Dorong Kemudahan Berusaha, Jokowi Minta Prosedur Saat Memulai Usaha Dipangkas

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) membahas Akselerasi Peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha di Kantor Presiden, Jakarta. Dia meminta agar prosedur yang ruwet saat akan memulai usaha dan pengurusan yang memakan waktu segera dibenahi agar lebih efisien.

Secara khusus, dia meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk membuat dashboard monitoring dan evaluasi secara berkala.

"Sehingga kita bisa pastikan perbaikan di beberapa komponen yang masih bermasalah," kata Jokowi, di Jakarta, dikutip Antara, Rabu (12/2).

Menurutnya, masalah utama yang harus dibenahi adalah prosedur yang ruwet dan waktu yang harus disederhanakan. Dia mencontohkan, terkait waktu memulai usaha di Indonesia membutuhkan 11 prosedur dan waktunya 13 hari.

"Kalau kita bandingkan dengan Tiongkok prosedurnya hanya 4, waktunya hanya 9 hari. Artinya kita harus lebih baik dari mereka," imbuhnya.

Selain itu, dia juga meminta agar kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) tidak hanya ditujukan untuk pelaku menengah dan besar, tetapi juga diutamakan bagi pelaku usaha mikro usaha kecil (UMKM). "Agar diberikan kemudahan-kemudahan baik dalam penyederhanaan maupun mungkin tidak usah izin tetapi hanya registrasi biasa," katanya.

Perbaiki 4 Indikator

Jokowi menargetkan, kemudahan berusaha di Indonesia bisa naik hingga ke posisi 40. Untuk itu, dia meminta adanya perbaikan pada beberapa indikator yang selama ini dinilai masih kurang efisien.

"Pertama fokus memperbaiki indikator yang masih berada di posisi di atas 100 dan indikator yang justru naik peringkat," jelas Jokowi.

Dia mencatat, ada 4 komponen yang berada pada peringkat di atas 100, yakni indikator memulai bisnis (starting a business) yang peringkatnya masih di 140. Kemudian indikator pengurusan izin konstruksi (dealing with construction permit) masih di posisi 110.

Selanjutnya indikator pendaftaran properti (registering property) yang justru naik ke level 106. Selanjutnya, indikator perdagangan lintas batas (trading across border) yang stagnan pada posisi 116.

"Dan juga dua komponen yang di bawah 100 tapi justru naik lagi dari 44 ke-48, ini 'getting credit' dari 44 ke 48, kemudian masalah yang berkaitan dengan 'resolving insolvency' dari 36 ke 38 sudah 36 kok naik lagi, ini berkaitan dengan kebangkrutan," tandasnya.