.

Dia pun menerangkan bahwa berdasarkan Permen 4/2018 tersebut, BPH Migas diberikan waktu 18 bulan untuk menentukan WJD dan kemudian diajukan serta ditetapkan oleh Menteri ESDM.

"Di dalam peraturan BPH yang sudah ada dan mengacu Permen, kami dikasih waktu 18 bulan dan nanti ada revisi Rencana Induk Jaringan Transmisi, jadi nanti ada Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) di berbagai kabupaten dan kota itu akan dilelang oleh BPH yang selama ini mungkin WJD dalam bentuk dedicated hilir (pipa khusus)," ujar dia.

"Wilayah jaringan distribusi dalam jangka waktu paling lama 18 bulan. Menteri ESDM menetapkan WJD dalam rencana distribusi gas. Kalau memang siap bisa lebih cepat," tandasnya.