Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dorong penerimaan PBB, Pemprov DKI gelar Pekan Panutan Pajak

Dorong penerimaan PBB, Pemprov DKI gelar Pekan Panutan Pajak Saefullah dilantik jadi Sekda DKI. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan Pemprov membuat Program Pekan Panutan Pajak pada Agustus 2017. Pekan Panutan Pajak ini diselenggarakan untuk mendorong seluruh warga DKI Jakarta untuk taat membayar Pajak Bumi dan Bangun (PBB).

"Pekan panutan pajak itu akan digelar di awal bulan Agustus dengan target untuk pajak PBB, kita butuh sekitar Rp 4 triliun targetnya yang di Agustus ini," katanya di Balai Kota, Senin (31/7).

Saefullah menjelaskan Pekan Panutan Pajak ini akan serentak diselenggarakan pada lima wilayah DKI Jakarta dan satu Kabupaten serta berkoordinasi dengan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta.

"Kepala badan pajak nanti akan koordinasi ke pak walikota," katanya.

Sementara itu, Kepala BPRD Edi Sumantri mengatakan tunggakan pajak dari tahun ke tahun semakin menurun. Hal ini dapat dilihat tahun ini tunggakan pajak PBB sebesar Rp 2 triliun turun dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 3,8 triliun.

"Bulan Agustus jatuh tempo, tanggal 31 agustus harus sudah melakukan pembayaran semua. Oleh karena itu di minggu pertama kita berikan contoh dengan wajib pajak besar tokoh tokoh masyarakat untuk melakukan pembayaran di pekan panutan," kata Edi.

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kabar Gembira, Pemkot Tangerang Beri Diskon Pembayaran PBB
Kabar Gembira, Pemkot Tangerang Beri Diskon Pembayaran PBB

Kepala Bappeda Kota Tangerang, Kiki Wibhawa meminta masyarakat segera memanfaatkan program tersebut untuk melunasi tunggakan PBB.

Baca Selengkapnya
Cara Pemkab Bekasi Naikkan PAD, Beri Penghargaan Wajib Pajak
Cara Pemkab Bekasi Naikkan PAD, Beri Penghargaan Wajib Pajak

Dengan begitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat. Pembangunan berjalan di Kabupaten Bekasi

Baca Selengkapnya
Tingkatkan PAD, Bapenda Kota Medan Kejar WP di 4 Kecamatan dalam 5 Hari Rp10,7 M Berhasil Ditagih
Tingkatkan PAD, Bapenda Kota Medan Kejar WP di 4 Kecamatan dalam 5 Hari Rp10,7 M Berhasil Ditagih

Meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan gencar melakukan penagihan kepada Wajib Pajak (WP).

Baca Selengkapnya
Simak Cara Dapat Diskon Bayar PBB di Jakarta, Makin Mudah karena Bisa dari Rumah
Simak Cara Dapat Diskon Bayar PBB di Jakarta, Makin Mudah karena Bisa dari Rumah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Baca Selengkapnya
Kabar Gembira, Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor hingga 31 Desember 2024
Kabar Gembira, Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor hingga 31 Desember 2024

Kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor di Jakarta akan mulai diterapkan pada 2 Desember 2024

Baca Selengkapnya
Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan di Kabupaten Bekasi, Bebas Biaya Balik Nama
Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan di Kabupaten Bekasi, Bebas Biaya Balik Nama

Pemutihan pajak kendaraan bermotor ini merupakan program Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat.

Baca Selengkapnya
Kepatuhan Bayar Pajak Kendaraan Tinggi, Ditjen Keuda Kemendagri Dapat Penghargaan dari Jasa Raharja
Kepatuhan Bayar Pajak Kendaraan Tinggi, Ditjen Keuda Kemendagri Dapat Penghargaan dari Jasa Raharja

Maurits menambahkan, Kemendagri konsisten dalam meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bersama tim pembina Samsat turun ke berbagai daerah.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Hapus Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan dan BBNKB dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya
Pemprov DKI Hapus Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan dan BBNKB dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Pemprov DKI menghapus sanksi administrasi untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam rangka HUT Jakarta

Baca Selengkapnya
Berlaku 1 Januari 2025, Begini Cara Warga Jakarta Bisa Bebas Biaya Retribusi Kebersihan
Berlaku 1 Januari 2025, Begini Cara Warga Jakarta Bisa Bebas Biaya Retribusi Kebersihan

Pembebasan ini merupakan insentif untuk mendorong warga Jakarta agar lebih peduli terhadap pengelolaan sampah.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan Bayar PBB-P2 hingga 10 Persen di 2024
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan Bayar PBB-P2 hingga 10 Persen di 2024

Selain itu, pada 2024 ini juga kembali diberikan pembebasan sanksi administratif kepada wajib pajak.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Ajak Konten Kreator Bayar Pajak: Kalau Sudah Terkenal, Perbaiki Pajak Anda
Sri Mulyani Ajak Konten Kreator Bayar Pajak: Kalau Sudah Terkenal, Perbaiki Pajak Anda

Sri Mulyani menekankan pajak merupakan kewajiban seluruh warga negara.

Baca Selengkapnya
Pilkada 2024, PDIP Wajibkan Calon Kepala Daerah yang Diusung untuk Peduli Lingkungan
Pilkada 2024, PDIP Wajibkan Calon Kepala Daerah yang Diusung untuk Peduli Lingkungan

PDI Perjuangan mewajibkan pasangan calon kepala daerah yang diusung, memasukkan isu lingkungan ke dalam visi misi.

Baca Selengkapnya